Curhat, Edhy Prabowo Mohon untuk Diizinkan Bertemu Keluarga
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Curhat, Edhy Prabowo Mohon untuk Diizinkan Bertemu Keluarga

Jumat, 22 Januari 2021 | 09:34 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencurahkan isi hatinya setelah dua bulan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran menjadi tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur. Edhy mengaku selama dua bulan ditahan belum pernah bertemu secara langsung dengan pihak keluarga maupun kuasa hukumnya. Padahal, Edhy mengaku membutuhkan dukungan moral dari pihak keluarga dalam menjalani proses hukum kasus suap yang menjeratnya.

"Sudah dua bulan, bagi saya tidak mudah. Saya butuh dukungan moral keluarga kalau bisa ya itu dijenguk langsung. Kemudian saya minta tolong walaupun terbatas tidak banyak-banyak satu dua orang termasuk ketemu lawyer saya karena saya butuh koordinasi," kata Edhy usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Edhy mengakui pandemi Covid-19 membuat KPK membatasi kunjungan kepada tahanan secara langsung. Untuk itu, Edhy memohon kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lapas dan rutan untuk mengizinkan pihak keluarga mengunjunginya di rutan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Dalam kesempatan ini kalau bisa mohon kepada pihak yang berwenang kepada Menkumham diberikan kesempatan perizinan kunjungan keluarga. Walaupun Covid saya tahu, kan Covid ada mekanisme," katanya.

Edhy menyebut pertemuannya dengan pihak keluarga dapat menguatkan dirinya menghadapi proses hukum. Edhy meyakini, pihak keluarganya tidak keberatan menjalani protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona seperti menggunakan masker, jaga jarak atau melakukan tes usap terlebih dahulu sebelum menjenguknya.

"Saya sudah dua bulan tidak bertemu keluarga secara langsung. Kalau boleh, untuk menguatkan, ya boleh dijenguk langsung dengan aturan Covid-19. Kan boleh pakai masker, swab," katanya.

Edhy mengaku sudah menyampaikan permintaannya ini kepada penyidik KPK.

"Sudah saya sampaikan, tapi belum surat. Saya sudah sampaikan lewat lawyer," katanya.

Diketahui, KPK saat ini memberlakukan pembatasan kunjungan tahanan. Kunjungan hanya dapat dilakukan secara daring sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga antikorupsi.

Diketahui, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua stafsusnya Safri dan Andreau Pribadi Misata; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; dan Amiril Mukminin sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito.

Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejumlah eksportir terkait izin ekspor benur yang jasa pengangkutannya hanya dapat menggunakan PT Aero Citra Kargo.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Besok, KPU Rejang Lebong Tetapkan Calon Bupati Terpilih

Penetapan akan kami laksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Berdayakan Start-Up, LPDB-KUMKM Gelar Program Inkubator Wirausaha

Melalui program ini, LPDB-KUMKM berencana untuk bekerja sama dengan 10 inkubator wirausaha.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Pascagempa, BPPT Kaji Cepat Wilayah untuk Perkuat Rekonstruksi Sulbar

Secara histori, gempa di Sulbar pernah terjadi pada 1967, 1969, dan 1984 yang diikuti tsunami.

NASIONAL | 21 Januari 2021

KPAI: Baru 20% Sekolah Gunakan Kurikulum Darurat Selama Pandemi

Sebaiknya dalam kurikulum darurat, standar kelulusan dan penilaian harus diubah sehingga semua guru mau menggunakannya.

NASIONAL | 21 Januari 2021

P2G Minta Kemdikbud Perinci Zona Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Dengan perincian data seperti itu, sekolah pun dapat dipantau untuk betul-betul melaksanakan protokol kesehatan (prokes).

NASIONAL | 21 Januari 2021

Peka, Peringatan Dini Bencana Berbasis Kecerdasan Buatan Karya BPPT

Peka bisa membantu mempercepat proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan peringatan dini tsunami yang dilakukan BMKG.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Tambah 456, Kasus Harian Covid-19 di Yogyakarta Pecahkan Rekor

Dengan penambahan sebanyak 456, maka total kasus terkonfirmasi Covid-19 di DI Yogyakarta menjadi 18.258 orang.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Pemolisian Masyarakat Dinilai Perkuat Daya Tahan Warga

Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya ekstrimisme tersebut kompleks dan multiaspek.

NASIONAL | 21 Januari 2021

SIG Prioritaskan Bantuan Medis untuk Korban Gempa Sulbar

SIG memberikan bantuan peralatan medis serta logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Putusan Sengketa Pilkada, MK Miliki Waktu Maksimal 45 Hari

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu paling lama 45 hari kerja dalam memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

NASIONAL | 21 Januari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS