Tegakkan Disiplin ASN, Tjahjo: Jangan Sampai Terjadi Pembiaran
Logo BeritaSatu

Tegakkan Disiplin ASN, Tjahjo: Jangan Sampai Terjadi Pembiaran

Rabu, 20 Januari 2021 | 12:15 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, penegakan disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintah dilakukan secara terus-menerus, termasuk saat pandemi Covid-19.

Penegakan dilakukan untuk menegaskan kembali pentingnya disiplin dalam pelaksanaan tugas ASN sehingga tidak terjadi pembiaran terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan.

Demikian disebutkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, pada Rabu (20/1/2021), SE ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam penegakan disiplin ASN dan menegaskan kembali kewajiban atasan langsung dalam pembinaan kepada bawahan dan sanksi bagi atasan langsung yang membiarkan terjadinya pelanggaran disiplin.

“Ruang lingkup dari Surat Edaran ini mencakup pengaturan tentang pencegahan dan penegakan disiplin bagi ASN yang melanggar ketentuan disiplin,” kata Tjahjo.

Dikatakan, tujuan lain SE adalah menjaga kredibilitas ASN agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dan menjalankan kewajibannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, pada 19 Januari 2021, terdapat dua ketentuan yang wajib dijalankan PPK di instansi pusat dan daerah.

Pertama, PPK wajib melakukan langkah pencegahan dan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas, dan kelancaran pelaksanaan tugas ASN. Kedua, PPK wajib melakukan upaya penegakan disiplin pegawai ASN.

“Ketentuan pertama bagi PPK, yakni pencegahan dan pembinaan disiplin dapat dilakukan dengan tujuh langkah. Pertama, memberikan pembekalan rutin tentang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN,” jelas Tjahjo. Kedua, memberikan pembekalan tentang kewajiban dan larangan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga, PPK mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN di seluruh unit kerja. Keempat, PPK membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi ASN, serta yang kelima, melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin. Keenam, membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal dengan menjamin kerahasiaan.

Ketujuh, PPK dapat melakukan tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai ketentuan. “Terkait ketentuan kedua bagi PPK dilakukan melalui tiga langkah,” katanya.

Langkah pertama, pemberian hukuman secara tegas kepada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Kedua, PPK memberikan hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah penegakan disiplin, yakni memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalani tugas kedinasan, dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan penerapan sistem kerja baru yang berlaku.

Ketiga, pelaksanaan pemberian hukuman disiplin dari PPK atau Pejabat yang Berwenang wajib dilakukan menggunakan aplikasi i-dis (integrated discipline) yang diakses melalui https://idis.bkn.go.id.

Selama pandemi Covid-19, pemerintah telah menerapkan sistem kerja baru yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan agar ASN dapat tetap beradaptasi dengan tatanan normal baru, namun tetap produktif dan aman sesuai SE Menteri PANRB No. 67/2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PANRB Nomor 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru, yang mengatur fleksibilitas lokasi bekerja dengan pembagian pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (working from office) dan di rumah (working from home).

Meskipun ada fleksibilitas lokasi bekerja, PPK wajib memantau dan mengawasi agar pegawai ASN tetap bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. “Surat edaran ini diterbitkan untuk menegaskan kembali pentingnya kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan,” kata Tjahjo.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pakar Dukung Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi

Program pemerataan infrastruktur telekomunikasi di daerah Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (3T) harus didukung oleh berbagai pihak.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Hakordia, Jokowi: Ekosistem Antikorupsi Dorong Investasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penciptaan ekosistem antikorupsi memiliki pengaruh besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Jokowi Dorong RUU Perampasan Aset Jadi UU Selesai 2022

Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mendorong segara ditetapkannya UU Perampasan Aset Tindak Pidana.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Wapres Ma'ruf Amin Tutup Peringatan Hakordia 2021

Wapres Ma'ruf diagendakan menutup peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

NASIONAL | 9 Desember 2021

2022, KPK Fokus 4 Isu Prioritas

KPK menetapkan empat isu prioritas pada 2022 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

NASIONAL | 9 Desember 2021

Jokowi: Penindakan Hukum Jangan Hanya Heboh di Permukaan

Jokowi minta penindakan hukum tidak hanya menyasar pada peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan saja.

NASIONAL | 9 Desember 2021

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 6 Meter

BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang sangat tinggi yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia.

NASIONAL | 9 Desember 2021

Update Korban Erupsi Semeru: 39 Meninggal dan 13 Hilang

BNPB mencatat korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur yang meninggal dunia 39 orang dan hilang 13 orang pada Kamis (9/12/2021).

NASIONAL | 9 Desember 2021

Jokowi Ingatkan KPK Tidak Berpuas Diri

Jokowi mengingatkan KPK agar tidak berpuas diri dalam penanganan kasus korupsi.

NASIONAL | 9 Desember 2021


TAG POPULER

# Cynthiara Alona


# Omicron


# Kecelakaan di Ruas Semarang-Demak


# Hari Antikorupsi


# Ilham Habibie



TERKINI
Ridwan Kamil Masih Pilih Partai untuk Berlabuh

Ridwan Kamil Masih Pilih Partai untuk Berlabuh

POLITIK | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings