Pemerintah Pastikan Vaksinasi Covid-19 Sesuai Jadwal
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Pastikan Vaksinasi Covid-19 Sesuai Jadwal

Jumat, 8 Januari 2021 | 22:21 WIB
Oleh : Ari Supriyanti Rikin / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, vaksinasi akan berjalan sesuai jadwal setelah dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Pemerintah sudah menyatakan kalau tidak ada perizinan tidak akan dimulai. Sehingga kita berharap sesuai schedule ini vaksinasi bisa dimulai," katanya dalam dialog virtual di Jakarta, Jumat (8/1/2021).

Saat ini lanjutnya, 3 juta dosis vaksin sudah disebarkan di 34 provinsi. Sebelum distribusi vaksin, proses panjang sudah dilakukan lewat penelitian BPOM dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sudah melihat langsung pabrik Sinovac di Tiongkok.

Bahkan beberapa negara sudah memberikan EUA seperti Turki, Brasil dalam waktu dekat atau bahkan sudah diumumkan, kemudian beberapa negara lain sudah memberikan tidak hanya perizinan tetapi juga sertifikasi ataupun pernyataan kehalalan.

Malaysia sendiri sudah menyatakan vaksinasi itu halal dan wajib. Kemudian Mesir dan beberapa negara-negara Islam, sehingga tentunya pemerintah sudah melakukan komunikasi dan memiliki data terkait hal tersebut.

Terkait emergency uses ia memastikan, BPOM akan transparan. Dari roadmap sementara vaksinasi Januari-April 2021, pertama akan diberikan kepada petugas kesehatan. Lalu nantinya berlanjut ke petugas publik dan kelompok lansia seperti beberapa negara lainnya.

Petugas kesehatan yang akan divaksinasi mencapai 1,3 juta orang, petugas publik 17,4 juta dan lansia 21,5 juta karena termasuk mereka yang rentan. Kemudian masyarakat yang rentan di daerah yang penularannya tinggi daerah kabupaten kota berzina merah mencapai 63,9 juta orang. Kemudian masyarakat lainnya 77,4 juta, seluruhnya 182 juta.

"Ini yang diarahkan bapak Presiden harus diselesaikan di tahun 2021. Mekanisme dari data based yang dimiliki seperti petugas kesehatan dikirim SMS diminta untuk membalas," ungkapnya.

Nantinya ada aplikasi yang harus diunduh dan diisi karena penyuntikkan dilakukan dua kali sehingga ada tracking dan monitoring.

Terkait vaksinasi, merujuk pada undang-undang yang ada, bersifat wajib bagi masyarakat. Dalam UU No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah disebutkan penyakit menular yang disebut wabah adalah kejadian menular pada masyarakat dan jumlahnya meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim. Lalu terkait UU Kekarantinaan terkait penyakit menular dan terkait penanggulangan wabah disebutkan bahwa pencegahan dan pengebalan melalui imunisasi adalah tindakan yang diberikan untuk memberi perlindungan kepada orang yang belum sakit tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit.

"Jadi berdasarkan UU ini wajib. Kalau tidak diwajibkan nanti akan menimbulkan bahaya kepada masyarakat yang lain," ucapnya.

Terkait dengan wilayah-wilayah tertinggal, terpencil dan terluar, pemerintah pun akan memersiapkan unsur pendukung dan distribusi vaksin.

Terkait roadmap vaksinasi pemerintah juga sudah menyiapkan. Sasaran petugas dan pelayan kesehatan terdiri dari dokter umum, spesialis, residen, perawat, bidan, asisten kesehatan, co ass, jumlahnya 1,5 juta. Rencananya bulan Januari 506.300 dan di bulan Februari 1.069.000.

"Dari sini kita lakukan evaluasi karena seluruhnya berjalan dinamis sehingga dengan demikian kita dorong evaluasi dan kita dorong lagi roadmap untuk periode berikutnya," tuturnya.

Terkait dengan vaksin mandiri tambah Airlangga, persoalannya bukan di masalah pendanaan. Sehingga kalau kelompok masyarakat merasa punya uang atau kelompok usaha merasa uangnya banyak, persoalannya bukan di uang tetapi persoalannya bahwa vaksin yang efektif dan bisa dipertanggungjawabkan dan karena ini menjadi bagian dari public service dan tugas negara.

"Karena negara mengatakan vaksin ini barang yang Rp 0 yang dibayar oleh pemerintah. Pembiayaan yang dibutuhkan Rp 73,3 triliun pemerintah sudah punya uangnya," imbuhnya.

Sementara itu, dari persiapan yang ada, pemerintah juga menyiapkan slot bagi orang yang akan divaksinasi namun terhalang karena sedang terganggu kesehatannya.

Keterisian tempat tidur
Sementara itu terkait bed occupancy rate (BOR), melalui menteri kesehatan sudah meminta rumah sakit pusat, daerah dan swasta mengalokasikan 30 persennya untuk menangani Covid-19. Kalau dilaksanakan BOR semuanya relatif turun di bawah 70 persen.

"Menkes kami minta segera buat surat edaran, terutama di wilayah merah 28 daerah. Kita harapkan bisa turunkan angka kematian dan angka penularan bisa dicegah dengan kedisplinan dan mengurangi mobilitas masyarakat," ungkapnya.

Namun kondisi 28 daerah itu sifatnya dinamis, dan bergantung faktor kedisplinan masyarakat. Menurutnya yang dilakukan pemerintah ini bukan rem dadakan, tetapi juga wake up call kepada seluruh pemerintah daerah, gubernur bahwa pemerintah memonitor seluruh data.

Apabila ketua satgas daerah tidak menyeimbangkan ekonomi dan kesehatan tentu pemerintah mengambil langkah-langkah seperti saat ini.

Terkait tempat isolasi, pemerintah juga meminta kerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) agar hotel-hotel bintang lima, empat, tiga bisa digunakan untuk isolasi mandiri sebab saat ini banyak ditemukan klaster keluarga.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Geledah Kantor Wali Kota Batu

Pada Jumat (8/1/2021), tim penyidik KPK menggeledah Kantor Wali Kota Batu dan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Dianggap Kooperatif, Gisel Tidak Ditahan

Gisella Anastasia tidak ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Jumat (8/1/2021).

NASIONAL | 8 Januari 2021

Airlangga: PPKM Alarm untuk Pemerintah Daerah

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengatakan PPKM merupakan alarm atau wake up call untuk pemerintah daerah.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Seusai Diperiksa, Gisel Minta Maaf

Gisel menyampaikan permohonan maaf dan meminta doa serta dukungan agar bisa menjalani proses hukum seusai diperiksa di Polda Metro Jaya.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Komnas HAM Minta Pengusutan Kepemilikan Senpi FPI

Investigasi dilakukan secara independen dengan memeriksa temuan-temuan fakta, termasuk lokasi kejadian, rekaman suara hingga 137 ribu tangkapan gambar.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Kasus Covid-19 Melonjak, Sosiolog: Banyak Masyarakat Belum Melihat Sebagai Ancaman

Rekor kasus positif Covid-19 yang terjadi Jumat (8/1/2021) dengan mencapai 10.617 harus mengubah persepsi masyarakat dari angka menjadi persepsi ancaman.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Dinyatakan Pelanggar HAM soal FPI, Polri: Kami Hargai

Apabila nantinya hasil investigasi sudah diterima secara resmi dari Komnas HAM, maka polisi akan segera menentukan langkah selanjutnya.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Tim Pencegahan Korupsi Vaksinasi Covid-19 Diperkuat

KPK akan ikut serta dalam tim kecil bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan untuk pembentukan satu data terpadu penerima vaksin Covid-19.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Erick Thohir Sebut Vaksinasi Momentum Benahi Basis Data Kependudukan

Menurut Erick Thohir, dengan basis data kependudukan yang terpadu akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan program.

NASIONAL | 8 Januari 2021

Mendagri: Bendung Penularan Covid-19

Mendagri meminta agar semua pihak bersama-sama membendung penularan Covid-19 yang terus meningkat.

NASIONAL | 8 Januari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS