Pinangki Tegaskan Dapat Action Plan Djoko Tjandra dari Andi Irfan
Logo BeritaSatu

Pinangki Tegaskan Dapat Action Plan Djoko Tjandra dari Andi Irfan

Rabu, 6 Januari 2021 | 20:18 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari kembali mengklaim tak tahu-menahu mengenai action plan permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi atas perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali.

Pinangki menegaskan mengetahui dan mendapat action plan tersebut dari mantan politikus Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya melalui aplikasi WhatsApp. Hal ini disampaikan Pinangki saat diperiksa sebagai terdakwa perkara dugaan suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/1/2021).

"Pertama detail saya tidak buat action plan, saya tidak minta dibuatkan action plan. Namun bulan Februari itu saya pernah di-forward (mendapat pesan WA) apakah itu dokumen yang sama atau tidak saya lupa oleh Andi Irfan di-forward ke saya bulan Februari," kata Pinangki di persidangan.

"Februari tahun 2020?," cecar jaksa penuntut umum.

"Februari 2020, iya pak," jawab Pinangki.

Pinangki mengaku di-forward oleh Andi Irfan terkait action plan itu. Kemudian, Pinangki meneruskan action plan itu ke Anita Kolopaking. Namun, Pinangki mengaku action plan tersebut pernah ditolak Djoko Tjandra.

"Iya (dari) Andi Irfan, karena chat-nya ada di situ. Kemudian waktu itu saya forward lagi ke Anita. Kita waktu itu membahas masalah, si Anita bilang ini katanya adalah action plan yang ditolak Djoko Tjandra, pernah ditolak pada bulan Desember. Jadi waktu itu kita membahas mengenai penolakan bulan Desember, tapi saya tidak membaca detailnya," kata Pinangki.

Jaksa pun mencecar bagaimana Pinangki bisa mengetahui action plan itu ditolak Djoko Tjandra. Menjawab hal ini, Pinangki kembali mengklaim tidak mengetahui karena bukan dirinya yang mengirim action plan itu.

"Yang mengirim kan bukan saya," kata Pinangki.

Tak hanya soal action plan, jaksa juga mencecar Pinangki mengenai cuitan salah satu akun di media sosial yang menyebut Pinangki meminta USD 100 juta Djoko Tjandra. Pinangki membantah hal tersebut.

"Tidak benar pak. Tidak masuk akal, tidak mungkin Kejaksaan ajukan fatwa untuk lakukan eksekusi," tegasnya.

Jaksa pun mempertanyakan sumber uang yang dipergunakan Pinangki untuk tiga kali berangkat ke Malaysia menemui Djoko Tjandra.

"Kalau tidak ada apa-apa uang dari mana Saudara keluarkan untuk berangkat ke Malaysia? Kemudian kedua, ada cuitan Twitter yang menyatakan Saudara deal terima USD 10 juta?" cecar jaksa lagi.

"Itu tidak pernah Pak. Sampai saya ketemu nggak ada pembicaraan uang," klaim Pinangki.

Pinangki juga mengklaim tidak menerima uang USD 500.000 seperti yang didakwakan jaksa. Pinangki mengaku tidak pernah menerima langsung ataupun melalui Andi Irfan.

"Saya tidak tahu. Saya tidak pernah terima dari Andi Irfan. Saya yakin, kalau Anita terima, Andi Irfan terima, mereka pasti bilang ke saya. Sampai Februari belum ada uang masuk kok ujug-ujug, tiba-tiba Anita minta uang," kata Pinangki.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki Sirna Malasari selaku mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung telah menerima suap USD 500.000 dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra.

Suap itu diberikan kepada Pinangki melalui pengusaha Andi Irfan Jaya untuk mengurus permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Setidaknya tiga kali Pinangki bertemu Djoko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia. Saat bertemu Djoko Tjandra pertama kali pada 12 November 2019, Pinangki memperkenalkan diri sebagai jaksa dan mampu mengurusi upaya hukum Djoko Tjandra.

Pada pertemuan 19 November 2019, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk mempersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat kepada Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan status hukum Djoko Tjandra. Menanggapi hal ini, Pinangki menyanggupi dan akan menindaklanjuti surat tersebut.

Pertemuan itu pun membahas mengenai biaya yang harus dikeluarkan Djoko Tjandra untuk mengurus permintaan fatwa MA. Pada saat itu, Pinangki secara lisan menyampaikan akan mengajukan proposal berupa action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD 100 juta. Namun, pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan USD 10 juta yang akan dimasukkan ke dalam action plan.

Action plan tersebut kemudian dibahas Pinangki, Joko Tjandra, dan Andi Irfan Jaya dalam pertemuan di kantor Djoko Tjandra di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019. Andi Irfan Jaya disebut sebagai orang swasta yang akan bertransaksi dengan Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa lantaran Djoko Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Anita Kolopaking.

Sebagai tanda jadi, Joko Tjandra memberikan USD 500.000 ke Pinangki melalui Herriyadi Angga Kusuma yang merupakan adik iparnya. Setelahnya Pinangki memberikan USD 50.000 dari USD 500.000 yang diterimanya ke Anita.

Namun, kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana, padahal Djoko Tjandra sudah memberikan uang muka kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500.000. Djoko Tjandra pun membatalkan action plan pada bulan Desember 2019.

Meski action plan urung terlaksana, Pinangki telah menguasai USD 450.000 yang diterimanya dari Djoko Tjandra. Jaksa menduga Pinangki "mencuci" uang yang telah diterimanya tersebut.

Jaksa menyebut pada periode 2019-2020 Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra dengan cara menukarkan uang USD 337.600 atau senilai Rp 4,7 miliar ke money changer. Pinangki juga meminta suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf menukarkan mata uang USD 10.000 atau senilai Rp 147,1 juta lewat anak buahnya.

Kemudian, pada periode November 2019 hingga Juli 2020, uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan pribadi Pinagki. Dipaparkan Jaksa, Pinangki membelanjakan uang sejumlah Rp 1.753.836.050 atau Rp 1,7 miliar untuk satu unit BMW X5 dengan pelat nomor F 214.

Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dalam beberapa tahap. Selanjutnya Pinangki juga membayarkan sewa apartemen di Amerika Serikat pada Desember 2019 senilai Rp 412,7 juta. Pembayaran itu dilakukan dengan cara setor tunai lewat dari rekening BCA milik Pinangki.

Kemudian, Pinangki membelanjakan uang haram itu untuk pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta. Selanjutnya Pinangki juga membelanjakan uang haram itu untuk pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso terkait perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta.

Pinangki pun menggunakan uang itu untuk melakukan pembayaran kartu kredit di berbagai bank sejumlah Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta. Pembayaran itu dilakukan pada periode November 2019 hingga Juli 2020.

Pinangki juga tercatat melakukan pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar USD 68.900 atau setara Rp 940,2 juta. Terakhir, Pinangki menggunakan uang haram dari Djoko Tjandra untuk membayar sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai USD 38.400 atau setara Rp 525,2 juta. Dengan demikian, jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh Pinangki sekitar USD 444.900 atau setara Rp 6.219.380.900.

Atas perbuatannya, Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 88 KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini 8 Kegiatan Masyarakat yang Terkena Pembatasan Kegiatan

Pemerintah memastikan subsidi listrik untuk masyarakat tetap akan berlanjut pada tahun 2021.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Pemekaran Papua Harus Perhatikan Kebutuhan Masyarakat

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan keliru kalau menilai pemekaran menjadi sebuah opsi dalam mencegah disintegrasi

NASIONAL | 6 Januari 2021

Rekening FPI Diblokir, Polri: Tunggu Hasil PPATK

Mabes Polri tidak mau berspekulasi terkait ada atau tidaknya unsur pidana yang akan ditemukan PPATK terkait rekening FPI.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Ini Alasan Djoko Tjandra Kembali ke Indonesia

Djoko Tjandra memutuskan kembali ke Indonesia karena tidak lagi mendapatkan dukungan dari Pemerintah Malaysia.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Kasus 1812, Penyidik Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Ahli Pidana

Ahli tersebut diperiksa terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada kasus Aksi 1812.

NASIONAL | 6 Januari 2021

27 Kabupaten/Kota Wajib Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

27 kabupaten/kota tersebut berada di tujuh provinsi yang tersebar di pulau Jawa dan Bali.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Dipiloti WNA, Helikopter Ditembak di Kampung Tsinga Tembagapura

Tidak ada korban jiwa dalam penembakan di helikopter milik PT Sayap Garuda Indah, Eagle 407 HP/PK-ZGM.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Ini Kriteria Daerah yang Terapkan Pembatasan Kegiatan

Salah satu kriteria tersebut adalah tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional yaitu 3 persen.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Gubernur Sumut: Vaksinasi Kewajiban, Tidak Boleh Ditolak

Edy Rahmayadi meminta semua pihak tidak mengkhawatirkan vaksinasi karena selain untuk keselamatan, tujuan dari vaksinasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

NASIONAL | 6 Januari 2021

Ikuti Perintah Presiden, Ganjar Siap Divaksin Pertama

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, siap menjadi yang pertama divaksinasi di provinsi tersebut.

NASIONAL | 6 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS