Pakar: Sistem Barcode Efektif Cegah Korupsi dan Penyelewengan Vaksin Covid-19
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

Pakar: Sistem Barcode Efektif Cegah Korupsi dan Penyelewengan Vaksin Covid-19

Selasa, 19 Januari 2021 | 14:10 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menyiapkan barcode dua dimensi di setiap kemasan vaksin, sebagai salah satu upaya menutup celah yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pendistribusian vaksin maupun saat proses vaksinasi Covid-19.

Proses vaksinasi Covid-19 pun akan dilakukan secara ketat dengan memanfaatkan teknologi digital. Melalui kode batang tersebut, setiap pergerakan vaksin menuju masyarakat yang disasar bisa dipantau serta kemungkinan terjadinya data ganda bisa dihindari.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyatakan langkah tersebut sebagai bentuk efisiensi dan efektifitas dari program vaksinasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan distribusi vaksin dan terjadinya korupsi.

“Menurut saya memang barcode di setiap kemasan vaksin lebih efisiensi dan efektif yang arahnya untuk mencegah korupsi,” ujar Trubus, Selasa (19/1/2021).

Menurutnya, agar efektif dalam program vaksinasi, pemerintah sebaiknya membuat pemetaan wilayah untuk mendahulukan atau memprioritaskan wilayah yang berkategori merah dibandingkan dengan wilayah berzona hijau.

“Kalau perlu dibuatlah seperti mapping, pemetaan untuk wilayah-wilayah yang kategori tinggi itu diprioritaskan, tinggi penularannya, sekarang kan masih PPKM, yang PPKM itu kan ada daerah misalnya Banten saja baru Tangerang Raya, Jawa Barat cuma Depok, Bogor sama Bekasi ditambah Bandung Raya, jadi itu wilayah-wilayah kategori merah, itu menurut saya harus diprioritaskan,” ungkapnya.

Selain itu, barcode pada setiap vaksin, kata Trubus berguna untuk menghindari vaksin illegal yang diselundupkan dari pasar gelap, sebab permintaan vaksin yang tinggi ada kemungkinan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mencari untung.

“Karena khawatir kita ada vaksin-vaksin yang diselundupkan vaksin ilegal, kadang kita kan pasar gelap selalu mewarnai, jadi ada orang-orang yang mau memanfaatkan, jangan kan itu kemarin saja tes antigen banyak yang dipalsukan, jadi menurut saya untuk menghindari pemalsuan-pemalsuan kemudian sekaligus mencegah mengenai korupsi dan maladeministrasi,” tuntasnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir bersama dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kementerian BUMN menyiapkan sistem salah satunya bagaimana di vaksin itu ada barcode-nya, jadi sampai mobil itu bisa dipantau sehingga sampai ke provinsi dengan baik. Kami berharap setelah sampai ke provinsi juga hingga ke daerah terpencil terjaga baik," kata Erick Thohir di Gedung KPK Jakarta, Jumat (8/1/2021).

Erick Thohir menyampaikan hal tersebut seusai pertemuan antara dirinya dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dua pimpinan KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, serta sejumlah pejabat terkait lain seperti Irjen Kemkes Murti Utami dan Dirut Bio Farma Honesti Basyir.

"Dan alhamdulillah ini kesempatan bagi bangsa kita, kapan lagi memperbaiki sistem data base kita yang selama ini terpencar-pencar jadi bisa dikumpulkan karena harus vaksinasi," tutur Erick.

Basis data tersebut, menurut Erick Thohir, juga akan didasarkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kementerian Dalam Negeri karena pelaksanaan vaksinasi tidak hanya sekali.

"Tahun depan kan harus divaksin lagi, jadi suka atau tidak suka maka data akan terkumpul. Kami sangat terbuka dan transparan dan kapan lagi punya data sangat transparan. KPK menyambut baik hal ini dan mendampingi program pembentukan satu data walau pemain utamanya tetap Pak Menkes dan Kementerian BUMN mendukung dan juga Mendagri," beber Erick Thohir.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Temui Pengungsi Gempa Sulbar di Stadion Manakarra

Presiden Jokowi ingin memastikan langsung bahwa evakuasi dan pertolongan yang diberikan kepada warga terdampak gempa telah berjalan baik.

NASIONAL | 19 Januari 2021

WNA Penulis Buku Kontroversial Kristen Gray Dipanggil Imigrasi Bali

Kristen diduga melanggar visa perjalanan. Bukunya yang mengajak WNA lain untuk pindah ke Bali selama pandemi Covid-19 juga mengundang kontroversi.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Bareskrim Bongkar Penjual Komestik Ilegal Beromzet Ratusan Juta

Diduga bahwa usaha ilegal milik R alias I, sudah berjalan selama 20 tahun dengan mempekerjakan beberapa orang karyawan.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Presiden Tinjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang Terdampak Gempa

Sejumlah alat berat dan truk juga masih tampak disiagakan di lokasi untuk membersihkan dan mengangkut puing-puing reruntuhan bangunan.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Gunung Sinabung di Tanah Karo Kembali Erupsi

Natanail menyampaikan, erupsi Sinabung terekam dalam seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Dua Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Bengkulu Tambah 50 Tempat Tidur

Penambahan tempat tidur sebanyak 50 unit meliputi RSUD Yunus sebanyak 20 unit dan RSHD Kota Bengkulu sebanyak 30 unit.

NASIONAL | 19 Januari 2021

HMI Sumut: Penunjukan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri Memperkuat Keberagaman

Alwi mengatakan, penunjukkan Komjen Listyo Sigit Prabowo memperlihatkan bahwa komitmen Presiden Jokowi dalam memperkuat nilai keberagaman sangat besar.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Hujan Lebat Sebabkan Banjir di Pidie Aceh

BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga, di tengah musim hujan hingga Februari 2021.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Warga Tiga Dusun Terdampak Gempa di Majene Belum Bisa Dievakuasi

Hingga Selasa, 19 Januari 2021 pukul 08.00 WIB diketahui masih ada kurang lebih 15.000 pengungsi di Mamuju dan 15.000 di Majene.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Ganjar Minta Bupati Kendal Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Ganjar meminta bupati Kendal segera membuat regulasi khusus yang mengatur penerapan PPKM di daerahnya.

NASIONAL | 19 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS