KPK Minta Instansi Segera Sampaikan Rencana Kerja Pengendalian Gratifikasi
Logo BeritaSatu

KPK Minta Instansi Segera Sampaikan Rencana Kerja Pengendalian Gratifikasi

Minggu, 17 Januari 2021 | 17:17 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta instansi untuk segera menyampaikan rencana kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) tahun 2021. Rencana kerja ini merupakan daftar kegiatan pengendalian gratifikasi yang akan dilakukan oleh UPG di instansi masing-masing dan menjadi target kerja UPG di tahun 2021.

"Rencana kerja UPG ini akan dimonitor oleh KPK per semester dan merupakan salah satu komponen penilaian/evaluasi atas penerapan sistem pengendalian gratifikasi tahun 2021," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Minggu (17/1/2021).
Sebelum mengisi rencana kerja, kata Ipi, pengelola UPG harus mengunduh hasil evaluasi penerapan sistem pengendalian gratifikasi tahun 2020 melalui tautan https://tinyurl.com/PengendalianGratifikasiKLOP.

Dikatakan, evaluasi tersebut merupakan penilaian KPK atas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) oleh UPG di masing-masing instansi dan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan di tahun 2021. Pengelola UPG dapat mengisi rencana kerja UPG tahun 2021 dengan mengakses tautan https://tinyurl.com/formatdataupg.

"Dan setelahnya mengunggah dokumen rencana kerja yang telah ditandatangani pada tautan yang sama paling lambat 31 Januari 2021," kata Ipi.

Ipi mengungkapkan, per 14 Januari 2021, KPK mencatat sebanyak 332 dari total 804 instansi telah mengunduh hasil evaluasi pengendalian gratifikasi 2020. Kemudian, sebanyak 20 instansi lainnya tercatat sudah mengunggah rencana kerja UPG tahun 2021.

"Daftar instansi dapat dilihat pada tautan https://www.kpk.go.id/gratifikasi/?p=3624," ucapnya.

Ipi mengatakan, pada November 2020, KPK menyelenggarakan lomba UPG terbaik pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/D dengan menyelenggarakan ajang Penghargaan UPG Terbaik 2020. Penghargaan tersebut, diberikan sebagai apresiasi kepada UPG yang telah berkontribusi dalam penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di instansi sekaligus menjadi motivasi serta contoh bagi UPG lainnya.

Menurut Ipi, UPG merupakan motor penggerak PPG yang memiliki peran penting dalam melakukan diseminasi aturan tentang gratifikasi dan pengelolaan laporan gratifikasi. Sedangkan PPG adalah program pencegahan yang KPK kembangkan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

"Tujuannya, PPG akan mendorong terbentuknya lingkungan berintegritas yang diwujudkan dengan kesadaran pegawai untuk menolak setiap pemberian gratifikasi atau tertib melaporkan penerimaan gratifikasi jika terpaksa menerimanya," papar Ipi.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BPPTKG: Mitigasi Bencana Gunung Merapi Berubah

Ancaman potensi maupun daerah bahaya Gunung Merapi mengalami perubahan, yakni sepanjang alur sungai di sisi Barat Daya.

NASIONAL | 17 Januari 2021

Jaga Stok Energi di Majene, Elnusa Petrofin Bentuk Satgas Bencana Gempa

Pasca gempa, Elnusa Petrofin telah menerjunkan sekitar total 14 mobil tangki BBM yang berasal dari Fuel Terminal Pertamina Donggala.

NASIONAL | 17 Januari 2021

Akses Jalan Putus, Denny Indrayana Minta Evakuasi Korban Banjir di Kalsel via Jalur Udara

Mantan Wamenkumham Denny Indrayana berharap evakuasi bisa melalui jalur udara karena jalur transportasi putus.

NASIONAL | 17 Januari 2021

Polda Bengkulu: Banyak Warga Tidak Taati Protokol Kesehatan

Polda Bengkulu menemukan banyak masyarakat Bengkulu yang tidak mentaati protokol kesehatan.

NASIONAL | 17 Januari 2021

Sekolah Tatap Muka di Kota Jambi Dibatalkan

Pembatalan sekolah tatap muka tersebut dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menyusul masih tingginya risiko penularan Covid-19.

NASIONAL | 17 Januari 2021

Korban Tewas Gempa Sulbar Bertambah Jadi 73 Orang

Di Kabupaten Mamuju terdapat 189 orang luka berat atau rawat inap dan terdapat lima titik pengungsian di Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro.

NASIONAL | 17 Januari 2021

Warga Sumut Diminta Waspadai Banjir dan Longsor

Sumut berpotensi hujan dalam kategori sedang hingga hujan lebat dan disertai angin kencang.

NASIONAL | 17 Januari 2021

Dualisme Berakhir, Dekopin Siap Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Berakhirnya dualisme akan meningkatkan kinerja Dekopin dalam mendukung pemerintah memulihkan perekonomian nasional

NASIONAL | 17 Januari 2021

Jokowi Terbitkan Perpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Perpres 7/2021 ditandatangani Presiden Jokowi pada 6 Januari 2021 dan telah diundangkan pada 7 Januari 2021.

NASIONAL | 17 Januari 2021

2 Tahun Berturut, Jateng Juara Inklusif Keuangan Nasional

Selain keuangan yang inklusif, Ganjar juga mendorong kebiasaan cashless dalam kehidupan masyarakat.

NASIONAL | 17 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS