Curhat, Edhy Prabowo Mohon untuk Diizinkan Bertemu Keluarga
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.05)   |   COMPOSITE 6359.21 (17.55)   |   DBX 1342.2 (24.26)   |   I-GRADE 184.288 (0.11)   |   IDX30 516.126 (0.48)   |   IDX80 138.807 (-0.08)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.29)   |   IDXESGL 142.044 (0.1)   |   IDXG30 145.076 (0.68)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.52)   |   IDXQ30 147.857 (0.41)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.63)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.35)   |   IDXV30 136.649 (-0.61)   |   INFOBANK15 1071.96 (2.67)   |   Investor33 444.599 (0.34)   |   ISSI 184.85 (-0.65)   |   JII 633.797 (-1.86)   |   JII70 223.435 (-0.82)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.22)   |   LQ45 967.658 (0.56)   |   MBX 1728.33 (0.25)   |   MNC36 329.04 (0.52)   |   PEFINDO25 326.697 (1.93)   |   SMInfra18 315.108 (-1.3)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.23)   |  

Curhat, Edhy Prabowo Mohon untuk Diizinkan Bertemu Keluarga

Jumat, 22 Januari 2021 | 09:34 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencurahkan isi hatinya setelah dua bulan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran menjadi tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur. Edhy mengaku selama dua bulan ditahan belum pernah bertemu secara langsung dengan pihak keluarga maupun kuasa hukumnya. Padahal, Edhy mengaku membutuhkan dukungan moral dari pihak keluarga dalam menjalani proses hukum kasus suap yang menjeratnya.

"Sudah dua bulan, bagi saya tidak mudah. Saya butuh dukungan moral keluarga kalau bisa ya itu dijenguk langsung. Kemudian saya minta tolong walaupun terbatas tidak banyak-banyak satu dua orang termasuk ketemu lawyer saya karena saya butuh koordinasi," kata Edhy usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Edhy mengakui pandemi Covid-19 membuat KPK membatasi kunjungan kepada tahanan secara langsung. Untuk itu, Edhy memohon kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lapas dan rutan untuk mengizinkan pihak keluarga mengunjunginya di rutan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Dalam kesempatan ini kalau bisa mohon kepada pihak yang berwenang kepada Menkumham diberikan kesempatan perizinan kunjungan keluarga. Walaupun Covid saya tahu, kan Covid ada mekanisme," katanya.

Edhy menyebut pertemuannya dengan pihak keluarga dapat menguatkan dirinya menghadapi proses hukum. Edhy meyakini, pihak keluarganya tidak keberatan menjalani protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona seperti menggunakan masker, jaga jarak atau melakukan tes usap terlebih dahulu sebelum menjenguknya.

"Saya sudah dua bulan tidak bertemu keluarga secara langsung. Kalau boleh, untuk menguatkan, ya boleh dijenguk langsung dengan aturan Covid-19. Kan boleh pakai masker, swab," katanya.

Edhy mengaku sudah menyampaikan permintaannya ini kepada penyidik KPK.

"Sudah saya sampaikan, tapi belum surat. Saya sudah sampaikan lewat lawyer," katanya.

Diketahui, KPK saat ini memberlakukan pembatasan kunjungan tahanan. Kunjungan hanya dapat dilakukan secara daring sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga antikorupsi.

Diketahui, KPK telah menetapkan Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dua stafsusnya Safri dan Andreau Pribadi Misata; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih; dan Amiril Mukminin sebagai tersangka penerima suap terkait izin ekspor benur. Sementara tersangka pemberi suap adalah Chairman PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito.

Edhy Prabowo dan lima orang lainnya diduga menerima suap dari Suharjito dan sejumlah eksportir terkait izin ekspor benur yang jasa pengangkutannya hanya dapat menggunakan PT Aero Citra Kargo.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Besok, KPU Rejang Lebong Tetapkan Calon Bupati Terpilih

Penetapan akan kami laksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Berdayakan Start-Up, LPDB-KUMKM Gelar Program Inkubator Wirausaha

Melalui program ini, LPDB-KUMKM berencana untuk bekerja sama dengan 10 inkubator wirausaha.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Pascagempa, BPPT Kaji Cepat Wilayah untuk Perkuat Rekonstruksi Sulbar

Secara histori, gempa di Sulbar pernah terjadi pada 1967, 1969, dan 1984 yang diikuti tsunami.

NASIONAL | 21 Januari 2021

KPAI: Baru 20% Sekolah Gunakan Kurikulum Darurat Selama Pandemi

Sebaiknya dalam kurikulum darurat, standar kelulusan dan penilaian harus diubah sehingga semua guru mau menggunakannya.

NASIONAL | 21 Januari 2021

P2G Minta Kemdikbud Perinci Zona Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Dengan perincian data seperti itu, sekolah pun dapat dipantau untuk betul-betul melaksanakan protokol kesehatan (prokes).

NASIONAL | 21 Januari 2021

Peka, Peringatan Dini Bencana Berbasis Kecerdasan Buatan Karya BPPT

Peka bisa membantu mempercepat proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan peringatan dini tsunami yang dilakukan BMKG.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Tambah 456, Kasus Harian Covid-19 di Yogyakarta Pecahkan Rekor

Dengan penambahan sebanyak 456, maka total kasus terkonfirmasi Covid-19 di DI Yogyakarta menjadi 18.258 orang.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Pemolisian Masyarakat Dinilai Perkuat Daya Tahan Warga

Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya ekstrimisme tersebut kompleks dan multiaspek.

NASIONAL | 21 Januari 2021

SIG Prioritaskan Bantuan Medis untuk Korban Gempa Sulbar

SIG memberikan bantuan peralatan medis serta logistik untuk para pengungsi yang menjadi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

NASIONAL | 21 Januari 2021

Putusan Sengketa Pilkada, MK Miliki Waktu Maksimal 45 Hari

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu paling lama 45 hari kerja dalam memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

NASIONAL | 21 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS