Terbukti Korupsi, Pemprov Bengkulu Pecat 43 ASN
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Terbukti Korupsi, Pemprov Bengkulu Pecat 43 ASN

Kamis, 14 Januari 2021 | 16:37 WIB
Oleh : Usmin / LES

Bengkulu, Beritasatu.com - Dalam dua tahun terakhir sebanyak 43 oknum aparat sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Bengkulu, dipecat tidak hormat karena terbukti melakukan tindak pidana.

"Dalam dua tahun ini, ada 43 oknum ASN dilingkup Pemprov Bengkulu, dipecat karena melakukan tidak pidana korupsi. Dua di antaranya adalah guru. Ini membuktikan bahwa Pemprov Bengkulu memiliki kometmen kuat memberantas tindak pidana korupsi di daerah ini," kata Kabid Penindakan BKD Provinsi Bengkulu, Rufran, di Bengkulu, Kamis (14/1/2021).

Ia mengatakan, 43 oknum ASN Pemprov Bengkulu, yang dipecat secara tidak hormat tersebut, telah memiliki kekuatan hukum tetap atas hukuman yang diterimanya. "Jadi, ASN yang dipecat ini semuanya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan telah menjalani hukuman di penjara," ujarnya.

ANS yang dipecat sebanyak ini, katanya selama ini bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Bengkulu. Namun, dia tidak menjelaskan nama OPD tempat ASN yang dipecat tersebut bekerja.

"Yang jelas, sampai saat ini ada 43 ASN di lingkup Pemprov Bengkulu, diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara sah berdasarkan vonis majelis hakim pengadilan tipikor setempat," ujarnya.

ASN yang dipecat tersebut, katanya bagi yang masih aktif tidak mendapatkan gaji lagi, tapi bagi yang sudah pensiun kasusnya baru diproses, maka yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji pensiun bulanan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polisi Limpahkan Berkas Rizieq dalam Kasus Megamendung dan Petamburan

Mabes Polri telah mengirimkan dua berkas kasus Rizieq Syihab (RS) dalam kasus Megamendung dan Petamburan. Polisi tinggal menunggu jawaban jaksa.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Pelarangan WNA Masuk Indonesia Diperpanjang

Satgas Covid-1 memperpanjang dan memperbarui aturan WNA dan WNI yang baru tiba dari luar negeri sebagai upaya mencegah penularan virus SARS CoV-2 varian baru.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kasus Tanah di Manggarai Barat, Bupati Jadi Tersangka

Kasus jual beli tanah di Manggarai Barat diduga merugikan negara Rp 3 triliun.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Tenaga Kesehatan di Bengkulu Selatan Disanksi Jika Menolak Divaksin

Jumlah nakes di kabupaten ini yang akan mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 tahap pertama pada bulan Januari 2021 ini sebanyak 1.540 orang.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Syekh Ali Jaber Wafat, JK: Kita Kehilangan Ulama Berdedikasi

Menurut JK, kepergian Syekh Ali Jaber merupakan kehilangan besar bagi umat Islam di Indonesia.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Indonesia dan Tiongkok Sepakati Kerja Sama Two Countries Twin Parks

Indonesia menyiapkan tiga kawasan industri yakni, Batang Industrial Park, Bintan Industrial Estate dan Aviarna Industrial Park.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kabaharkam Polri: Pilihan Presiden Jokowi Sudah Tepat

Komjen Listyo Sigit Prabowo diajukan sebagai calon tunggal menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Penahanan Rizieq Dipindah ke Bareskrim Polri

Penyidik memindahkan penahanan tersangka Rizieq Syihab, dari Rutan Narkoba Polda Metro Jaya ke Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Pemerintah Apresiasi Kerja Komnas HAM Terkait Laskar FPI

Sejak awal, pemerintah sudah katakan tidak membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kasus tersebut.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Komnas HAM Sebut Kematian Laskar FPI Bentuk Politik Kekerasan

Model politik seperti itu sudah lama terjadi dan telah membayang-bayangi proses demokrasi di negara ini.

NASIONAL | 14 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS