Dugaan Suap Bansos, KPK Isyaratkan Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus
INDEX

BISNIS-27 537.873 (32.57)   |   COMPOSITE 6307.13 (291.73)   |   DBX 1215.21 (11.58)   |   I-GRADE 185.638 (11.22)   |   IDX30 533.814 (38.68)   |   IDX80 142.76 (9.56)   |   IDXBUMN20 425.411 (37)   |   IDXESGL 147.067 (9.38)   |   IDXG30 144.927 (8.16)   |   IDXHIDIV20 469.552 (33.76)   |   IDXQ30 151.508 (9.33)   |   IDXSMC-COM 286.952 (10.3)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (20.43)   |   IDXV30 144.532 (5.87)   |   INFOBANK15 1076.36 (62.08)   |   Investor33 457.615 (30.51)   |   ISSI 184.91 (7.51)   |   JII 650.972 (35.41)   |   JII70 227.363 (11.86)   |   KOMPAS100 1270.4 (71.57)   |   LQ45 991.58 (67.44)   |   MBX 1739.82 (90.37)   |   MNC36 337.819 (21.64)   |   PEFINDO25 325.262 (6.14)   |   SMInfra18 322.474 (21.28)   |   SRI-KEHATI 391.563 (26.26)   |  

Dugaan Suap Bansos, KPK Isyaratkan Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus

Kamis, 14 Januari 2021 | 17:29 WIB
Oleh : Fana Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dan mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dan empat tersangka lainnya.

Dalam upaya tersebut, lembaga antirasuah mengisyaratkan bakal memanggil dan memeriksa Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus.

Sinyal pemeriksaan Ihsan Yunus mencuat seiring dengan langkah tim penyidik menggeledah dua rumah di Jakarta Timur, dan Bekasi pada Selasa (12/1/2021). Dari penggeledahan itu, tim penyidik menyita alat komunikasi dan dokumen penting berkaitan perkara ini. Berdasar informasi, salah satu rumah yang digeledah penyidik merupakan rumah milik orang tua Ihsan Yunus.

Tak hanya dianalisis dan disita, penyidik juga bakal mengkonfirmasi soal penggeledahan dan barang yang telah diamankan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Ihsan Yunus. Apalagi, Ihsan Yunus merupakan pimpinan Komisi VIII DPR yang memiliki lingkup tugas salah satunya di bidang sosial dengan mitra kerja Kementerian Sosial.

"Prinsipnya siapa pun yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa dugaan perbuatan para tersangka tentu penyidik akan mengkonfirmasinya," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (14/1/2021).

Meski demikian, Ali mengaku belum mengetahui mengenai agenda pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus. Hal ini lantaran pemeriksaan terhadap seorang saksi tergantung kebutuhan proses penyidikan.

"Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu tergantung kebutuhan proses penyidikan perkara tersebut," kata Ali.

Diberitakan, KPK menetapkan Juliari P Batubara selaku Mensos bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Juliari dan dua anak buahnya diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan. Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso.

Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian IM, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Cecar Dirjen Linjamsos Soal Proses Penentuan Vendor Bansos

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Tim SAR Temukan Lagi 3 Korban Longsor di Sumedang

Petugas SAR gabungan mencari korban pada tiga sektor yang diperkirakan sebagai titik akhir warga saat longsor terjadi, 9 Januari 2021 lalu.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Presiden Minta Hasil Penyelidikan Kematian Laskar FPI Ditindaklanjuti Tanpa Disembunyikan

Presiden Joko Widodo telah menerima laporan penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Disuntik Vaksin, Gubernur Bengkulu Mengaku Tak Merasakan Sakit

Vaksin ini aman, dan sudah teruji halal kemudian Emergency Use Authorization (EUA) juga sudah keluar.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Harta Kekayaan Komjen Sigit, Waket Komisi III: So Far Masih Wajar

Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam rapat itu pihaknya mendapatkan informasi harta dan transaksi melibatkan Komjen Sigit.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Komisi III DPR Bahas Calon Kapolri dengan PPATK, Sahroni: Komjen Listyo Sigit Clear

Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kajati dan Kepala RSUD Jambi Batal Divaksinasi

Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Feri Kusnadi batal menerima vaksinasi karena terkonfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Gejala Umum Penerima Vaksin Covid-19, Pegal di Lokasi Penyuntikan

Kapolda Jawa Barat (Jabar), Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri merasa ada sedikit pegal di lokasi penyuntikan pascavaksinasi

NASIONAL | 14 Januari 2021

Komnas HAM: Tidak Ada Pelanggaran HAM Berat di Kasus FPI

Komnhas HAM tidak menemukan ada suatu desain operasi, perintah yang terstruktur dan terkomando, repetisi dan indikator pelanggaran HAM berat lainnya.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Terbukti Korupsi, Pemprov Bengkulu Pecat 43 ASN

Dalam dua tahun ini, ada 43 oknum ASN dilingkup Pemprov Bengkulu, dipecat karena melakukan tidak pidana korupsi.

NASIONAL | 14 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS