Logo BeritaSatu

Dualisme Berakhir, Dekopin Siap Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:40 WIB
Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tatanegara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie meminta Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid segera menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pemerintah terkait putusan PTUN Jakarta. Dengan komunikasi yang baik, mantan Ketua Mahkamah Kontitusi RI itu berharap Presiden Joko Widodo akan mendapat informasi yang benar sehingga bisa segera mengakhiri dualisme Dekopin yang sudah berlangsung setahun. Berakhirnya dualisme akan meningkatkan kinerja Dekopin dalam mendukung pemerintah memulihkan perekonomian nasional.

Hal itu dikatakan Jimly menanggapi kemenangan Nurdin Halid atas gugatannya kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan RI Kementerian Hukum dan HAM yang dikabulkan majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (12/1/2021). Dalam putusannya, hakim menyatakan tidak sah surat tergugat Nomor PPE.PP.06.03-1017 tanggal 12 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang diterbitkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Sri Untari Bisowarno.

“Putusan hakim PTUN ini kiranya menjadi momentum bagi pemerintahan Jokowi untuk segera mengakhiri masalah yang membelit Dekopin selama setahun ini. Masih banyak persoalan yang harus dikerjakan pemerintah bersama koperasi di masa sulit akibat pandemi Covid-19 ini. Jadi, misi besar Dekopin sebagai wadah Gerakan Koperasi Indonesia jangan tergerus oleh kisruh yang tidak produktif ini,” ujar Jimly Asshiddiqie.

Kuasa Hukum Dekopin Muslim Jaya ButarButar mengatakan, surat Dirjen tersebut selama ini dijadikan ‘alat legalitas’ oleh Sri Untari Bisowarno yang mengaku-ngaku sebagai ketua umum Dekopin. Pertimbangan hukum dari hakim, tergugat Dirjen Peraturan Perundang-undangan RI tidak berwenang menerbitkan Surat Nomor : PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Umum Dekopin (Sri Untari Bisowarno).

“Berdasarkan putusan PTUN Jakarta tersebut, maka Dr. Sri Untari Bisowarno secara hukum dalam bentuk apa pun tidak berhak menyebut dirinya selaku Ketua Umum Dekopin. Dengan adanya putusan PTUN itu pula, maka jelas dan terang Ketua Umum Dekopin adalah H.A.M. Nurdin Halid yang terpilih secara aklamasi dalam forum Munas Dekopin di Makassar pada 11-14 November 2019. Karena itu, kami berharap Presiden RI Joko Widodo segera menerbitkan Surat Keputusan Presiden tentang Perubahan Anggaran Dasar Dekopin yang diputuskan dan disahkan dalam Munas tersebut,” demikian Muslim ButarButar dalam keterangan tertulis (12/1/2021).

Di sisi lain, Prof Jimly juga meminta Nurdin Halid untuk merangkul kembali kubu Sri Untari. Putusan hakim PTUN dijadikan momentum untuk melakukan dialog lanjutan yang sempat macet karena adanya gugatan di PTUN. Inilah saatnya, kata Jimly, Dekopin melakukan konsolidasi nasional.“Saya berharap, dengan putusan PTUN ini tidak ada yang merasa dikalahkan. Mari bermusyawarah. Ajak Sri Untari untuk dialog lanjutan yang sudah dibangun sebelum gugatan PTUN. Itulah filosofi Pancasila. Saya mengajak semua aktivis koperasi untuk bersatu membangun dan membantu koperasi-koperasi kita yang menghadapi kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini,” kata Jimly.

Menanggapi permintaan Prof Jimly, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid mengatakan siap melakukan komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah, khususnya melalui Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Dengan keluarnya putusan PTUN ini, kata Nurdin Halid, pihaknya akan segera berkomunikasi intensif lagi dengan Menkop dan UKM Teten Masduki.

“Saya sesungguhnya sering berkomunikasi dengan Menteri, Pak Teten. Sebelum saya mau menggugat surat berisi Pendapat Hukum Dirjen Perundang-undangan, saya pun melaporkan kepada Pak Teten. Beliau mendukung rencana tersebut agar persoalannya menjadi terang-benderang sehingga masalah dualisme ini bisa diakhiri. Dengan adanya putusan PTUN ini, maka dalam waktu dekat saya pasti menghadap Menkop lagi,” ujar Nurdin Halid.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Anggota Dewan Pengawas BPKH Raih Gelar Doktor di Usakti

Anggota Dewan Pengawas BPKH Suhaji Lestiadi dikukuhkan sebagai doktor oleh Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti (Usakti), Jakarta, Selasa, (27/9/2022).

NEWS | 27 September 2022

Ini Tips Membeli Kamera Bekas Berkualitas

Bagi mereka yang ingin atau sudah hobi memotret dengan kamera, maka bisa memilih kamera bekas, tidak perlu mengeluarkan uang untuk kamera baru.

NEWS | 27 September 2022

Shandy Mandela Pastikan GM FKPPI Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua Umum GM FKPPI Shandy Mandela Simanjuntak komitmennya membawa organisasi tersebut mewujudkan Indonesia Emas 2045.

NEWS | 27 September 2022

Cegah Korupsi di MA, Firli Bahuri Sarankan Rotasi Pegawai

Ketua KPK, Firli Bahuri menyarankan sejumlah hal untuk memperbaiki sistem di MA agar kasus korupsi yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati tidak terulang.

NEWS | 27 September 2022

Seluruh Logistik Penunjang KTT G-20 Selesai Akhir Oktober

Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah KTT G-20 memastikan segala kebutuhan sarana pendukung dan logistik keperluan konferensi akan terpenuhi.

NEWS | 27 September 2022

Demokrat Harap Koalisi dengan Nasdem dan PKS Segera Terwujud

Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto berharap koalisi dengan Nasdem dan PKS segera terwujud untuk menghadapi Pilpres 2024.

NEWS | 27 September 2022

BPET MUI: Ciptakan Kesantunan Bermedsos dengan Penguatan Akhlak

BPET MUI Muhammad Syauqillah memandang perlunya menciptakan kesantunan bermedsos dengan penguatan akhlak dan nilai-nilai Pancasila.

NEWS | 27 September 2022

Otsuka Blue Planet Bantu Pemerintah Kurangi Sampah Plastik

PT Amerta Indah Otsuka meluncurkan program Otsuka Blue Planet sebagai komitmen perseroan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi sampah plastik.

NEWS | 27 September 2022

PLN Batalkan Program Kompor Listrik

PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Langkah ini untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi.

NEWS | 27 September 2022

Isu Jokowi Jadi Cawapres Subianto Prabowo, Ini Respons PDIP

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai Presiden Jokowi bakal tidak mau maju lagi di Pilpres 2024 dengan menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Shandy Mandela Pastikan GM FKPPI Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045

Shandy Mandela Pastikan GM FKPPI Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045

NEWS | 26 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings