Pengetatan PSBB, Mendagri Keluarkan Instruksi untuk Pemda
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengetatan PSBB, Mendagri Keluarkan Instruksi untuk Pemda

Kamis, 7 Januari 2021 | 16:31 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan instruksi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tentang pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Instruksi yang dikeluarkan tanggal 6 Januari ini dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah mengendalikan Covid-19 berupa pengetatan PSBB tanggal 11-25 Januari 2021.

“Eskalasi penyebaran Covid-19 kian naik dan belum menunjukkan tren penurunan. Maka sangat diperlukan langkah-langkah untuk mengendalikan pandemi ini,” kata Kapuspen Kemdagri Benni Irwan di Jakarta, Kamis (7/01/2021).

Ia menjelaskan instruksi ditujukan ke Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan para bupati/wali kota prioritas di Jabar yaitu Kabupaten Bogor, Kab. Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya. Instruksi juga diberikan kepada Gubernur Banten dan bupati/wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk Gubernur Jawa Tengah dan bupati/wali kota dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta serta sekitarnya.

Pemda lain yang mendapat instruksi Mendagri adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan bupati/wali kota dengan prioritas wilayah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Kemudian Gubernur Jawa Timur dan bupati/wali kota dengan prioritas wilayah Surabaya Raya, dan Malang Raya, serta Gubernur Bali dengan prioritas wilayah Kabupaten Bandung, Kota Denpasar dan sekitarnya.

“Beberapa daerah ini dan wilayah prioritasnya diinstruksikan untuk mengatur pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19,” jelas Benni.

Dia menyebut PSBB meliputi pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara daring dan bukan tatap muka.

“Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” jelas Benni.

Sementara terkait kegiatan restoran, untuk pelayanan makan dan minum di tempat hanya 25 persen. Sementara untuk layanan makanan melalui pesan antar/bawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran. Adapun pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB.

“Untuk kegiatan konstruksi, diizinkan untuk beroperasi 100 persen dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sedangkan untuk tempat ibadah, tetap diizinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen, tentu dengan protokol kesehatan yang lebih ketat,” tutur Benni.

Dia menambahkan para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, secara berkala untuk evaluasi PSBB. Jika diperlukan dapat membuat Peraturan Kepala Daerah yang mengatur secara spesifik pembatasan sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

Dalam instruksi tersebut dinyatakan bagi gubernur dan bupati/wali kota yang tidak termasuk dalam pemberlakuan PSBB agar tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi serta penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa.

“Khusus untuk wilayah desa, penanganan Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab,” tutup Benni.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ganjar: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Bukan Hal yang Sulit

Gubernur Jawa Tengah mengatakan pembatasan kegiatan masyarakat bukan hal yang sulit.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Jelang Pensiun, Kapolri Dianugerahi Wing Kehormatan dan Brevet

Kapolri menerima Wing Kehormatan Penerbang Kelas I TNI Angkatan Udara dan Brevet Kapal Selam Hiu Kencana TNI Angkatan Laut.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Gubernur Sumut Pastikan Bupati dan Wali Kota Bersedia Divaksin

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memastikan seluruh bupati dan wali kota di Sumut, sebagai orang pertama yang bersedia untuk disuntik vaksin Covid-19.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Pembebasan Ba'asyir Disebut Untungkan Pemerintahan Jokowi

Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ini dinilai sebagai salah satu bentuk politik kemanusiaan Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Presiden Serahkan SK Hutan Adat di Istana Negara

Dari 34 provinsi, hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak memiliki hutan sosial dan Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki redistribusi tanah dari hutan.

NASIONAL | 7 Januari 2021

KPK Cecar Bos Gunadharma Anugerah

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pemilik PT Gunadharma Anugerah, Moh. Zaini terkait kasus dugaan gratifikasi di Pemerintah Kota Batu.

NASIONAL | 7 Januari 2021

1.500 Nakes Vaksinasi di Sumut Dipersiapkan

Sebanyak 1.500 orang tenaga kesehatan (Nakes) sudah disiapkan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 di tengah masyarakat.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Pemkab Bogor Akan Distribusikan 10.185 Vaksin Covid-19

Untuk gelombang pertama, yaitu tanggal 14 Januari sampai 22 Januari 2021, jumlah vaksin yang akan didistribusikan berjumlah 10.185 vaksin.

NASIONAL | 7 Januari 2021

KPK Sita Dokumen Keuangan PT Arta Niaga Nusantara

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait dengan keuangan perusahaan PT Arta Niaga Nusantara.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Kejaksaan Tangkap Buronan Kasus Dana Reboisasi

Tim Tabur Kejagung bersama Tim Tabur Kejati Maluku kembali berhasil mengamankan terpidana tindak pidana korupsi atas nama Muhammad Tuasamu.

NASIONAL | 7 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS