Sengketa Lahan di Megamendung, Pakar: FPI Tidak Berhak Dapat Ganti Rugi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sengketa Lahan di Megamendung, Pakar: FPI Tidak Berhak Dapat Ganti Rugi

Kamis, 7 Januari 2021 | 13:17 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar pertanahan dari Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin angkat bicara terkait konflik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP Front Pembela Indonesia (FPI) di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Menurutnya, FPI tidak berhak mendapat ganti rugi jika Pesantren Markaz Syariah diambil kembali oleh PTPN VIII.

“Justru mereka melanggar banyak Undang-Undang, terutama UU Perkebunan mereka langgar dan ada denda yang kurang lebih 4 miliar kalau melakukan penyerobotan tanah perkebunan yang telah memiliki HGU,” kata Iwan, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya, akad jual beli tanah yang dilakukan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Indonesia. Sebab, pemegang hak atas tanah adalah PTPN VIII. Dengan demikian, akad terkait lahan harus dilakukan oleh PTPN VIII.

“Bahwa akadnya hanya pengalihan penggarapan juga tidak bisa diterima. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan FPI tidak hanya menanami lahan dengan aneka tumbuhan namun juga membuat aneka bangunan.” Ungkapnya.

Lanjut Iwan, HGU yang dimiliki PTPN VIII diperuntukan bagi usaha perkebunan, pertanian, peternakan, tambak perikanan. Sementara untuk bangunan, maka sertifikat dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB).

“Harusnya untuk perkebunan bukan untuk pendidikan dan bangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut kata Iwan, sudah tepat PTPN VIII meminta pengosongan lahan yang telah diduduki oleh FPI, kecuali bagi petani-petani kecil yang menggarap lahan perkebunan sekedar untuk menyambung hidup.

“PTPN harus memperlakukan semua pihak yang menduduki tanah mereka itu apakah FPI apakah kelompok-kelompok lainnnya itu dengan cara yang sama, kecuali adalah petani-petani kecil dan penggarap karena mereka menggarap lahan itu biasanya untuk menyambung hidup, untuk hal begitu ada yang namanya di negara kita itu disebut reforma agraria,” tuntasnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD membantah klaim Front Pembela Islam (FPI) yang menyebut tanah negara di Megamendung, Bogor masuk dalam kategori tanah terlantar. Mahfud menyebut Hak Guna Usaha (HGU) kepada PTPN VIII baru dilakukan tahun 2008.

“Pemerintah itu baru memberi HGU kepada PTPN VIII tahun 2008. Kan belum 30 tahun. Berarti tidak diurusi oleh PTPN belum 30 tahun karena HGU-nya itu baru diperoleh tahun 2008. Kalau diklaim tahun 2013, berarti kan baru 5 tahun sejak PTPN mendapat HGU dari pemerintah. Kita lihat nanti,” kata Mahfud di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Mahfud menjelaskan, pemerintah akan menyelidiki dari siapa FPI dan Rizieq Syihab membeli tanah tersebut sehingga dibangun pondok pesantren di atas lahan tersebut. Semua akan diselidiki kapan dibelinya dan bagaimana proses pembeliannya. Kemudian bagaimana bisa diklaim telah ditelantarkan selama 30 tahun oleh negara.

“Silakan aja apa kata hukum tentang itu semua. Nah sekarang ya kita pastikan dulu, petaninya apa betul sudah 20 tahun di situ. Yang kedua, HGU itu sebenarnya baru dimiliki secara resmi tahun 2008 sehingga kalau 2013 ketika tanah itu dibeli oleh Habib Rizieq itu sebenarnya belum 20 tahun digarap oleh petani kalau dihitung sejak per pemberiannya oleh negara, pengurusannya oleh negara terhadap, apa namanya PTPN VIII dan seterusnya tapi Mari kita selesaikan ini secara baik-baik,” tutur Mahfud.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

2 Perguruan Tinggi Indonesia Masuk Daftar Program Studi MBA Terbaik Dunia

Program Magister Manajemen-Binus Business School menempati klaster peringkat 201-250 bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).

NASIONAL | 25 September 2021

Ini Rekomendasi Satgas Covid-19 Saat Menonton Langsung PON XX Papua

Pemerintah berupaya memitigiasi risiko penularan Covid-19 dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

NASIONAL | 25 September 2021

Jelang PON, BNPB Kirimkan 350.000 Masker ke Kabupaten Mimika

BNPB akan mengirimkan 350.000 masker pada tempat-tempat penyelenggaraan PON XX di wilayah Kabupaten Mimika.

NASIONAL | 25 September 2021

Polri: Ada 6 Calon Tersangka Dugaan Penganiayaan M Kace, Salah Satunya Napoleon

Ada enam calon tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kace atau Muhammad Kece, salah satunya Irjen Pol Napoleon Bonapart

NASIONAL | 25 September 2021

Pemerintah Kutuk Pelaku Kekerasan terhadap Tokoh Agama dan Perusakan Fasilitas Ibadah

Pemerintah mengutuk pelaku kekerasan terhadap tokoh agama dan perusakan fasilitas ibadah, di sejumlah tempat, di Indonesia

NASIONAL | 25 September 2021

Panen Jagung di Pelosok, Pengamat: Bukti 2,3 Juta Ton Ada

Ketersediaan jagung saat ini ternyata dalam kondisi melimpah, seiring panen raya di musim kedua yang terus berlangsung.

NASIONAL | 25 September 2021

Pengganti Azis Syamsuddin Jadi Wakil Ketua DPR, Golkar: Itu Hak Prerogatif Airlangga

Hal ini (pengganti Azis Syamsuddin sebagai wakil Ketua DPR) adalah hak prerogratif dari Ketum Partai Golkar.

NASIONAL | 25 September 2021

BPS Anugerahi Kemtan Sebagai Mitra Terbaik Satu Data

Penganugerahan tersebut merupakan rangkaian BPS Award.

NASIONAL | 25 September 2021

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Kasus Suap, Golkar Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah

Golkar mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah atau presumption of innocence dalam menghadapi kasus hukum yang menimpa Azis Syamsuddin

NASIONAL | 25 September 2021

Aksi Teror KKB, Satgas Evakuasi Belasan Warga dari Distrik Kiwirok

Evakuasi warga dibagi dalam dua kloter terbang. Kloter pertama terdiri dari 11 warga, tiga anak-anak dan delapan warga dewasa. Kloter kedua enam warga.

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kasus Aktif Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Timnas Brasil


# Kripto


# Pembakaran Mimbar Masjid



TERKINI
Dua Film Indonesia Ramaikan Beijing International Film Festival 2021

Dua Film Indonesia Ramaikan Beijing International Film Festival 2021

HIBURAN | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings