Moeldoko Jelaskan Alasan Diterbitkannya Perpres Penanggulangan Ekstremisme
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (2.6)   |   COMPOSITE 6251.05 (44.89)   |   DBX 1329.86 (10.31)   |   I-GRADE 180.794 (0.91)   |   IDX30 506.396 (3.13)   |   IDX80 136.709 (0.97)   |   IDXBUMN20 403.084 (3.86)   |   IDXESGL 140.339 (1.01)   |   IDXG30 143.133 (0.81)   |   IDXHIDIV20 446.039 (3.01)   |   IDXQ30 145.232 (0.82)   |   IDXSMC-COM 293.729 (3.11)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (3.2)   |   IDXV30 135.556 (1.36)   |   INFOBANK15 1043.56 (2.38)   |   Investor33 435.417 (2.4)   |   ISSI 183.035 (1.71)   |   JII 629.726 (7.5)   |   JII70 221.943 (2.48)   |   KOMPAS100 1220.71 (7.4)   |   LQ45 950.717 (5.69)   |   MBX 1696.63 (11.45)   |   MNC36 322.327 (1.76)   |   PEFINDO25 325.87 (2.12)   |   SMInfra18 306.901 (3.2)   |   SRI-KEHATI 370.644 (1.73)   |  

Moeldoko Jelaskan Alasan Diterbitkannya Perpres Penanggulangan Ekstremisme

Rabu, 20 Januari 2021 | 22:06 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Perpres ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 6 Januari 2021 dan telah diundangkan pada 7 Januari 2021.

“Ada Perpres Nomor 7 tahun 2021 yang saat ini sedang ramai. Perpres ini tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme,” kata Moeldoko saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Diakuinya, kemungkinan ada berbagai pihak menaruh curiga terhadap keberadaan Perpres ini. Namun Moeldoko mengajak semua pihak berpikir secara rasional tentang Perpres No 7/2021 ini. “Mungkin ada berbagai pihak yang curiga macam-macam. Begini loh, kita mesti rasional lah,” ujar Moeldoko.

Lalu ia menggambarkan jumlah polisi di Indonesia saat ini mencapai 470.000 personel, sedangkan populasi penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa. Jika dihitung perbandingan antara jumlah aparat kepolisian dengan jumlah penduduk, maka satu polisi harus mengelola sekitar 500 orang masyarakat. Menurutnya, rasio itu terlalu besar. Padahal di Jepang, satu polisi banding 50 masyarakat saja.

“Pertimbangan kedua. Kita ini bangsa setelah reformasi. Saya harus berani mengatakan bahwa begitu kita bicara kewaspadaan, takut dicap enggak reformasi, dicap orde baru. Padahal kewaspadaan itu menjadi sangat penting ya. Karena kalau kita tidak waspada, kita menjadi bangsa yang teledor, lalai. Kita ada ancaman, karena kita tidak waspada, ya tenang-tenang saja,” terang Moeldoko.

Pertimbangan lain diterbitkannya perpres tersebut, Moeldoko mengungkapkan persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak bisa hanya ditangani oleh kepolisian, negara, pemerintah atau pemerintah daerah (Pemda).

“Maka perlu pelibatan seluruh masyarakat Indonesia. Sifatnya adalah pemberdayaan. Itu saya pikir bagian dari demokrasi ya. Bagaimana mengelola masyarakat itu untuk terlibat di dalam mengelola situasi,” jelas Moeldoko.

Dijelaskan Moeldoko, pembuatan Perpres ini tidak serta merta jadi, melainkan melalui proses yang panjang. Bahkan Perpres 7/2021 ini lahir atas dorongan dari organisasi masyarakat sipil (civil society organization/CSO). Setidaknya, ada sekitar 50 CSO yang mendorong perpres ini bisa dilahirkan.

Selain itu, ada 18 kementerian/lembaga, perguruan tinggi dan pihak yang terlibat dalam mendukung lahirnya Perpres RAN PE.

“Jadi ini sebenarnya, keberhasilan perpres ini menjadi keberhasilan dari CSO. Ya antaranya, Wahid Foundation mengatakan sangat clear bahwa ini perjuangan sangat panjang, dan sangat mengapresiasi atas lahirnya perpres ini,” papar Moeldoko.

Karena itu, mantan Panglima TNI ini meminta masyarakat dapat memahami Perpres ini dengan baik. Bahwa dalam situasi seperti ini, keterlibatan seluruh masyarakat, dalam konteks perpolisian masyarakat, harus disambut bersama.

“Dan ini salah satu tugas negara, tugas konstitusional. Karena negara melindungi segenap bangsa. Melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai ancaman. Dan wujudnya bagaimana, mengelola itu melalui Perpres Nomor 7/2021 dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, di antaranya masyarakat,” ujar Moeldoko.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan pelatihan kepada masyarakat agar kesadarannya terbangun sehingga dapat berkontribusi atas situasi di wilayahnya masing-masing.

“Iya (ada pelatihan). Agar masyarakat terbangun awarenes-nya. Agar masyarakat merasa terlibat di dalamnya. Agar masyarakat berkontribusi atas situasi di wilayahnya masing-masing. Beberapa negara juga melakukan seperti itu,” ungkap Moeldoko.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kerugian Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel Masih Dihitung

Tim mulai bekerja mendata kerugian aset pemerintah dan kerusakan lainnya.

NASIONAL | 20 Januari 2021

RSUD Mukomuko Tambah Ruangan Rawat Pasien Covid-19

RSUD Mukomuko selain menambah ruang untuk pasien Covid-19 juga meningkatkan jumlah tempat tidur baik di ruang isolasi mauupun ruang ICU.

NASIONAL | 20 Januari 2021

Integrasi Data Kasus Covid-19 Terkendala SDM yang Terbatas

Ada 49 variabel yang harus disertakan saat petugas memasukkan data seorang pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 20 Januari 2021

Jabar Bagian Tengah ke Selatan Rawan Longsor dan Banjir Bandang

Bencana hidrometeorologi, ungkap Budi, paling potensial terjadi pada rentang Januari-Februari 2021 ini.

NASIONAL | 20 Januari 2021

DPR Setujui 3 Nama Dewas Lembaga Pengelola Investasi

Nama calon anggota Dewas LPI tersebut sebelumnya dikirimkan Presiden Joko Widodo untuk dikonsultasikan dengan DPR.

NASIONAL | 20 Januari 2021

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Program Bansos Lain

KPK juga bakal menelusuri informasi mengenai dugaan korupsi dalam program-program bantuan sosial lainnya.

NASIONAL | 20 Januari 2021

Korupsi Pengadaan CSRT Ditaksir Rugikan Negara Rp 179 Miliar

Korupsi terkait proyek ini telah merugikan keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 179,1 miliar.

NASIONAL | 20 Januari 2021

Sahroni: Komjen Sigit Sangat Siap Jadi Kapolri

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi paparan calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo.

NASIONAL | 20 Januari 2021

Kejagung Periksa Delapan Saksi Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung memeriksa delapan orang saksi terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

NASIONAL | 20 Januari 2021

Moeldoko Isyaratkan Perpanjangan PPKM

Moeldoko mengisyarakatkan bahwa kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan diperpanjang kembali selama dua pekan.

NASIONAL | 20 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS