Akademisi: 2021, Saatnya Menghentikan Eksploitasi Agama untuk Komoditas Politik
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Akademisi: 2021, Saatnya Menghentikan Eksploitasi Agama untuk Komoditas Politik

Senin, 18 Januari 2021 | 14:59 WIB
Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta, Amir Mahmud, mengatakan, memasuki 2021, sudah saatnya bangsa ini menyudahi eksploitasi agama sebagai komoditas politik melalui maraknya politik identitas di ruang publik.

Amir Mahmud mengatakan, masyarakat harus memahami bahwa membela agama bukanlah sesuatu yang berseberangan dengan membela negara. Begitu pula sebaliknya, menegakkan ajaran Nabi juga bukan halangan untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dosen pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam dari UNU Surakarta ini mengatakan, wawasan kebangsaan yang religius, agama tidak bertentangan dengan negara ini yang sedang dibangun. Hal ini harus dipahamkan kepada masyarakat.

Hal itulah yang sedang dia lakukan saat ini dalam berbagai kesempatan, khususnya mengenai bagaimana membangun masyarakat yang berwawasan kebangsaan religius.

"Saya melihat memang ada kecenderungan dari beberapa tokoh agama yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk melegitimasi tindakannya, seolah-olah ini adalah perintah dari agama. Inilah yang harus kita sudahi," ujar Amir Mahmud, dalam keterangannya, Senin (18/1/2021).

Menurut dia, sejumlah tokoh memiliki kepentingannya sendiri tetapi menggunakan dalih agama.

Oleh karena itu, para tokoh nasional dan agama seharusnya memberikan suatu pernyataan atau sikap wawasan kebangsaan yang religius sehingga tidak selalu menjadikan perbedaan sebagai alat untuk melakukan perlawanan.

"Apalagi, hal ini selalu terjadi dalam konteks politik karena dalam teori poltik, pemerintah, dan rakyat ini memang selalu ada yang miss. Tinggal tergantung bagaimana membangun komunikasinya," tutur Direktur Amir Mahmud Center yang bergerak dalam bidang kajian kontranarasi dan ideologi dari paham radikal terorisme ini.

Oleh sebab itu, dia berharap para tokoh di Indonesia dan para pemimpinnya memahami wawasan kebangsaan yang religius.

Terkait dengan perbedaan, menurut dia, memang harusnya ada yang namanya perbedaan. Akan tetapi, perbedaan tidak seharusnya sampai menyulut pada hal-hal yang sifatnya chaos dan lain sebagainya.

"Justru perbedaan ini harusnya memberikan warna dalam demokrasi kita. Hal ini sudah ada aturan dan tempatnya untuk menyalurkan perbedaan-perbedaan itu. Jadi, tinggal bagaimana masyarakat dan para tokoh ini menyikapi hal tersebut," ucap mantan anggota Pelajar Islam Indonesia itu.

Amir Mahmud mengatakan, para tokoh tersebut harus betul-betul memahami ideologi Pancasila, khususnya sila pertama, karena di situlah letak wawasan kebangsaan yang religius yang sebetulnya berada.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Presiden Perintahkan Menpupera Perbaiki Infrastruktur Akibat Banjir Kalsel

Menurut Presiden Jokowi, kunjungannya ke lokasi terdampak banjir di Kalsel untuk memastikan bahwa langkah-langkah konkret telah dilakukan di lapangan.

NASIONAL | 18 Januari 2021

Tetap Waspada, Aktivitas Gunung Sinabung Masih Tinggi

Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran sungai dan masih mengelola lahan pertanian maka sebaiknya mengantisipasi lahar panas dan banjir lahar dingin.

NASIONAL | 18 Januari 2021

Tinjau Banjir Kalsel, Jokowi Serahkan Sejumlah Bantuan

Di sela peninjauan, Presiden turut menyerahkan sejumlah bantuan sembako, makanan siap saji, dan masker ke beberapa warga di lokasi terdampak.

NASIONAL | 18 Januari 2021

BMKG: Jangan Panik, Banjir Pesisir Manado Bukan Tsunami

BMKG menyebut banjir pesisir Manado itu merupakan kejadian cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Indonesia.

NASIONAL | 18 Januari 2021

Mukti Fajar Nur Dewata Terpilih Menjadi Ketua KY

Mukti Fajar Nur Dewata dan M. Taufiq HZ terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Paruh Waktu I Periode Januari 2021 sampai Juni 2023.

NASIONAL | 18 Januari 2021

Vaksinasi di Jateng Lancar, Hanya 8 Orang Alami KIPI

Pelaksanaan vaksinasi terhadap sejumlah tenaga kesehatan di Jawa Tengah berjalan lancar.

NASIONAL | 18 Januari 2021

Polda Sumut Gencarkan Operasi Yustisi dan PPKM

Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin perintahkan seluruh jajarannya untuk menggencarkan operasi yustisi.

NASIONAL | 18 Januari 2021

Gunung Merapi Kembali Keluarkan Awan dan Lahar Panas Sejauh 1.000 Meter

Masyarakat diminta agar selalu mewaspadai awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Merapi.

NASIONAL | 18 Januari 2021

Ayahanda Jaksa Pinangki Meninggal Dunia, Sidang Pembacaan Pembelaan Ditunda

Majelis Hakim mengabulkan permintaan penasihat hukum agar Pinangki dapat menghadiri pemakaman orangtuanya.

NASIONAL | 18 Januari 2021

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Terkait Kasus Edhy Prabowo

Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Finari Manan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan ekspor benih bening lobster.

NASIONAL | 18 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS