Jamin Bansos Tepat Sasaran, Kemsos Bakal Validasi DTKS Setiap Bulan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 524.475 (-7.99)   |   COMPOSITE 6109.17 (-129.78)   |   DBX 1194.89 (-11.73)   |   I-GRADE 181.466 (-4.58)   |   IDX30 517.087 (-11.81)   |   IDX80 138.626 (-3.62)   |   IDXBUMN20 407.246 (-17.39)   |   IDXESGL 143.602 (-3.12)   |   IDXG30 142.274 (-3.48)   |   IDXHIDIV20 456.023 (-11.92)   |   IDXQ30 148.355 (-3.37)   |   IDXSMC-COM 276.257 (-7.75)   |   IDXSMC-LIQ 347.018 (-13.99)   |   IDXV30 137.723 (-3.73)   |   INFOBANK15 1047.79 (-12.16)   |   Investor33 444.391 (-8.03)   |   ISSI 179.418 (-4.68)   |   JII 631.935 (-18.62)   |   JII70 220.815 (-6.52)   |   KOMPAS100 1231.17 (-28.43)   |   LQ45 963.139 (-22.62)   |   MBX 1681.26 (-38.74)   |   MNC36 327.223 (-6.39)   |   PEFINDO25 325.051 (-6.97)   |   SMInfra18 313.073 (-11.44)   |   SRI-KEHATI 379.382 (-6.25)   |  

Jamin Bansos Tepat Sasaran, Kemsos Bakal Validasi DTKS Setiap Bulan

Rabu, 13 Januari 2021 | 20:49 WIB
Oleh : Ari Rikin / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) akan diverifikasi setiap bulan. Hal ini dimaksudkan agar bansos diterima secara tepat sasaran.

Dengan pembaruan setiap bulan ini, jika ada penerima yang meninggal atau tidak eligible atau tidak berhak lagi akan diganti dengan calon penerima lainnya.

Untuk mendukung hal itu, Kementerian Sosial (Kemsos) mulai melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi salah satu prioritas di tahun 2021 dengan anggaran mencapai Rp 1,4 triliun.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, untuk memutakhirkan DTKS sesungguhnya tidak memerlukan anggaran sebesar itu. Ia mengaku akan melibatkan perguruan tinggi untuk memperkuat pendataan di lapangan dengan parameter kemiskinan yang sedang disiapkan. Parameter kemiskinan ini akan memakai kondisi spesifik yang berbeda di setiap wilayah.

“Saya tidak mau gunakan anggaran sampai sebesar itu. Kita akan verifikasi ke lapangan, saya harus siapkan sistem dulu. Selama ini kita hanya punya data numeriknya tetapi tidak punya data lapangannya,” kata Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Tahun 2020 DTKS memuat 96 juta jiwa masyarakat miskin yang mendapat program perlindungan sosial termasuk di dalamnya penerima bantuan iuran BPJS kesehatan. Sedangkan di tahun 2021 ditargetkan ada 107 juta jiwa dalam DTKS.

Dalam usulannya, Risma ingin data penerima bantuan dilengkapi foto yang menggambarkan kondisi riilnya. Dengan begitu tidak ada lagi, orang kaya tapi mendapat bantuan, dan ada orang miskin yang justru tidak mendapat bantuan.

Menurutnya bukan hal yang sulit untuk menyimpan hampir 100 juta foto. Sebab institusi Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyimpan data foto 200 juta lebih rakyat Indonesia bisa.

“Mereka saja bisa kenapa, kita tidak bisa. Saya tahu berapa harga server untuk menampung data sebesar itu,” ucapnya.

Upaya pemutakhiran data menjadi perhatian serius oleh mantan Wali Kota Surabaya ini. Sebab banyak kritikan tajam dari berbagai pihak terkait DTKS masih berisi data penerima bansos yang tidak tepat sasaran.

Dalam rapat kerja yang berlangsung hampir 3,5 jam itu, mayoritas anggota Komisi VIII DPR juga menyoroti DTKS.

Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menegaskan, tanpa ada data yang benar sulit sebuah program akan tepat sasaran.

“Kalau data ini bisa diselesaikan dengan baik, 70% masalah akan selesai dengan baik,” katanya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka menyambut baik verifikasi DTKS melibatkan perguruan tinggi. Namun yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah bagaimana pelibatan itu terintegrasi dalam sistem yang ada dan sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

“Tidak semua pemda bisa merespon cepat pendataan. Ada pemda-pemda yang responnya lambat. Baiknya DTKS menjadi data valid untuk semua bansos,” katanya.

Senada dengan itu, anggota Komisi VIII dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid menilai. akurasi data sangat penting, terlebih saat pandemi Covid-19 akan muncul kemiskinan baru.

“Koordinasi kementerian dan lembaga harus dilakukan agar bansos tidak tumpang tindih,” imbuhnya.

Ia pun mendorong agar bansos sembako diganti dengan bansos tunai sehingga terjadi perputaran uang di daerah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komjen Listyo Jadi Calon Kapolri, Pimpinan KPK Harap Pemberantasan Korupsi Makin Bersinergi

Nawawi menilai Listyo sosok yang luar biasa tenang.

NASIONAL | 13 Januari 2021

Jackson Kumaat: Pilihan Presiden Sangat Pancasilais

Komite Nasional Pemuda Indonesia mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo memilih Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri.

NASIONAL | 13 Januari 2021

KNKT Minta Keluarga Korban Sriwijaya Air Tak Mudah Percaya Analisis di Medsos

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono memohon keluarga penumpang dan awak SJ-182 untuk tidak begitu saja mempercayai analisis yang beredar di media sosial.

NASIONAL | 13 Januari 2021

Ketua Kadin: Vaksinasi Covid-19 Momentum Positif Pulihkan Ekonomi

Vaksinasi gratis dapat mempercepat akselerasi dan transformasi perekonomian nasional.

NASIONAL | 13 Januari 2021

Pemuda Muhammadiyah Sambut Baik Komjen Listyo Jadi Calon Tunggal Kapolri

Pemuda Muhammadiyah menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo memilih Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri.

NASIONAL | 13 Januari 2021

Relawan ABJ Harap Fit and Proper Test Berjalan Lancar

Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas berharap proses fit and proper test di DPR berlangsung lancar.

NASIONAL | 13 Januari 2021

RS Columbia: Wali Kota Pematang Siantar Meninggal Bukan Karena Covid-19

RS Columbia Medan menyatakan bahwa Wali Kota Pematang Siantar terpilih Asner Silalahi meninggal dunia bukan karena Covid-19.

NASIONAL | 13 Januari 2021

Wakapolri Tegaskan Polri Solid Dukung Komjen Sigit Jadi Kapolri

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan Polri solid mendukung pencalonan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

NASIONAL | 13 Januari 2021

Geledah Rumah Orangtua Legislator PDIP, KPK Sita Ini

KPK menyita alat komunikasi dan sejumlah dokumen penting saat menggeledah rumah milik orangtua Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan

NASIONAL | 13 Januari 2021

KPK Geledah Rumah Dirjen Linjamsos

KPK menggeledah rumah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Dirjen Linjamsos Kemsos) Pepen Nazaruddin

NASIONAL | 13 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS