Sengketa Lahan di Megamendung, Pakar: FPI Tidak Berhak Dapat Ganti Rugi
Logo BeritaSatu

Sengketa Lahan di Megamendung, Pakar: FPI Tidak Berhak Dapat Ganti Rugi

Kamis, 7 Januari 2021 | 13:17 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar pertanahan dari Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin angkat bicara terkait konflik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP Front Pembela Indonesia (FPI) di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Menurutnya, FPI tidak berhak mendapat ganti rugi jika Pesantren Markaz Syariah diambil kembali oleh PTPN VIII.

“Justru mereka melanggar banyak Undang-Undang, terutama UU Perkebunan mereka langgar dan ada denda yang kurang lebih 4 miliar kalau melakukan penyerobotan tanah perkebunan yang telah memiliki HGU,” kata Iwan, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya, akad jual beli tanah yang dilakukan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Indonesia. Sebab, pemegang hak atas tanah adalah PTPN VIII. Dengan demikian, akad terkait lahan harus dilakukan oleh PTPN VIII.

“Bahwa akadnya hanya pengalihan penggarapan juga tidak bisa diterima. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan FPI tidak hanya menanami lahan dengan aneka tumbuhan namun juga membuat aneka bangunan.” Ungkapnya.

Lanjut Iwan, HGU yang dimiliki PTPN VIII diperuntukan bagi usaha perkebunan, pertanian, peternakan, tambak perikanan. Sementara untuk bangunan, maka sertifikat dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB).

“Harusnya untuk perkebunan bukan untuk pendidikan dan bangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut kata Iwan, sudah tepat PTPN VIII meminta pengosongan lahan yang telah diduduki oleh FPI, kecuali bagi petani-petani kecil yang menggarap lahan perkebunan sekedar untuk menyambung hidup.

“PTPN harus memperlakukan semua pihak yang menduduki tanah mereka itu apakah FPI apakah kelompok-kelompok lainnnya itu dengan cara yang sama, kecuali adalah petani-petani kecil dan penggarap karena mereka menggarap lahan itu biasanya untuk menyambung hidup, untuk hal begitu ada yang namanya di negara kita itu disebut reforma agraria,” tuntasnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD membantah klaim Front Pembela Islam (FPI) yang menyebut tanah negara di Megamendung, Bogor masuk dalam kategori tanah terlantar. Mahfud menyebut Hak Guna Usaha (HGU) kepada PTPN VIII baru dilakukan tahun 2008.

“Pemerintah itu baru memberi HGU kepada PTPN VIII tahun 2008. Kan belum 30 tahun. Berarti tidak diurusi oleh PTPN belum 30 tahun karena HGU-nya itu baru diperoleh tahun 2008. Kalau diklaim tahun 2013, berarti kan baru 5 tahun sejak PTPN mendapat HGU dari pemerintah. Kita lihat nanti,” kata Mahfud di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Mahfud menjelaskan, pemerintah akan menyelidiki dari siapa FPI dan Rizieq Syihab membeli tanah tersebut sehingga dibangun pondok pesantren di atas lahan tersebut. Semua akan diselidiki kapan dibelinya dan bagaimana proses pembeliannya. Kemudian bagaimana bisa diklaim telah ditelantarkan selama 30 tahun oleh negara.

“Silakan aja apa kata hukum tentang itu semua. Nah sekarang ya kita pastikan dulu, petaninya apa betul sudah 20 tahun di situ. Yang kedua, HGU itu sebenarnya baru dimiliki secara resmi tahun 2008 sehingga kalau 2013 ketika tanah itu dibeli oleh Habib Rizieq itu sebenarnya belum 20 tahun digarap oleh petani kalau dihitung sejak per pemberiannya oleh negara, pengurusannya oleh negara terhadap, apa namanya PTPN VIII dan seterusnya tapi Mari kita selesaikan ini secara baik-baik,” tutur Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PHRI Sumut: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Tak Pengaruhi Kunjungan Wisata ke Toba dan Berastagi

Dewi menyampaikan, kunjungan wisatawan ke Danau Toba, Berastagi maupun lokasi wisata lain di Sumut, dipastikan masih tetap ramai.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Ganjar Minta Pimpinan Gereja Edukasi Protokol Kesehatan

"Saya mewakili jemaat mengucapkan banyak terima kasih, karena perhatian pemerintah pada gereja sangat besar," kata Satriyo.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Geledah 3 Kantor Dinas, KPK Sita Dokumen Tempat Wisata di Kota Batu

Penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen terkait kegiatan proyek-proyek pekerjaan dan dokumen perizinan tempat wisata.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng Positif Covid-19

Keduanya tetap bisa menjalankan tugas pemerintahan namun secara virtual.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Paus Tedampar di Pantai Halmahera Selatan

Bangkai paus telah dievakuasi oleh petugas dengan cara ditarik ke laut mengunakan perahu motor.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Semen Indonesia Dorong Pemanfaatan Sampah sebagai Bahan Bakar Alternatif

Sejak 2008, seluruh operasional pabrik Tuban, Jawa Timur, menggunakan bahan bakar biomassa

NASIONAL | 7 Januari 2021

Harimau Sumatera Kembali Mangsa Dua Sapi di Langkat

Harimau itu keluar dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan membuat warga di Kabupaten Langkat resah.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ajak Semua Orang Jadi Pahlawan

Caranya mudah, orang harus mematuhi protokol kesehatan, salah satunya disiplin mengenakan masker.

NASIONAL | 7 Januari 2021

892 Nakes di Kabupaten Lebong Siap Disuntik Vaksin Covid-19

Pelaksanaan pemberian vaksin Covid-19 kepada para nekas di Kabupaten Lebong akan dilaksanakan di 15 titik.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Terima SMS untuk Divaksin, Nakes di Jambi Masih Waswas

Pihak dinas kesehatan daerah itu belum memberikan informasi yang resmi mengenai efek samping vaksin.

NASIONAL | 7 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS