Gubernur Banten Serahkan DPA Tahun Anggaran 2021 ke Seluruh OPD
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Gubernur Banten Serahkan DPA Tahun Anggaran 2021 ke Seluruh OPD

Kamis, 14 Januari 2021 | 10:35 WIB
Oleh : Laurens Dami / JEM

Serang, Beritasatu.com - Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran 2021 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Penyerahan dilakukan di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (13/1/2021).

Gubernur Wahidin menargetkan seluruh program dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 bisa rampung di tahun ini.

“DPRD Banten telah melakukan proses legislasi dengan menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang APBD Provinsi Banten Tahun Angagran 2021. Rinciannya, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp11,6 triliun, sementara belanja daerah dianggarkan 15,9 triliun. Sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun sebelumnya diperkirakan sebesar Rp237,1 miliar yang akan digunakan sebagai salah satu sumber untuk menutup defisit belanja daerah tahun berjalan,” ujar Wahidin Halim.

Wahidin menjelaskan, adapun pemenuhan alokasi anggaran pada tahun anggaran 2021, terdiri atas fungsi pendidikan sebesar 32,62 persen dari syarat minimal 20 persen; anggaran kesehatan sebesar 14,95 persen dari syarat minimal 10 persen dari total belanja daerah di luar gaji. Belanja infrastruktur daerah sebesar 43,67 persen dari paling sedikit 25 persen dari dana transfer umum pemerintah pusat.

"Belanja pengembangan sumber daya manusia sebesar 0,34 persen dari paling sedikit 0,34 persen. Belanja pengawasan sebesar 0,38 persen dari paling sedikit 0,30 persen," katanya.

Alokasi anggaran Pemprov Banten berdasarkan prioritas daerah 2021, lanjut Wahidin, dibagi dalam beberapa aspek yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pembangunan akses dan mutu pelayanan kesejatan, pendidikan dan life skill senilai Rp5,7 triliun dengan rasio terhadap belanda 35,81 persen.

"Penguatan interkonektivitas melalui pembangunan infrastruktur sebesar Rp2,5 triliun dengan rasio terhadap belanja 22,03 persen. Penguatan daya saing perekonomian Rp205,8 miliar dengan rasio terhadap belanja 1,29 persen. Reformasi birokrasi melalui pemantapan delapan area perubahan sebesar Rp6,5 triliun dengan rasio terhadap belnja 40,88 persen," ujarnya.

Belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagian juga dialokasikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp4,49 triliun. Itu terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah sebesar Rp2,62 triliun lebih. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota Rp330 miliar. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa Rp61,90 miliar.

"Belanja hibah bantuan operasional sekolah bersumber dari APBN Rp1,97 triliun lebih. Selain itu juga ada kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemprov Banten tersebar di seluruh kabupaten/kota," katanya.

Wahidin mengatakan, untuk pelaksanaan APBD 2021 ada sejumlah yang mesti menjadi perhatian OPD. Pertama, mengawal pelaksanaan kegiatan dimulai sejak awal tahun anggaran, sehinga proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu. Dapat lebih merata dan memberikan dampak multiplikasi yang lebih besar kepada kegiatan perekonomian.

Kedua, belanja daerah harus betul-betul dimanfaatkan secara optimal dan meningkatkan kualitas belanja daerah. Memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

"Lalu yang ketiga, melaksanakan belanja hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial lainnya," tuturnya.

Selanjutnya yang keempat, melaksanakan belanja perjalanan dinas secara selektif. Membatasi kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dengan memanfaatkan fasilitas aset milik pemerintah. Kelima, merealisasikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Sehingga dapat menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Keenam, selalu melaksanakan koordinasi, baik internal perangkat daerah maupun antar perangkat daerah, dengan unsur teknis yang terkait serta dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Sehingga nanti terjalin keserasian dan harmoni kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

"Ketujuh, khusus kepada para asisten daerah diminta untuk lebih mengintensifkan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Itu sesuai rumpun perangkat daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula para staf ahli gubernur diharapkan untuk memberi masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten," ujarnya.

Kedelapan, perhatikan target kinerja dan hutang kinerja yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (renstra). Realisasi kinerja sasaran strategis untuk kepala perangkat daerah, sasaran kinerja outcome bagi esselon III dan IV.

"Terakhir, tingkatkan kompetensi segenap aparatur, utamanya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peengelolaan keuangan daerah. Tahun ini menganggarkan untuk RPJMD diselesaikan tahun ini, utamanya di bidang pendidikan infrastruktur kesehatan dan lainnya," ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, gubernur telah menyerahkan DPA 2021 kepada seluruh OPD selaku pengguna anggaran. Dalam arahannya, gubernur berpesan agar cepat melaksanakan program kegiatan yang tercantum dalam DPA tersebut.

"Cepat lakukan pelelangan sehingga masyarakat mampu menerima manfaat dari program yang tercantum di DPA tersebut. Tetap lakukan seluruh kegiatan dengan protokol kesehatan," ujarnya. [149]



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Blusukan, Cara Risma Dalami Masalah dan Temukan Solusi Kebijakan

Ia juga memastikan, keperluan warga mulai dari tempat istirahat, kasur hingga makanan dan minuman bagi pengungsi terpenuhi.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Istana Nasihati Raffi Ahmad Keluyuran Tanpa Masker Sesudah Divaksin

Raffi Ahmad yang sedang nongkrong di sebuah tempat tanpa menerapkan protokol kesehatan seusai divaksinasi Covid-19, Rabu (13/1/2021) mendapat kritikan keras.

NASIONAL | 14 Januari 2021

17 Hari Gunakan Ventilator, Syekh Ali Jaber Meninggal

Syekh Ali kurang lebih 16-17 hari dirawat di ICU menggunakan ventilator.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Divaksin Pertama di Jateng, Ganjar Minta Masyarakat Tidak Perlu Takut

Seusai penyuntikan vaksin, Ganjar mengatakan tidak merasakan apa-apa. Rasanya seperti digigit semut.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Tim Uji Tuntas Bentukan Edhy Prabowo Diduga Jadi Perantara Suap Eksportir Benur

Edhy menunjuk dua staf khususnya, yakni Andreau Pribadi Misata dan Safri sebagai ketua dan wakil ketua tim uji tuntas.

NASIONAL | 14 Januari 2021

PP Himmah Dukung Listyo Sigit Jadi Kapolri

Himpunan Mahasiswa Al Washliyah meyakini Listyo Sigit Prabaowo akan menjadi Kapolri dari semua golongan dan agama.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Bangganya Narti, Tukang Sayur Penerima Vaksin Covid-19

Dia berharap agar pandemi ini dapat segera berlalu.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Mendes PDTT Fokuskan Anggaran 2021 untuk SDGs Desa

Mendes PDTT akan memfokuskan anggaran tahun 2021 untuk mempercepat pencapaian SDGs Desa.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Ini Tokoh di Jateng yang Disuntik Vaksin Covid-19

Tiap petugas kesehatan akan memperoleh dua kali suntik vaksin. Pertama, pada 14 Januari dan diulang lagi pada hari ke-14.

NASIONAL | 14 Januari 2021

PKL di Klaten Menentang Pembatasan Waktu Berdagang sampai Pukul 19.00

PKL dan anggota DPRD dari PKS meminta bupati Klaten merevisi peraturan yang membatasi jam operasional sampai pukul 19.00 WIB.

NASIONAL | 13 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS