Pemerintah dan DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas Prioritas, Yasonna: Hasil Terbaik
Logo BeritaSatu

Pemerintah dan DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas Prioritas, Yasonna: Hasil Terbaik

Jumat, 15 Januari 2021 | 10:26 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Kerja antara Badan Legislasi (Baleg), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly dan Panitia Perancang UU Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Kamis (14/1/2021) malam, menyepakati 33 Rancangan Undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. Yasonna mengatakan, kesepakatan ini merupakan hasil terbaik dari perbedaan pendapat dalam pembahasan. Yasonna berharap kerja sama antara pemerintah, Baleg DPR, dan Panitia Perancang UU DPD dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan UU yang berkualitas.

"Kami atas nama pemerintah menyetujui hasil yang telah disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) yang tentunya merupakan hasil terbaik dari perbedaan-perbedaan pendapat dalam pembahasan serta atas dasar pemikiran kritis demi kepentingan yang lebih baik bagi bangsa dan negara," kata Yasonna dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas tersebut, dicapai kesepakatan mengenai tiga perubahan RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Ketiga perubahan tersebut, yakni RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (yang merupakan penggabungan dari RUU tentang Penilai, RUU tentang Perlelangan, dan RUU tentang Pengurusan Utang Piutang Negara dan Piutang Daerah), perubahan judul RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi tentang Jaminan Benda Bergerak, serta Penambahan RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.

Selain itu, disepakati sejumlah 33 RUU untuk masuk dalam Prolegnas prioritas Tahun 2021. Dari total 33 RUU tersebut, 20 di antaranya merupakan usulan DPR, sembilan RUU usulan Pemerintah, dua RUU usulan Pemerintah bersama DPR, dan dua RUU usulan DPD.

Kesembilan RUU yang menjadi usulan pemerintah, yaitu RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU tentang Ibukota Negara, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Wabah, dan RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara dua RUU yang menjadi usulan bersama antara Pemerintah dan DPR ialah RUU atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. "Apakah rancangan prolegnas tahun 2021 dan prolegnas perubahan tahun 2020-2024 bisa kita setujui dengan catatan?" tanya Supratman yang disambut dengan persetujuan dari peserta rapat lainnya.

Sebelumnya, rapat kerja penyusunan prolegnas digelar pada 24 November 2020 dan dilanjutkan dengan rapat kerja serta forum lobi sehari berselang. Namun, pada rapat kerja tersebut tidak ditemui kesepakatan karena ada tiga dari 36 usulan RUU di Prolegnas Prioritas 2021 yang menimbulkan perdebatan dan ditolak mayoritas fraksi DPR. Ketiga RUU itu adalah RUU Ketahanan Keluarga, RUU Badan Ideologi dan Pembinaan Pancasila, serta RUU Bank Indonesia. Rapat akhirnya diputuskan untuk ditunda setelah forum lobi tidak membuahkan hasil.

Yasonna mengapresiasi Baleg DPR dan Panitia Perancang UU DPD atas tercapainya kesepatan mengenai perubahan prolegnas jangka menengah 2020-2024 dan RUU prioritas tahun 2021 pada hari ini. Yasonna mengakui, kesepakatan ini dicapai setelah melalui berbagai diskusi yang panjang dan melelahkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk meningkatkan kualitas UU yang dihasilkan kelak.

"Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan serta anggota Baleg DPR dan Panitia Perancang UU DPD yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan pembahasan dengan diskusi yang panjang dan melelahkan, dengan mempertimbangkan landasan hukum, substansi pengaturan, dan kesiapan syarat teknis yang berupa kesiapan naskah akademik serta draft RUU, untuk mendapatkan kesepakatan mengenai RUU yang termuat dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024 dan prolegnas prioritas tahun 2021," kata Yasonna.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BMKG: Sejak Kamis, Sulbar 47 Kali Diguncang Gempa

Gempa bumi dengan magnitudo terendah, yakni di bawah 2 terjadi sembilan kali.

NASIONAL | 15 Januari 2021

KPK Sita Tas dan Baju Merek Ternama Milik Edhy Prabowo

Berbagai tas dan baju merek ternama dibeli Edhy Prabowo saat kunjungan ke Amerika Serikat (AS).

NASIONAL | 15 Januari 2021

Gempa Majene, Tower Pemandu Lalu Lintas di Bandara Tampa Padang Rusak Parah

AirNav Indonesia pun mengirimkan tiga orang personel bantuan operasional.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Gempa di Sulbar Timbulkan Korban Jiwa dan Kerusakan Bangunan

Pada skala III MMI getaran gempa dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk berlalu.

NASIONAL | 15 Januari 2021

UPDATE: Gempa Sulbar Tewaskan 3 Orang, Kantor Gubernur Rusak Berat

Hotel Maleo dan Kantor Gubernur Sulbar mengalami rusak berat.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Dukung Keputusan MK, AJV Sebut Lembaga Penyiaran Harus Tunduk UU

Aliansi Jurnalis Video (AJV) mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan RCTI dan iNews yang meminta siaran di internet, seperti YouTube.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Sulbar Kembali Diguncang Gempa Cukup Kuat

Gempa sebelumnya terjadi pada Kamis (14/1/20121) yang juga dirasakan kuat di beberapa kabupaten.

NASIONAL | 15 Januari 2021

DVI Polri Komitmen Identifikasi Hingga Temuan Bagian Tubuh Terakhir

DVI Polri berkomitmen bekerja maksimal mengidentifikasi penumpang hingga temuan body part atau bagian tubuh terakhir dari lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Ini Tanggapan Istana Terkait Ahok Tak Pakai Masker di Kerumunan Raffi Ahmad

Heru Budi Hartono mengatakan seharusnya tokoh publik menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 14 Januari 2021

Fatayat NU: Ulama Telah Ikut Membangun Nasionalisme

Masalah politik identitas juga perlu direspons, mengingat hal ini juga dinilainya membahayakan persatuan dan kesatuan.

NASIONAL | 14 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS