Polri Dukung Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0)   |   COMPOSITE 6251.05 (0)   |   DBX 1329.86 (0)   |   I-GRADE 180.794 (0)   |   IDX30 506.396 (0)   |   IDX80 136.709 (0)   |   IDXBUMN20 403.084 (0)   |   IDXESGL 140.339 (0)   |   IDXG30 143.133 (0)   |   IDXHIDIV20 446.039 (0)   |   IDXQ30 145.232 (0)   |   IDXSMC-COM 293.729 (0)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (0)   |   IDXV30 135.556 (0)   |   INFOBANK15 1043.56 (0)   |   Investor33 435.417 (0)   |   ISSI 183.035 (0)   |   JII 629.726 (0)   |   JII70 221.943 (0)   |   KOMPAS100 1220.71 (0)   |   LQ45 950.717 (0)   |   MBX 1696.63 (0)   |   MNC36 322.327 (0)   |   PEFINDO25 325.87 (0)   |   SMInfra18 306.901 (0)   |   SRI-KEHATI 370.644 (0)   |  

Polri Dukung Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan

Rabu, 13 Januari 2021 | 10:43 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / JEM

Medan, Beritasatu.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan sektor pertanian di Indonesia.

Khusus Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terdapat empat kabupaten yang menjadi fokus pengembangan food estate atau ketahanan pangan, yakni Humbang Hasundutan (Humbahas), Taput, Tapteng, dan Pakpak Bharat dengan luas lahan pangan 30 hektare.

Food Estate, sebuah program jangka panjang pemerintahan Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Program Food Estate ini memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan dalam suatu kawasan tertentu.

Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/41/I/Ops.2./2021, tertanggal 12 Januari 2021, berisi langkah Polri dalam mendukung upaya pemerintah membangun ketahanan pangan nasional dan mengembangkan sektor pertanian.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri sekaligus Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Aman Nusa II Penanganan Covid-19, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, surat telegram ini sebagai langkah Polri mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka antisipasi peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) akan potensi krisis pangan akibat pandemi Covid-19.

"Untuk mengantisipasi hal ini maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan, terutama di sektor pertanian, yang masih dapat tumbuh positif di masa pandemi Covid-19, serta mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama yang ada di pedesaan dan lingkungan sekitar hutan," kata Komjen Agus Andrianto, Rabu (13/1/2021).

Dijelaskan Kabaharkam, ada tiga kebijakan pemerintah pusat yang menjadi titik tekan dalam Surat Telegram yang amanatkan ke Kapolda se-Indonesia yakni: pembangunan food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah seluas 600.000 hektare serta di Kabupaten Humbang Hasudutan (Humbahas), Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Kabupaten Pakpak Barat di Sumatera Utara seluas 30.000 hektare.

Kemudian, penyerahan 2.929 Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial seluas 3.442.000 hektare bagi 651.000 Kepala Keluarga, 35 SK hutan adat seluas 37.500 hektare, dan 58 SK TORA seluas 72.000 hektare di 17 provinsi.

Selain itu, alokasi redistribusi lahan kawasan hutan seluas 1.300.000 hektare untuk masyarakat dalam rangka program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Terkait hal itu, Kabaharkam meminta para Kapolda untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemda provinsi atau kabupaten/kota untuk menginventarisir seluruh hutan adat, hutan sosial, dan lain-lain yang telah diberikan kepada masyarakat termasuk alokasi TORA berdasarkan SK tersebut di atas di wilayah masing-masing.

Selain itu, para Kapolda juga diminta melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemda provinsi atau kabupaten/kota dan stakeholder lainnya untuk melanjutkan kegiatan kerja sama dengan seluruh stakeholder untuk program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan tidur/terlantar/tidak produktif di wilayah masing-masing guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Para kapolda diinstruksikan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap masyarakat yang telah menerima SK tersebut di atas di wilayah masing-masing.

"Ini dilakukan untuk memastikan lahan dimaksud tidak dipindahtangankan ke orang lain serta benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dan ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, seperti agroforestry, ekowisata, agrosilvopastoral, bisnis bio energi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, bisnis industri kayu rakyat, dan lain-lain," kata Komjen Pol Agus Andrianto.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kawasan Pedestrian Labuan Bajo Rampung, Integrasi Wisata Flores Perlu Dioptimalkan

Animo warga desa cukup tinggi agar wilayahnya dikunjungi wisatawan.

NASIONAL | 13 Januari 2021

Dinas Kesehatan Sulteng Optimistis Vaksinasi untuk Tenaga Kesehatan Selesai Maret

Thap pertama vaksinasi bulan Januari ini diawali di Kota Palu, ibu kota Sulteng, dan selanjutnya di kabupaten/kota yang berbatasan dengan ibu kota

NASIONAL | 13 Januari 2021

Divaksin Covid-19, Presiden Jokowi: Tidak Terasa Sama Sekali

Tepat pada pukul 09.42 WIB, Presiden Jokowi menerima vaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 13 Januari 2021

Gubernur NTT Positif Covid-19

Gubernur NTT dirawat di RSPAD Jakarta karena posetif Covid-19.

NASIONAL | 13 Januari 2021

Menkes Budi : Vaksin Adalah Alat Melindungi Diri dari Covid-19

Menkes akan dapatkan vaksinasi Covid-19 bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 13 Januari 2021

Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edy Djarwoko Orang Pertama di Malang Divaksin

Wali Kota Malang baru sembuh dari sakit tak bisa divaksin pertama.

NASIONAL | 13 Januari 2021

Wamenag Serahkan Sertifikat Halal Vaksin Sinovac ke Bio Farma

Kemag menyerahkan sertifikat halal vaksin Sinovac untuk Covid-19 kepada PT Bio Farma (Persero).

NASIONAL | 13 Januari 2021

4 Meja Disediakan untuk Vaksinasi Pertama di Istana Merdeka

Lalu meja kedua untuk melakukan pengecekan tensi darah dan klarifikasi riwayat kesehatan.

NASIONAL | 13 Januari 2021

Kaltim Identifikasi Lahan Terdegradasi Melalui Aplikasi Jelantara

Restorasi hutan dan bentang lahan merupakan bagian dari program Kaltim Hijau (Kaltim Green)

NASIONAL | 13 Januari 2021

Penolakan Vaksinasi Jadi Tantangan Besar Pemerintah

Pemerintah harus menelusuri penyebab dari penolakan vaksinasi yang tersebar di masyarakat.

NASIONAL | 13 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS