PSTKM di DIY Diperpanjang, Sultan HB X: Kebijakandi Tangan Pemerintah Pusat
Logo BeritaSatu

PSTKM di DIY Diperpanjang, Sultan HB X: Kebijakandi Tangan Pemerintah Pusat

Jumat, 22 Januari 2021 | 09:56 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / JEM

Yogyakarta, Beritasatu.com - Perpanjangan kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Manusia (PSTKM) menjadi pilihan yang harus diikuti pemerintah daerah, karena selama 11 hari pemberlakuan PSTKM kasus positif Covid-19 belum juga menunjukkan angka penurunan.

Kepada media di Yogyakarta, Kamis (21/1/2021), Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan, keputusan untuk memperpanjang PSTKM seluruhnya berada di tangan pemerintah pusat.

"Ukuran kematian sudah turun, yang sembuh naik. Tapi mungkin baru dua poin yang tercapai. Saya belum tahu sampai nanti tanggal 25 Januari," terang Sri Sultan.

Namun Sultan juga menyatakan, kasus positif di DIY juga masih signifikan, sehingga kebijakan PSTKM tersebut sangat mungkin diterapkan kembali.

Sri Sultan lantas mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menanggulangi pandemi Covid-19, yakni dengan memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing.

Sehingga upaya pemutusan penularan, bisa dimulai dari level paling bawah seperti desa atau kelurahan hingga RT dan RW.

"Bagi saya, apa pun kebijakan itu, masyarakat juga ikut menentukan,” tegas Sultan.

Menurut Sultan, tren penularan telah berubah, dari penularan pelaku perjalanan, menjadi komunitas-komunitas warga, yang ditunjukkan dengan riwayat penularan yang didominasi lingkup keluarga.

"Karena masyarakat juga tidak berubah, maka pembatasan wajar diterapkan lagi," ujar Sultan.

Menolak

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak perpanjangan kembali pembatasan mobolitas manusia.

Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono mengatakan sejauh ini pihak PHRI masih belum menerima surat resmi rencana perpanjangan PPKM tersebut.

Tetapi PHRI jelas menolak. “Karena kami ini sebetulnya sudah melaksanakan protokol kesehatan. Dari Sertifikasi dan verifikasi. Yang sekarang kami harapkan itu kan pemerintah itu hanya mencegah, dan tidak perlu melakukan pembatasan,” katanya.

Pembatasan menurutnya justru akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi. Selama ini, lanjut Deddy, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani Covid-19 selalu mendadak, sehingga dampaknya justru pada perekonomian masyarakat.

"Kalau pembatasan dilakukan ya berikan kami relaksasi. Atau paling tidak berikan kami solusi," ujar Deddy.

" PPKM ini menjadikan orang malas datang ke Yogya, karena toh tidak bisa beraktivitas,” katanya.

Deddy menjelaskan, target okupansi saat peak season awal tahun yang seharusnya 70 persen, kenyataan yang ditemui hanya 18,5 persen.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan munculnya kebijakan PPKM dari pemerintah yang mengakibatkan okupansi hotel di Yogyakarta terjun bebas hingga 13,5 persen sejak 11 Januari lalu.

"Kalau diperpanjang, kami jadi makin terpuruk. Bingung mau membuat program apa," tegasnya.

Sementara itu, berdasar laporan Paguyuban Pengusaha Malioboro dan Ahmad Yani (PPMAY), setidaknya sudah 10 toko di Malioboro yang bangkrut dan tidak mampu beroperasi lagi.

Koordinator PPMAY Karyanto Yudomulyono dalam keterangan tertulisnya menyatakan, sudah ada 10 toko pakaian, sepatu dan souvenir khas Yogyakarta yang menyatakan tidak sanggup lagi mengupah karyawan, sehingg menyatakan tutup.

Kawasan Malioboro yang sepi pengunjung akibat kebijakan pembatasan mobilitas manusia, berdampak luar biasa bagi perputaran ekonomi di Malioboro.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU Sultra: 4 Gugatan Pilkada Berlanjut sidang di MK

Seluruh gugatan yang masuk ke MK telah terdaftar dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK), maka proses selanjutnya adalah ranah MK.

NASIONAL | 22 Januari 2021

KPK Turun Tangan Pantau Proses Hukum Korupsi Lahan di Labuan Bajo

KPK memastikan turun tangan untuk memantau proses hukum kasus dugaan korupsi pengelolaan aset tanah di Labuan Bajo.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Tiga Kapal TNI AD Angkut Bantuan Kemanusiaan ke Kalsel dan Sulbar

NI AD kerahkan tiga Kapal TNI AD (ADRI 50, ADRI 51, ADRI 52) untuk membantu korban bencana alam di Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Barat.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Curhat, Edhy Prabowo Mohon untuk Diizinkan Bertemu Keluarga

Edhy mengaku membutuhkan dukungan moral dari pihak keluarga dalam menjalani proses hukum kasus suap yang menjeratnya.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Besok, KPU Rejang Lebong Tetapkan Calon Bupati Terpilih

Penetapan akan kami laksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Berdayakan Start-Up, LPDB-KUMKM Gelar Program Inkubator Wirausaha

Melalui program ini, LPDB-KUMKM berencana untuk bekerja sama dengan 10 inkubator wirausaha.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Pascagempa, BPPT Kaji Cepat Wilayah untuk Perkuat Rekonstruksi Sulbar

Secara histori, gempa di Sulbar pernah terjadi pada 1967, 1969, dan 1984 yang diikuti tsunami.

NASIONAL | 21 Januari 2021

KPAI: Baru 20% Sekolah Gunakan Kurikulum Darurat Selama Pandemi

Sebaiknya dalam kurikulum darurat, standar kelulusan dan penilaian harus diubah sehingga semua guru mau menggunakannya.

NASIONAL | 21 Januari 2021

P2G Minta Kemdikbud Perinci Zona Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Dengan perincian data seperti itu, sekolah pun dapat dipantau untuk betul-betul melaksanakan protokol kesehatan (prokes).

NASIONAL | 21 Januari 2021

Peka, Peringatan Dini Bencana Berbasis Kecerdasan Buatan Karya BPPT

Peka bisa membantu mempercepat proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan peringatan dini tsunami yang dilakukan BMKG.

NASIONAL | 21 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS