Presiden Minta Hasil Penyelidikan Kematian Laskar FPI Ditindaklanjuti Tanpa Disembunyikan
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Presiden Minta Hasil Penyelidikan Kematian Laskar FPI Ditindaklanjuti Tanpa Disembunyikan

Kamis, 14 Januari 2021 | 17:20 WIB
Oleh : Robertus Wardy / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di jalan tol Km 49, Karawang, Jawa Barat, pada 7 Desember 2020.

Usai menerima laporan yang diserahkan Komnas HAM di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (14/1/2021), Presiden meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

“Tadi Bapak Presiden sesudah bertemu lama dengan beliau-beliau bertujuh ini, mengajak saya bicara. Isinya meminta dikawal agar seluruh rekomendasi Komnas Ham ditindaklanjuti. Ndak boleh ada yang disembunyikan,” kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Konferensi pers dihadiri Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama enam anggota Komnas HAM lainnya. Mahfud menyebut pemerintah berpijak pada hasil penyelidikan Komnas HAM bahwa tewasnya enam laskar FPI itu bukan pelanggaran HAM berat, tetapi pelanggaran HAM biasa atau unlawful killing.

Pemerintah siap mengikuti proses peradilan umum terhadap pelaku seperti direkomendasikan Komnas HAM. Mahfud juga menyebut hasil penyelidikan Komnas HAM mendapatkan ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam yang jelas telah dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan laporan Komnas HAM juga ditemukan seumpama aparat itu tidak dipancing, maka tak akan terjadi peristiwa baku tembak antara polisi dengan laskar FPI.

“Habib Rizieq udah jauh, tapi ada komando, tungga di situ, bawa putar-putar aja, pepet, tabrak, dan sebagainya. Komando dengan suara rekamannya di situ. Nanti kita ungkap di pengadilan dan kita tidak akan menutup-nutupi. Saya akan meneruskan ini ke kepolisian,” tutup Mahfud.

Sebagaimana diketahui, tanggal 7 Desember 2020 lalu, enam laskar FPI tewas di jalan tol Km 49, Karawang. Mereka terlibat baku-tembak dengan aparat kepolisian yang melakukan pengawasan atau pemantaun terhadap Habib Rizieq Syihab.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Disuntik Vaksin, Gubernur Bengkulu Mengaku Tak Merasakan Sakit

Vaksin ini aman, dan sudah teruji halal kemudian Emergency Use Authorization (EUA) juga sudah keluar.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Harta Kekayaan Komjen Sigit, Waket Komisi III: So Far Masih Wajar

Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam rapat itu pihaknya mendapatkan informasi harta dan transaksi melibatkan Komjen Sigit.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Komisi III DPR Bahas Calon Kapolri dengan PPATK, Sahroni: Komjen Listyo Sigit Clear

Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kajati dan Kepala RSUD Jambi Batal Divaksinasi

Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Feri Kusnadi batal menerima vaksinasi karena terkonfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Gejala Umum Penerima Vaksin Covid-19, Pegal di Lokasi Penyuntikan

Kapolda Jawa Barat (Jabar), Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri merasa ada sedikit pegal di lokasi penyuntikan pascavaksinasi

NASIONAL | 14 Januari 2021

Komnas HAM: Tidak Ada Pelanggaran HAM Berat di Kasus FPI

Komnhas HAM tidak menemukan ada suatu desain operasi, perintah yang terstruktur dan terkomando, repetisi dan indikator pelanggaran HAM berat lainnya.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Terbukti Korupsi, Pemprov Bengkulu Pecat 43 ASN

Dalam dua tahun ini, ada 43 oknum ASN dilingkup Pemprov Bengkulu, dipecat karena melakukan tidak pidana korupsi.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Polisi Limpahkan Berkas Rizieq dalam Kasus Megamendung dan Petamburan

Mabes Polri telah mengirimkan dua berkas kasus Rizieq Syihab (RS) dalam kasus Megamendung dan Petamburan. Polisi tinggal menunggu jawaban jaksa.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Pelarangan WNA Masuk Indonesia Diperpanjang

Satgas Covid-1 memperpanjang dan memperbarui aturan WNA dan WNI yang baru tiba dari luar negeri sebagai upaya mencegah penularan virus SARS CoV-2 varian baru.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kasus Tanah di Manggarai Barat, Bupati Jadi Tersangka

Kasus jual beli tanah di Manggarai Barat diduga merugikan negara Rp 3 triliun.

NASIONAL | 14 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS