Jokowi Dikritik soal Banjir di Kalsel, Moeldoko Bela Presiden
Logo BeritaSatu

Jokowi Dikritik soal Banjir di Kalsel, Moeldoko Bela Presiden

Rabu, 20 Januari 2021 | 22:48 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara mengenai adanya kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Moeldoko mengatakan pemerintah sudah melakukan mitigasi bencana sebaik-baiknya.

“Dengan pemahaman yang cukup oleh pemerintah terhadap kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkar pasifik, ring of fire, maka pemerintah sudah mengantisipasi dan memitigasi dengan sebaik-baiknya,” kata Moeldoko saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Moeldoko membenarkan ada isu bahwa Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Karena disitu, seolah-olah Presiden tidak mengawasi dan mengevaluasi tindakan eksploitasi alam yang mengakibatkan bencana.

Namun Moeldoko menerangkan Pemerintah sudah membentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana tahun 2020 – 2044, yang sudah diundangkan pada 11 September 2020 lalu.

Dalam UU tersebut, lanjutnya, Rencana Induk Penanggulangan Bencana terdiri dari lima tahapan dengan jangka waktu lima tahun. Di dalamnya terkandung, pertama, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; kedua, pemahaman tentang kerentanan masyarakat; dan ketiga, analisis kemungkinan dampak bencana.

Selanjutnya, keempat, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; kelima, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta keenam, alokasi tugas kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

“Dari ini sebenarnya, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif. Tapi kenyataannya kok masih ada bencana? Iya, bencana tidak bisa dikendalikan,” ujar Moeldoko.

Menurutnya yang paling penting adalah pemerintah telah menyiapkan perangkatnya dan instrumennya berupa soft instrumen atau ketersiapan dari suprastrukturnya. Karena ada BNPB, Basarnas dan sebagainya yang diperkuat sampai ke daerah. Berikutnya instrumen SOP-nya tidak saja dibuat, tetapi dilatih dari waktu ke waktu.

“Ini sebetulnya sebuah langkah-langkah komprehensif yang dipikirkan negara, bagaimana kita berada di lingkungan ring of fire ini. Saya pikir itu ya. Pemerintah sudah menyiapkan dengan baik,” terang Moeldoko.

Terkait disebut deforestasi sebagai penyebab banjir karena pemerintah memudahkan investasi, khususnya untuk sawit dan tambang, Moeldoko mengungkapkan pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, tidak mengeluarkan izin-izin baru.

“Jadi mungkin perlu kita lihat lebih dalam seberapa banyak sih, izin-izin yang sudah diberikan dalam kepemimpinan beliau? Menurut saya bisa dikatakan sangat kecil. Saya enggak tahu persis ya. Saya akan cari ya. Namun intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin-izin. Poinnya di situ. Seberapa atau ada atau tidak akan kita dalami. Jadi tidak ada obral, nggak,” tegas Moeldoko.

Seperti diketahui, Walhi Kalimantan Selatan sangat menyayangkan Jokowi yang hanya menyalahkan curah hujan tinggi dan daya tampung sungai yang terbatas sebagai penyebab utama banjir di Kalimantan Selatan. Padahal, banjir merupakan bencana ekologis dari banyaknya izin usaha di wilayah tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mantan Mensos Juliari Bungkam Soal Suap Bansos, Ini Pandangan KPK

KPK tidak ambil pusing dengan bungkamnya mantan Mensos Juliari P Batubara.

NASIONAL | 20 Januari 2021

Puting Beliung di Waduk Gajah Mungkur, Ini Penjelasan BMKG

Menurut BMKG puting beliung yang terjadi di waduk Gajah Mungkur terbentuk dari awan cumolonimbus.

NASIONAL | 20 Januari 2021

Marwan Jafar Minta Prioritaskan Pesantren Vaksinasi Covid-19

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta pemerintah untuk memprioritaskan pesantren dalam vaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 20 Januari 2021

Moeldoko Jelaskan Alasan Diterbitkannya Perpres Penanggulangan Ekstremisme

Perpres Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 ditandatangani presiden 7 Januari lalu

NASIONAL | 20 Januari 2021

Kerugian Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel Masih Dihitung

Tim mulai bekerja mendata kerugian aset pemerintah dan kerusakan lainnya.

NASIONAL | 20 Januari 2021

RSUD Mukomuko Tambah Ruangan Rawat Pasien Covid-19

RSUD Mukomuko selain menambah ruang untuk pasien Covid-19 juga meningkatkan jumlah tempat tidur baik di ruang isolasi mauupun ruang ICU.

NASIONAL | 20 Januari 2021

Integrasi Data Kasus Covid-19 Terkendala SDM yang Terbatas

Ada 49 variabel yang harus disertakan saat petugas memasukkan data seorang pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 20 Januari 2021

Jabar Bagian Tengah ke Selatan Rawan Longsor dan Banjir Bandang

Bencana hidrometeorologi, ungkap Budi, paling potensial terjadi pada rentang Januari-Februari 2021 ini.

NASIONAL | 20 Januari 2021

DPR Setujui 3 Nama Dewas Lembaga Pengelola Investasi

Nama calon anggota Dewas LPI tersebut sebelumnya dikirimkan Presiden Joko Widodo untuk dikonsultasikan dengan DPR.

NASIONAL | 20 Januari 2021

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Program Bansos Lain

KPK juga bakal menelusuri informasi mengenai dugaan korupsi dalam program-program bantuan sosial lainnya.

NASIONAL | 20 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS