Baru 15,34% Penyelenggara Negara yang Laporkan Hartanya
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Baru 15,34% Penyelenggara Negara yang Laporkan Hartanya

Selasa, 19 Januari 2021 | 20:03 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong para penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya. KPK mengungkapkan baru sekitar 58.070 penyelenggara negara atau 15,34% dari 378.553 penyelenggara negara di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020 berdasarkan aplikasi ELHKPN.

"Berdasarkan aplikasi ELHKPN, kepatuhan LHKPN secara nasional untuk pelaporan 2020 per 18 Januari 2021 tercatat baru 15,34% dari total seluruh wajib lapor yang berjumlah 378.553 penyelenggara negara. Secara rinci kepatuhan per bidang yaitu eksekutif 14,11%, yudikatif 45,88%, legislatif 5,99% dan BUMN/BUMD 13,99%," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (19/1/2021).

Untuk itu, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020. Melalui surat edaran tersebut, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi Eksekutif, Yudikatif, Legislatif maupun BUMN/BUMD untuk mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungannya agar segera menyampaikan LHKPN secara tepat waktu.

"LHKPN disampaikan melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021," kata Ipi.

Selain itu, dengan terbitnya Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengimbau pimpinan instansi untuk menyesuaikan regulasi internal terkait LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK terbaru tersebut.
Terdapat sejumlah ketentuan yang diatur dalam perubahan peraturan tersebut. Di antaranya tidak lagi diperlukan salinan dokumen kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan. Namun, penyelenggara negara wajib menyampaikan dokumen asli surat kuasa atau lampiran 4 atas nama penyelenggara negara, pasangan dan anak tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun. Masing-masing surat kuasa bertanda tangan di atas materai Rp 10.000.

"Peraturan baru juga menetapkan hanya terdapat satu macam tanda terima, yaitu tanda terima lengkap," katanya.

Untuk itu, penyelenggara negara harus memastikan bahwa laporan harta yang disampaikan sudah benar, jujur dan lengkap. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka penyelenggara negara wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi. Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN.

"Bagi wajib LHKPN yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi, dapat mengunduh tanda terima LHKPN melalui email dan aplikasi e-filing elhkpn.kpk.go.id pada tabel riwayat LHKPN, kolom aksi dan tombol download tanda terima," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPPU Menangkan Laporan Andre Rosiade Terkait Predatory Pricing

Komisi Pengawas Persaingan Usaha memenangkan laporan politikus Gerindra, Andre Rosiade dan Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia.

NASIONAL | 19 Januari 2021

VidyCoin Community Indonesia Peduli Gempa Sulbar

Komunitas VidyCoin untuk turut melakukan kegiatan sosial dalam rangka membantu warga Sulbar yang terdampak bencana gempa bumi.

NASIONAL | 19 Januari 2021

2.240 Tenaga Kesehatan di Medan Jalani Vaksinasi Covid-19

Kota Medan memprioritaskan 10.000 orang tenaga kesehatan yang tersebar di 56 rumah sakit dan puskesmas untuk divaksinasi.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Gaya Hidup Hijau Jadi Kunci Ketersediaan Pangan Berkelanjutan

Sistem pangan berkelanjutan adalah sistem pangan yang memberikan ketahanan pangan dan gizi bagi semua tanpa mengganggu ketahanan pangan dan gizi.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Setahun Buron, Harun Masiku Diminta Kerabat Serahkan Diri ke KPK

Daniel mengaku tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Harun selama menjadi buron.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Jokowi Teken Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di 3 Kawasan Perbatasan Negara

Jokowi telah menandatangani Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Pemkab Bengkulu Selatan Kembali Perpanjang Belajar Daring

Pemkab Bengkulu Selatan, Bengkulu, kembali memperpajang kegiatan belajar daring di semua jenjang pendidikan.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Jaksa KPK Limpahkan Surat Dakwaan Petinggi Garuda ke Pengadilan Tipikor Jakarta

Saat ini, tim JPU sedang menunggu penetapan jadwal persidangan.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Gubernur Banten Perpanjang Kembali PSBB Kelima Kali

Gubernur Wahidin Halim memperpanjang kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk kelima kalinya di Provinsi Banten.

NASIONAL | 19 Januari 2021

Gubernur Minta Kabupaten/Kota di Sumut Siapkan Mitigasi Bencana

Pemerintah daerah diminta berkoordinasi jika membutuhkan bantuan.

NASIONAL | 19 Januari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS