KPK Diminta Terbitkan Red Notice untuk Harun Masiku
Logo BeritaSatu

KPK Diminta Terbitkan Red Notice untuk Harun Masiku

Kamis, 21 Januari 2021 | 19:11 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta menerbitkan red notice untuk mantan Caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan sejak setahun lalu. Permintaan itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman lantaran ketidakjelasan keberadaan Harun yang merupakan tersangka kasus dugaan suap PAW Anggota DPR.

"Informasi keberadaan hidup atau mati saja enggak tahu, di dalam negeri atau di luar negeri juga enggak tahu. Artinya KPK perlu melacak di luar negeri dengan cara menerbitkan red notice," kata Boyamin kepada awak media, Kamis (21/1/2021).

Red notice merupakan permintaan untuk menemukan dan menahan sementara seseorang yang dianggap terlibat dalam kasus kriminal dengan status sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Red notice menjadi hal yang penting sebab pergerakan seseorang menjadi terbatas dalam melakukan perjalanan di luar negeri. Selain itu, negara yang meminta penerbitan red notice dapat berbagi informasi dengan negara anggota interpol lainnya.

Menurut Boyamin, penerbitan red notice diyakini dapat membatasi ruang gerak Harun Masiku, termasuk jika kabur ke luar negeri dengan cara menyelundup melalui perbatasan. Dengan demikian, keberadaan Harun Masiku dapat segera diketahui dalam keadaan hidup atau sudah meninggal.

"Saya juga mencoba melakukan pelacakan di dua negara yang artinya luar negeri karena ada beberapa informasi. Ini prinsipnya dalam rangka memberikan kepastian keberadaan Harun Masiku baik hidup atau sudah meninggal," katanya.

Dalam kesempatan ini, Boyamin mengapresiasi KPK yang telah membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus untuk mencari tujuh orang tersangka korupsi yang telah menjadi buronan, termasuk Harun Masiku. Boyamin berharap tim tersebut dapat bekerja maksimal memburu Harun dan para buronan lainnya.

"Kalau hidup segera ditangkap, dan diproses ke pengadilan. Kalau meninggal ya segera ditutup perkaranya, di SP3. Karena salah satu alasan SP3 itu kan meninggal dunia. Jadi ini kan segera memberikan kepastian kepada siapapun," kata Boyamin.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PPKM di Jawa-Bali Belum Efektif Tekan Kasus Positif Covid-19

Hampir setengah zona merah di Indonesia berasal dari kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Kejaksaan Agung Periksa Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan

Kejaksaan Agung memeriksa Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan terkait dugaan Tipikor di lembaga tersebut.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Sepekan Usai Divaksin, Bupati Sleman Positif Covid-19

Dalam pesan tertulisnya, Sri Purnomo menyampaikan kondisi dirinya tidak mengalami gejalan apapun.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Polda Sumut Kirim Bantuan Sembako ke Sulbar dan Kalsel

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polda Sumut terhadap para korban bencana alam di Sulbar dan Kalsel.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Kejagung Periksa Mantan Dirut PT Asabri

Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Mensos Kembali Berdayakan Tunawisma di Bekasi

Mereka akan dipekerjakan sebagai pekerja proyek di Waskita Karya.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Kebut Vaksinasi Covid-19, Jateng Tambah Sesi Penyuntikan

Jumlah tenaga kesehatan yang disuntik vaksin paling banyak mencapai 45 orang per hari.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Kasus Suap Juliari, Vendor Bansos Diduga Beli Sembako dari Pihak Ketiga

Dari proses penyidikan terungkap sebagian rekanan atau vendor pengadaan tak memiliki kompetensi untuk menyediakan sembako.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Vaksinasi Covid-19 di Mebidang Ditargetkan Rampung Akhir Januari

Dinkes Sumut menyatakan, belum ada kendala yang dihadapi vaksinator dalam melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Pemprov Sumut Optimistis PPKM Tekan Penyebaran Covid-19

Satgas Penanganan Covid-19 Sumut terus menggencarkan operasi yustisi untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 21 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS