Penunjukan Kapolri, NU-Muhammadyah Sepakat Tak Persoalkan Aspek Primordialisme
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penunjukan Kapolri, NU-Muhammadyah Sepakat Tak Persoalkan Aspek Primordialisme

Kamis, 14 Januari 2021 | 10:58 WIB
Oleh : Vento Saudale / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Jokowi telah resmi mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri ke DPR, Rabu (13/1/2021). Komjen Listyo Sigit Prabowo selanjutnya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Jabatan Kapolri merupakan pimpinan tertinggi di Institusi Polri, sebagai figur yang diberi amanah melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan tugas pokok, fungsi, serta visi-misi kepolisian.

Tupoksinya sebagai aparatur keamanan yang mengemban tugas melindungi, melayani, dan menjamin rasa aman bagi masyarakat, sekaligus garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menyikapi pergantian Kapolri, selepas Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memasuki usia pensiun, akhir Januari 2021, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, mensyaratkan, Kapolri terpilih merupakan figur yang memiliki kapabilitas, integritas, dan track record atau rekam jejak, yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian.

“Memilih Kapolri adalah kewenangan dan hak prerogatif Presiden. Presiden Jokowi tentunya memilih jenderal terbaik untuk membawa Polri dalam posisinya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, serta menjamin keamanan bagi masyarakat Indonesia,” kata Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Rabu (14/1/2021).

Abdul Mu’ti pun menyoroti soal pemilihan calon Kapolri yang harus terlepas dari unsur primordialisme karena Indonesia merupakan negara kesatuan. Masyarakat Indonesia, sebut Abdul Mu’ti, tidak perlu membeda-bedakan atas alasan asal daerah, suku, serta agama dari calon Kapolri terpilih. Menurutnya, persoalan ke-Indonesia-an jelas tidak bisa membuat dikotomi berdasarkan asal daerah, suku mana, termasuk beragama apa.

“Pilihan mutlak ada di tangan Presiden, dan kita tidak boleh melihatnya dari aspek primordialisme. Ini murni di tangan Presiden, dan memilih atas dasar profesionalisme dan integritas, sebagai orang terbaik untuk kemudian diuji kelayakannya di DPR,” tegas Abdul Mu’ti.

Dalam perkembangan Polri saat ini, Abdul Mu’ti mengkritisi peran Polri yang dinilai sudah jauh masuk ke ranah politik. Dalam suksesi pilkada, misalnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota, peran Polri seharusnya hanya bertugas bagaimana mengamankan kelangsungan dan kelancaran Pilkada.

Abdul Mu’ti pun tidak menampik banyak perubahan dan kemajuan dilakukan Polri. Misalnya saja, cara-cara pendekatan yang lebih humanis dari waktu ke waktu, dan semakin diterima masyarakat.

Peningkatan profesionalisme dan kemampuan Polri dalam menangani beragam tindak kejahatan semakin canggih memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Kemajuan dalam melindungi masyarakat tersebut, patut diapresiasi.

Menjaga integritas, moralitas, profesionalisme, serta netralitas, harus menjadi tujuan Polri agar tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Komitmen ini harus dipegang dan menjadi landasan pimpinan Polri terpilih.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Haji Said Aqil Siroj, mengatakan, Institusi Polri memegang peranan penting bagi kemajuan negara dan martabat bangsa.

Dalam fungsi dan tugasnya, dibutuhkan sosok kepemimpinan yang tidak hanya cakap dan memiliki intelektual, tapi juga piawai serta cerdas dalam memahami dan menangani beragam persoalan.

Menurut Said Aqil, tugas Polri sangat mulia sekaligus berat untuk bisa mengawal dan menjaga keamanan di negara yang memiliki banyak pulau, beragam suku, agama, serta budaya. Maka itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kemampuan mengelola perbedaan dan keanekaragaman di tengah masyarakat Indonesia.

Said Aqil memahami, penunjukan calon Kapolri hak prerogatif Presiden. Atas kewenangannya itu, maka Presiden dipastikan memilih calon Kapolri terbaik, menggantikan Jenderal Idham Azis.

Said Aqil pun sepakat, masyarat untuk tidak mempersoalkan suku, asal daerah, dan agama dari calon Kapolri pilihan Presiden. Siapa pun jenderal yang dipilih Presiden, Said Aqil berharap, aspek moralitas dan integritas harus menjadi syarat mutlak agar bisa mengemban amanah secara profesional, transparan, dan berlaku adil dalam penegakan hukum tanpa melihat dan membedakan dari golongan dan status sosial.

Said Aqil menyoroti terkait masih banyaknya kelemahan di Institusi Polri saat ini. Misalnya saja soal kedisiplinan, karakter, moral, serta akhlak sebagai nilai dan pondasi yang harus ditekankan.

"Polri harus bisa menertibkan dirinya sendiri, untuk bisa menegakkan ketertiban, disiplin, dan masyarakat sadar hukum. Prinsip tidak terpengaruh rayuan, ancaman, tekanan, serta iming-iming, pasti profesionalisme bisa tegak dan Polri dipercaya,” tegas Said Aqil.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Agar Nilai Pajak Jadi Rp 10 M, Jhonlin Baratama Janjikan Pejabat Ditjen Pajak Rp 50 M

Jhonlin Baratama melalui konsultan pajaknya menjanjikan sebesar Rp 50 miliar kepada pejabat Ditjen Pajak agar nilai pajaknya berkurang menjadi Rp 10 miliar.

NASIONAL | 22 September 2021

Presiden Jokowi Akan Buka Pesparani II pada 2 Oktober Mendatang

Pesparani II atau KVKI ditutup 28 Oktober 2021 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

NASIONAL | 22 September 2021

Helikopter TNI AD Bantu Evakuasi Guru dan Warga dari Kiwirok, Papua

Kedua guru itu sudah mengabdi puluhan tahun di Kiwirok, bahkan guru perempuan Purba mengaku sudah mengajar di Kiwirok sejak tahun 1999.

NASIONAL | 22 September 2021

Buang Sampah Sembarangan, 8 Warga Padang Didenda

Awalnya di sepanjang jalan by pass Padang, kerap ditemukan warga yang membuang sampah sembarangan.

NASIONAL | 22 September 2021

Kemdikbudristek dan Danone Dukung Percepatan Vaksinasi PTK dan Peserta Didik

Percepatan program pembelajaran tatap muka (PTM) di Indonesia harus segera terealisasikan untuk mengejar ketertinggalan dalam dunia pendidikan.

NASIONAL | 22 September 2021

Bertemu Gubernur Kalbar, AHY Bahas Penanganan Covid-19 dan Perbatasan

AHY bersilaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji di Pontianak, Kalbar, Rabu (22/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021

EnglishScore Bantu Mahasiswa Buktikan Kemahiran Bahasa Inggrisnya

British Council meluncurkan aplikasi BritishScore untuk membantu mahasiswa dan pekerja untuk tetap dapat lulus, dan membuktikan kemahiran Bahasa Inggris mereka.

NASIONAL | 22 September 2021

Herman Herry: Kapolri Telah Membuat Perubahan di Korlantas

Herman Herry menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah membuat perubahan reformatif atau ke arah lebih baik di jajaran Korlantas.

NASIONAL | 22 September 2021

Kepala BNPT Resmikan Warung NKRI di Cikarang Timur

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar meresmikan Warung NKRI di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

NASIONAL | 22 September 2021

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Suap Proyek dari Dana Hibah BNPB

KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek dari dana hibah BNPB.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
KNPI Jakarta Ingatkan Giring PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

KNPI Jakarta Ingatkan Giring PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

MEGAPOLITAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings