Jokowi Tegaskan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris Harus Terus Diantisipasi
INDEX

BISNIS-27 537.873 (32.57)   |   COMPOSITE 6307.13 (291.73)   |   DBX 1215.21 (11.58)   |   I-GRADE 185.638 (11.22)   |   IDX30 533.814 (38.68)   |   IDX80 142.76 (9.56)   |   IDXBUMN20 425.411 (37)   |   IDXESGL 147.067 (9.38)   |   IDXG30 144.927 (8.16)   |   IDXHIDIV20 469.552 (33.76)   |   IDXQ30 151.508 (9.33)   |   IDXSMC-COM 286.952 (10.3)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (20.43)   |   IDXV30 144.532 (5.87)   |   INFOBANK15 1076.36 (62.08)   |   Investor33 457.615 (30.51)   |   ISSI 184.91 (7.51)   |   JII 650.972 (35.41)   |   JII70 227.363 (11.86)   |   KOMPAS100 1270.4 (71.57)   |   LQ45 991.58 (67.44)   |   MBX 1739.82 (90.37)   |   MNC36 337.819 (21.64)   |   PEFINDO25 325.262 (6.14)   |   SMInfra18 322.474 (21.28)   |   SRI-KEHATI 391.563 (26.26)   |  

Jokowi Tegaskan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris Harus Terus Diantisipasi

Kamis, 14 Januari 2021 | 13:14 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / RSAT

Jakarta, Beritasatu.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tindakan pencucian uang dan pendanaan teroris harus terus-menerus diantisipasi. Oleh karena itu, pemerintah harus terus melakukan tindakan pencegahan terhadap kedua masalah ini.

Begitu juga, kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus segera dimitigasi. Seperti shadow economy, peningkatan kecelakaan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru.

”Saya minta agar kita terus bersinergi termasuk antara sektor publik dan sektor privat untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Khususnya dalam penyelamatan aset-aset negara,” kata Jokowi saat memberikan arahan dalam acara Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 secara virtual, Kamis (14/1/2021).

Salah satu terobosan baru, lanjut Jokowi, dengan membentuk public private partnership (PPP) anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Seperti antara lain melalui, Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center (INTRAC).

Jokowi juga minta komitmen dan konsistensinya aparat hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ekonomi dan keuangan, yang diikuti dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Agar mampu memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana.

“Selain itu, optimalkan juga peran Satgas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) untuk mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat. Berkedok sumbangan kemanusiaan dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat,” terang Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan dalam menghadapi situasi global yang dalam pandemi Covid-19 ini, selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak adalah kunci melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik sektor publik atau swasta. Koordinasi dan sinergi ini dapat dilanjutkan dengan membangun langkah-langkah yang konstruktif.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Siap Kolaborasi, Hipmi Dukung Calon Kapolri Pilihan Presiden Jokowi

Hipmi memiliki keyakinan stabilitas dunia usaha dan investasi akan meningkat.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Jokowi Perintahkan PPATK Aktif Telusuri Rekam Jejak Calon Pejabat Publik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) aktif menelusuri rekam jejak calon pejabat publik.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Seaglider di Selayar, Diduga Milik Tiongkok

Penemuan seaglider di Selayar, diduga kuat merupakan kegiatan ilegal tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Dialog Kebijakan Tandai Pembukaan Pekan Lingkungan Hidup Indonesia-Jepang 2021

“Saya berjanji untuk meminta ayah saya agar tidak menggunakan merkuri lagi, dan teman-teman saya untuk tidak bermain di situs PESK,” kata Koizumi Shinjiro.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Puan Maharani: Persatuan dan Kerukunan Harus Terus Dirawat

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan persatuan dan kerukunan bangsa tidak bersifat statis.

NASIONAL | 14 Januari 2021

KPK Jadwalkan Periksa Sekjen Kemsos Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos

KPK menjadwalkan memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemsos), Hartono Laras, Kamis (14/1/2021).

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kasus Korupsi Waterfront City, KPK Jadwalkan Periksa Dirut Wijaya Karya

KPK jadwalkan memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, Kamis (14/1/2021).

NASIONAL | 14 Januari 2021

Gubernur Sumut Jalani Vaksinasi Sinovac

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi tepati janjinya sebagai orang pertama yang bersedia diberikan suntik vaksin Sinovac, Kamis (14/1/2021).

NASIONAL | 14 Januari 2021

Wali Kota Pemang Siantar Terpilih Meninggal Dunia, Relawan Jokowi Berdukacita

"Asner ingin menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha dan jasa," kata Nainggolan.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Buka Akses Informasi Vaksin, Warga Papua Jangan Terprovokasi

Masyarakat Papua jangan terprovokasi dengan informasi yang tidak valid.

NASIONAL | 14 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS