Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin, menyerukan upaya mewujudkan Masyarakat Inklusi Indonesia terus dilaksanakan, dengan membangun masyarakat yang terbuka, ramah, dan meniadakan hambatan, serta saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.
"Saya mendapat informasi dari masyarakat, tentang masih adanya kesulitan yang dirasakan penyandang disabilitas dalam mengakses dan menikmati haknya sebagai warga negara. Hal ini dapat menghambat perwujudan kesamaan hak dan kesempatan menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi,” ujar Wapres, saat menghadiri acara Dialog Indonesia Inklusi sekaligus Penutupan Temu Inklusi Nasional Ke-4 Tahun 2020, Kamis (14/1/2021).
Wapres menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk mendukung secara optimal program-program inklusi bagi penyandang disabilitas. Seperti pendidikan berbasis inklusi, penyediaan dan perluasan kesempatan kerja baik pada sektor formal maupun informal. Lalu aksesibilitas terhadap fasilitas umum, akses kesehatan, komunikasi dan informasi, persamaan hak sebagai konsumen, partisipasi di bidang hukum dan politik, serta bidang-bidang lainnya.
"Saya juga meminta agar kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas terus ditingkatkan, sehingga mampu berpartisipasi dan berkarya pada semua bidang, yang setara dengan seluruh warga negara Indonesia,” kata Wapres Ma'ruf Amin.
Secara khusus, Wapres meminta agar dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan program pendidikan yang berbasis pendidikan inklusif, baik formal, non formal maupun vokasional. Sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas.
Sebab, menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas terkait erat dengan arah kebijakan pembangunan Indonesia yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Dalam mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia salah satunya diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial sepanjang hayat bagi semua, peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja dengan pendekatan siklus hidup dan bersifat inklusi, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas,” jelasnya.
Di samping itu, menurut Wapres, hal lain yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah perbaikan data nasional penyandang disabilitas.
“Saat ini Indonesia masih memerlukan data yang terintegrasi, yang menjelaskan mengenai jumlah, sebaran dan karakteristik penyandang disabilitas," katanya.
Sumber: BeritaSatu.com
