Kajari Jakarta Timur Sebut Kasus Korupsi Tanah di Cakung Bermula dari Fakta Persidangan
INDEX

BISNIS-27 537.873 (32.57)   |   COMPOSITE 6307.13 (291.73)   |   DBX 1215.21 (11.58)   |   I-GRADE 185.638 (11.22)   |   IDX30 533.814 (38.68)   |   IDX80 142.76 (9.56)   |   IDXBUMN20 425.411 (37)   |   IDXESGL 147.067 (9.38)   |   IDXG30 144.927 (8.16)   |   IDXHIDIV20 469.552 (33.76)   |   IDXQ30 151.508 (9.33)   |   IDXSMC-COM 286.952 (10.3)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (20.43)   |   IDXV30 144.532 (5.87)   |   INFOBANK15 1076.36 (62.08)   |   Investor33 457.615 (30.51)   |   ISSI 184.91 (7.51)   |   JII 650.972 (35.41)   |   JII70 227.363 (11.86)   |   KOMPAS100 1270.4 (71.57)   |   LQ45 991.58 (67.44)   |   MBX 1739.82 (90.37)   |   MNC36 337.819 (21.64)   |   PEFINDO25 325.262 (6.14)   |   SMInfra18 322.474 (21.28)   |   SRI-KEHATI 391.563 (26.26)   |  

Kajari Jakarta Timur Sebut Kasus Korupsi Tanah di Cakung Bermula dari Fakta Persidangan

Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur (Jaktim) menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor (BPN) Wilayah DKI Jakarta, berinisial JY dan seorang lainnya berinisial AH sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, terkait tanah di Cakung Barat. Ditaksir, kasus tersebut merugikan keuangan negara senilai Rp 1,4 triliun.

Kepala Kejari (Kajari) Jaktim Yudi Kristiana mengungkapkan, penyidikan kasus ini bermula dari fakta persidangan kasus pidana umum berupa pemalsuan surat di Pengadilan Negeri (PN) Jaktim dengan terdakwa eks juru ukur BPN Paryoto. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jaktim memvonis bebas Paryoto dari segala tuntutan.

“Memang penanganan perkara ini sebenarnya berangkat dari fakta-fakta persidangan perkara pemalsuan yang sidang di PN Jaktim,” kata Yudi dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

Dari fakta persidangan itu, Kejari Jaktim membuat telaah intelijen yang hasilnya fakta tersebut perlu didalami. Untuk itu, Kejari Jaktim kemudian melakukan penyelidikan pidana khusus berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor : Print-05/M.1.13/Fd.1/11/2020 tertanggal 12 November 2020.

“Dari hasil penyelidikan tersebut ternyata ditemukan peristiwa pidana terkait tindak pidana korupsi,” papar Yudi.

Dari penyelidikan yang dilakukan, pada akhir Desember 2020, Kejari Jaktim melakukan ekspos alias gelar perkara. Berdasar ekspos, tim berkesimpulan telah tercukupinya bukti permulaan untuk meningkatkan status perkara dan penetapan tersangka.

“Kami umumkan di awal tahun, sudah ditetapkan tersangka,” kata Yudi.

Diungkapkan, JY dan AH diduga melakukan korupsi dengan modus membatalkan 38 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4931 tertanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/RW008, Kecamatan Cakung Barat, Jaktim.

Sertifikat yang dibatalkan tersebut sebelumnya atas nama PT SV yang selanjutnya diterbitkan sertifikat baru atas nama AH dengan luas 77.852 meter persegi.

“Kerugian masyarakat terjadi akibat perbuatan tersangka sebesar nilai tanah, yakni Rp 1,4 triliun,” kata Yudi.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 9 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP atau Pasal 21 UU 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Intel Kejari Jaktim Ady Wira Bhakti mengamini, kasus ini berangkat dari fakta persidangan kasus pemalsuan akta tanah yang menjerat Paryoto yang divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Jaktim. Untuk itu, kedua kasus ini memiliki keterkaitan, meski masing-masing kasus berdiri sendiri.

“Ada korelasi. Tapi secara pasal enggak ada hubungannya. Kasus pidum itu berdiri sendiri. Ini kasus tipikornya, case-nya berbeda,” ujarnya.

Ady memastikan, Kejari Jaktim akan terus mengembangkan kasus ini. “Kalau pengembangan pasti ada. Ini kan masih proses penyidikan. Kita tunggu saja,” kata Ady.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Kalimantan Selatan Dilanda Banjir, Polisi Gerak Cepat Bantu Evakuasi Warga

Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kalimantan Selatan, membuat debit air sungai meningkat dan meluap.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kasus Suap Izin Ekspor Benur, KPK Jadwalkan Periksa Dirjen Perikanan Budidaya

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan memeriksa Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Dugaan Suap Bansos, KPK Isyaratkan Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus

Plt Jubir KPK mengaku belum mengetahui mengenai agenda pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus.

NASIONAL | 14 Januari 2021

KPK Cecar Dirjen Linjamsos Soal Proses Penentuan Vendor Bansos

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Tim SAR Temukan Lagi 3 Korban Longsor di Sumedang

Petugas SAR gabungan mencari korban pada tiga sektor yang diperkirakan sebagai titik akhir warga saat longsor terjadi, 9 Januari 2021 lalu.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Presiden Minta Hasil Penyelidikan Kematian Laskar FPI Ditindaklanjuti Tanpa Disembunyikan

Presiden Joko Widodo telah menerima laporan penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Disuntik Vaksin, Gubernur Bengkulu Mengaku Tak Merasakan Sakit

Vaksin ini aman, dan sudah teruji halal kemudian Emergency Use Authorization (EUA) juga sudah keluar.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Harta Kekayaan Komjen Sigit, Waket Komisi III: So Far Masih Wajar

Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam rapat itu pihaknya mendapatkan informasi harta dan transaksi melibatkan Komjen Sigit.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Komisi III DPR Bahas Calon Kapolri dengan PPATK, Sahroni: Komjen Listyo Sigit Clear

Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Kajati dan Kepala RSUD Jambi Batal Divaksinasi

Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Feri Kusnadi batal menerima vaksinasi karena terkonfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 14 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS