Sepanjang 2020, Dewas KPK Berikan 132 Izin Penyadapan
Logo BeritaSatu

Sepanjang 2020, Dewas KPK Berikan 132 Izin Penyadapan

Kamis, 7 Januari 2021 | 18:29 WIB
Oleh : Fana Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) membeberkan kinerja mereka sepanjang 2020 dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/1/2020). Sepanjang 2020, Dewas telah memberikan 132 izin kepada KPK untuk melakukan penyadapan.

Selain itu, Dewas juga memberikan 62 izin penggeledahan, dan 377 izin penyitaan. Dengan demikian, secara total, Dewas telah memberikan 571 izin kepada KPK untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

"Selama tahun 2020, Dewan Pengawas KPK telah memberikan sebanyak 571 izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan," kata Anggota Dewas KPK, Albertina Ho.

Ditekankan Albertina, jumlah izin yang diterbitkan tidak dapat dikaitkan sebagai jumlah perkara yang ditangani KPK. Dikatakan, untuk satu perkara, Dewas bisa saja menerbitkan lebih dari satu izin penyitaan.

"Jadi tidak bisa kita melihat jumlah penyitaan ini dihubungkan dengan jumlah perkara. Karena dalam satu perkara bisa beberapa izin penyitaan yang diterbitkan, juga dalam satu perkara bisa ada izin penggeledahan, bisa juga tidak ada izin penggeledahan. Begitu pula dengan penyadapan," kata Albertina.

Albertina mengakui, kewenangan Dewas dalam menerbitkan atau tidak menerbitkan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan kerap menjadi sorotan publik.

Bahkan, terkadang Dewas dianggap menghambat pelaksanaan tugas KPK. Albertina menekankan, Dewas tidak menghambat kerja KPK.

Ditegaskan, seluruh permohonan izin direspons oleh Dewas KPK dalam rentang waktu kurang dari 24 jam, bahkan umumnya proses pemberian izin oleh Dewas hanya berlangsung sekitar empat hingga enam jam. Kinerja Dewas yang tidak menghambat kerja KPK setidaknya tercermin dari survei yang dilakukan Dewas mengenai tingkat kepuasan pelayanan pemberian izin dengan responden para penyelidik dan penyidik KPK.

"Ini tidak ada intervensi karena teman-teman penyelidik maupun penyidik bebas untuk mengisinya. Bahwa kalau dilihat hasil survei ini rata-rata sangat puas. Dilihat tidak ada Dewas menghamba proses pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan," kata Albertina.

Setelah memberikan izin, Dewas juga melaksanakan monitoring tugas KPK terkait izin yang diberikan. Dengan demikian, penyadapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK sesuai dengan izin yang diberikan Dewas.

Dikatakan Albertina, Dewas mengevaluasi 23 laporan pertanggungjawaban penyadapan yang diserahkan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik, memverifikasi 631 berita acara penyitaan dan 64 berita acara penggeledahan. Tak hanya itu, Dewas juga meninjau lapangan terhadap benda sitaan KPK yang berlokasi di Bandung, Banjarmasin, Sumedang dan Banten.

"Kami melakukan peninjauan lapangan untuk melihat barang-barang yang disita kemudian melihat prosedur penyitaan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Peninjauan lapangan ini juga kami kaitkan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terkait pengelolaan barang-barang sitaan yang dilakukan KPK maupun yang dititipkan kepada pihak ketiga," kata Albertina.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Angka Positif Covid-19 Melonjak, Rumah Sakit Alami Krisis

Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan, krisis rumah sakit di Kawasan episentrum, termasuk DKI Jakarta disebabkan lonjakan angka kasus positif Covid-19.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Tambah 355, Kasus Harian Covid-19 di Yogyakarta Pecah Rekor

Dengan penambahan 355 kasus baru, maka total kasus positif di DIY saat ini menjadi 13.967.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Kebijakan Pengetatan Terbatas Berlaku di Seluruh DIY

Kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat diseluruh DIY erlaku selama dua pekan, yakni mulai tanggal 11 Januari hingga 25 Januari

NASIONAL | 7 Januari 2021

Soal Calon Kapolri, Ini Jawaban Kompolnas

Sejumlah jenderal bintang tiga secara normatif punya peluang untuk bisa menjadi calon Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Presiden Jokowi: Jadikan Hutan Sosial Bernilai Ekonomi Tinggi

Presiden mengajak masyarakat memanfaatkan hutan sosial, hutan adat, dan Tanah Objek Reforma Agraria sebagai lahan produktif.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Presiden Jokowi Tegaskan Akan Pantau Penggunaan Lahan Hutan

Presiden Joko Widodo akan memantau penggunaan lahan hutan tersebut agar dapat digunakan untuk kegiatan produktif.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Presiden Jokowi: Redistribusi Aset, Jawaban Sengketa Agraria

Redistribusi aset menjadi jawaban atas sengketa agraria di berbagai daerah di Tanah Air.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Presiden Jokowi: Menanti Vaksin Covid-19? Sabar, Saya Juga

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk bersabar untuk menjalani proses vaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Pengetatan PSBB, Mendagri Keluarkan Instruksi untuk Pemda

Mendagri mengeluarkan instruksi kepada Pemerintah Daerah tentang pemberlakuan kembali PSBB guna mengendalikan penularan Covid-19.

NASIONAL | 7 Januari 2021

Ganjar: Pembatasan Kegiatan Masyarakat Bukan Hal yang Sulit

Gubernur Jawa Tengah mengatakan pembatasan kegiatan masyarakat bukan hal yang sulit.

NASIONAL | 7 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS