Vaksinasi Covid-19 Wajib atau Tidak, Ini Penjelasan Mahfud
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

Vaksinasi Covid-19 Wajib atau Tidak, Ini Penjelasan Mahfud

Sabtu, 16 Januari 2021 | 17:46 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD menjawab soal vaksinasi Covid-19 sebagai sebuah kewajiban atau tidak. Menurut Mahfud, pemerintah memakai semua aturan terkait pelaksanaan vaksinasi, termasuk mengacu ke UUD 1945, Pasal 28 J UUD 1945.

"Dalam rangka salus populis suprima lex. maka orang kemudian bisa menggunakan pasal 28 J UUD 1945 yang mengatakan kalau anda merasa kesehatan itu hak dasar maka hak asasi itu dibatasi dengan UU. UU diturunkan lagi dalam kebijakan pemerintah. Dibatasi dengan UU untuk melindungi hak asasinya orang lain," kata Mahfud dalam webinar di Jakarta, Sabtu (15/1/2021).

Ia menjelaskan pemerintah sejak awal di dalam rapat rapat kabinet, selalu mengatakan menggunakan dalil yang lebih umum. Pemerintah harus mengambil tindakan tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyatnya, salus populis suprima lex. Artinya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

"Nah itu yang dipakai," tegas Mahfud.

Dia menyebut pemerintah memakai dalil salus populis suprima lex dalam konteks pandemi Covid-19. Pemerintah ingin melindungi masyarakat lebih luas dari serangan pandemi Covid-19 dengan mewajibkan vaksinasi.

Dia melanjutkan jika mengacu ke UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular, kemudian UU Kekarantinaan Kewilayahan, disebutkan vaksin menjadi keharusan. Bahkan UU Hukum Pidana, Pasal 216 menyatakan jika pemerintah menentukan kebijakan lalu aparat seperti dokter, polisi, dan sebagainya melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka menyelamatkan rakyat dari Covid-19, siapa yang melawan dan menolak maka bisa ditindak atau dipidana.

Hal itu bisa dilakukan bukan karena tidak mau divaksin, tapi menolak atau melarang atau menghambat atau menghalangi petugas negara yang melaksanakan tugasnya.

"Anda boleh merasa tidak mau divaksin, tetapi kalau melanggar hak asasinya orang lain, membahayakan hak orang lain untuk sehat, maka negara bisa memaksa," tutup Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Cegah Covid-19, Pengungsian Korban Gempa Majene Terapkan Protokol Kesehatan

Pengungsian korban gempa Majene dan Majumu, Sulawesi Barat menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 16 Januari 2021

KRI Tongkol 813 Bawa Bantuan untuk Korban Gempa Sulbar

KRI Tongkol 813 mengangkut logistik bantuan masyarakat dari berbagai kalangan di Makassar, Sulawesi Selatan untuk korban gempa di Sulawesi Barat.

NASIONAL | 16 Januari 2021

Bantu Korban Banjir, Polda Kalsel Bagikan Makanan Siap Saji

Kapolda Kalsel telah meminta kepada Polres jajaran untuk membangun posko dan dapur umum, serta membagikan makanan siap saji kepada korban banjir.

NASIONAL | 16 Januari 2021

Kemdagri Minta Satpol PP Jangan Kendur Tegakkan Protokol Kesehatan

Kemdagri meminta Satpol PP agar tidak kendur menegakkan aturan Protokol Kesehatan.

NASIONAL | 16 Januari 2021

Ditjen Bina Pemdes Kemdagri Luncurkan TV Bina Pemdes

Hadirnya TV Bina Pemdes bisa menjadi sarana efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk pelaksanaan program pembinaan.

NASIONAL | 16 Januari 2021

PDIP Minta Hak Korban Sriwijaya Air Seperti Asuransi Segera Diurus

DPP PDI Perjuangan (PDIP) meminta agar hak korban kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air segera diurus, termasuk klaim asuransi kecelakaan.

NASIONAL | 16 Januari 2021

Komjen Listyo Harus Berkomitmen Berantas Korupsi dan Pungli

Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Kepala Bareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR

NASIONAL | 16 Januari 2021

IIPG Ajak Terus Gotong Royong di Masa Pandemi

Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar terus kerja sama dan gotong-royong di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang.

NASIONAL | 15 Januari 2021

Geledah Rumah Dirjen Linjamsos, KPK Sita Dokumen Bansos

KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19

NASIONAL | 14 Januari 2021

Optimalkan Singkong untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Bisa membuat harga singkong menjadi lebih stabil

NASIONAL | 16 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS