Darurat Kesehatan, Kewajiban Vaksinasi Bersifat Mengikat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Darurat Kesehatan, Kewajiban Vaksinasi Bersifat Mengikat

Kamis, 14 Januari 2021 | 16:51 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mulai menjalankan program vaksinasi Covid-19 yang ditandai penyuntikan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu (13/1/2021) kemarin. Selanjutnya, program vaksinasi berjalan secara bertahap dengan target sasaran terhadap 181,5 juta jiwa berusia di atas 18 tahun dan maksimal 59 tahun.

Setiap warga negara yang mendapat notifikasi untuk menjalani suntikan vaksin wajib untuk mematuhinya. Bahkan, warga negara yang menolak vaksinasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kewajiban menjalani vaksinasi bagi masyarakat yang memenuhi syarat tersebut ditentang sebagian pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mendasarkan argumennya pada Pasal 5 ayat (3) UU 36 Tahun 2009 yang menyebut, “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

Menanggapi hal ini, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji mengatakan, Pasal 5 UU Kesehatan maupun Pasal 69 UU HAM yang menyebutkan, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara", sepatutnya dimaknai sebagai perlindungan hal dalam kondisi yang normal. HAM warga negara harus mendapat penghormatan dan perlindungan yang sama atau equal protection. Namun, Indriyanto mengingatkan, Covid-19 telah menjadi pandemi dan masif terjadi di seluruh dunia.

Hal ini menjadikan kondisi tak lagi normal atau abnormal yang ditegaskan oleh pemerintah dengan menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan kondisi yang tidak normal tersebut, sanksi pidana terhadap warga yang menolak vaksinasi sebagaimana Pasal 93 UU 6/2018 bersifat mengikat.

"Pandemi masif Covid-19 ini adalah kondisi yang abnormal, kondisi yang sudah ditegaskan sebagai kedaruratan kesehatan, sehingga harus dimaknai sebagai kondisi yang eksepsional sifatnya, karenanya norma umum perlindungan atau penghormatan HAM menjadi eksepsional dan Pasal 93 UU 6/2018 tentang sanksi pidana mengikat warga negara yang menolak vaksinisasi tersebut," kata Indriyanto, kepada Beritasatu.com, Kamis (14/1/2021).

Meski demikian, Indriyanto meminta penerapan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir. Menurut Indriyanto terdapat sanksi administratif yang dapat diterapkan terlebih dahulu terhadap warga yang menolak vaksinasi.

"Meski demikian, policy pemerintah terhadap sanksi pidana digunakan sebagai last resort atau ultimum remedium saja, karena ada sanksi administratif sebagai sanksi dominan yang seperti diterapkan terlebih dahulu," kata Indriyanto.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Agar Nilai Pajak Jadi Rp 10 M, Jhonlin Baratama Janjikan Pejabat Ditjen Pajak Rp 50 M

Jhonlin Baratama melalui konsultan pajaknya menjanjikan sebesar Rp 50 miliar kepada pejabat Ditjen Pajak agar nilai pajaknya berkurang menjadi Rp 10 miliar.

NASIONAL | 22 September 2021

Presiden Jokowi Akan Buka Pesparani II pada 2 Oktober Mendatang

Pesparani II atau KVKI ditutup 28 Oktober 2021 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

NASIONAL | 22 September 2021

Helikopter TNI AD Bantu Evakuasi Guru dan Warga dari Kiwirok, Papua

Kedua guru itu sudah mengabdi puluhan tahun di Kiwirok, bahkan guru perempuan Purba mengaku sudah mengajar di Kiwirok sejak tahun 1999.

NASIONAL | 22 September 2021

Buang Sampah Sembarangan, 8 Warga Padang Didenda

Awalnya di sepanjang jalan by pass Padang, kerap ditemukan warga yang membuang sampah sembarangan.

NASIONAL | 22 September 2021

Kemdikbudristek dan Danone Dukung Percepatan Vaksinasi PTK dan Peserta Didik

Percepatan program pembelajaran tatap muka (PTM) di Indonesia harus segera terealisasikan untuk mengejar ketertinggalan dalam dunia pendidikan.

NASIONAL | 22 September 2021

Bertemu Gubernur Kalbar, AHY Bahas Penanganan Covid-19 dan Perbatasan

AHY bersilaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji di Pontianak, Kalbar, Rabu (22/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021

EnglishScore Bantu Mahasiswa Buktikan Kemahiran Bahasa Inggrisnya

British Council meluncurkan aplikasi BritishScore untuk membantu mahasiswa dan pekerja untuk tetap dapat lulus, dan membuktikan kemahiran Bahasa Inggris mereka.

NASIONAL | 22 September 2021

Herman Herry: Kapolri Telah Membuat Perubahan di Korlantas

Herman Herry menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah membuat perubahan reformatif atau ke arah lebih baik di jajaran Korlantas.

NASIONAL | 22 September 2021

Kepala BNPT Resmikan Warung NKRI di Cikarang Timur

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar meresmikan Warung NKRI di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

NASIONAL | 22 September 2021

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Suap Proyek dari Dana Hibah BNPB

KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek dari dana hibah BNPB.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Pagi-Malam Ini Sebagian Jakarta Diguyur Hujan

Pagi-Malam Ini Sebagian Jakarta Diguyur Hujan

MEGAPOLITAN | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings