Temui Menteri ATR, Apkasi Beri Masukan RPP Penataan Ruang
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Temui Menteri ATR, Apkasi Beri Masukan RPP Penataan Ruang

Jumat, 22 Januari 2021 | 11:28 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Kamis (21/1/2021).

Rombongan dari wadah asosiasi para bupati se-Indonesia ini datang untuk menyampaikan sejumlah masukan terhadap rancangan peraturan pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai aturan pelaksana UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

”Para bupati berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri ATR Sofyan Djalil yang sangat terbuka dalam menerima masukan dari Apkasi,” ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas yang juga Bupati Banyuwangi dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (22/1/2021)

Selain Anas, hadir Ketua Pokja Apkasi tentang RPP/Rancangan Perpres Pelaksana UU Cipta Kerja yang juga Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan.

“Tata ruang adalah pilar kehidupan sosial-ekonomi warga. RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang kami harapkan bisa menjadi gerbang pembuka untuk mewujudkan one spatial planning policy yang mampu menciptakan transparansi, keadilan, dan kepastian hukum,” imbuh Anas.

Apkasi mencatat ada sejumlah masukan yang perlu diakomodasi dalam RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pertama, penguatan peran pemerintah daerah. Apkasi pada prinsipnya mendukung kebijakan penataan ruang terintegrasi yang diatur pemerintah pusat, tapi jangan sampai mengabaikan aspirasi pemerintah daerah yang sejatinya lebih memahami kondisi daerah, termasuk aspek sosial-ekonominya.

”Oleh karena itu, para bupati ingin agar peran pemda diperkuat termasuk di dalam Forum Penataan Ruang. Karena forum itu bisa menjadi semacam pelapis yang bukan hanya bicara ekonomi dari aspek pelaku usaha semata, tapi juga kepentingan sosial-ekonomi warga,” ujar Anas.

Penguatan peran pemda itu juga nantinya bisa mengantisipasi berbagai penyalahgunaan HGU yang dimiliki pribadi dalam jumlah besar. ”Selama ini ada HGU yang di-KSO-kan dengan pihak ketiga, lalu pengelolaannya menyalahi tata ruang, sehingga bisa berdampak pada bencana,” ujarnya.

Kedua, soal Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, Apkasi meminta pemerintah pusat untuk memberi ruang lebih bagi pemerintah daerah dalam RDTR.

”Mengingat bahwa masih banyak kabupaten belum memiliki RDTR secara keseluruhan dan untuk penyusunan RDTR diperlukan waktu serta anggaran, meskipun ditetapkan melalui Peraturan Bupati maka disarankan agar pemberlakuan penetapan RDTR melalui Peraturan Presiden dapat ditunda 2 atau 3 tahun,” jelas Zaki.

Apkasi juga menyoroti masih adanya tumpang tindih antar-RPP aturan pelaksana UU Cipta Kerja terutama dalam RPP Penataan Ruang dan RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Dalam RPP Penataan Ruang disebutkan bahwa RDTR akan ditetapkan dengan Perpres jika kepala daerah belum menetapkannya sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah disebutkan, jika daerah belum menyediakan RDTR dengan Perkada, maka daerah dapat menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

“Terkait dua pasal pada dua RPP tersebut kami mengusulkan pada RPP Penataan Ruang agar pemberlakuan penetapan RDTR melalui Perpres dapat ditunda, sedangkan RPP Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah dapat tetap dilaksanakan,” imbuh Bupati Bogor Ade Yasin.

Anas menambahkan, pemerintah pusat juga perlu memberi insentif bagi daerah yang mampu mempertahankan atau bahkan menambah luasan ruang terbuka hijau (RTH) di atas 30 persen.

“Insentif ini bisa dimasukkan di RPP Penataan Ruang agar luasan RTH bisa dijaga dan ditambah. Insentif bisa digunakan daerah untuk menambah RTH baru,” pungkas Anas.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

KPK Periksa Saksi Kasus Dugaan Korupsi PTPN XI

KPK telah memeriksa Kepala Urusan Sipil dan Traksi Divisi Teknik PTPN XI tahun 2015-2017, Subagio.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Polda Sulteng Gelar Donor Darah untuk Korban Bencana Sulbar

Kantong darah yang terkumpul sebanyak 179 kantong dan akan diserahkan ke pihak PMI Provinsi Sulteng untuk membantu warga korban gempa.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Kasus Covid-19 Turun di Bengkulu, Masyarakat Diimbau Tetap Taati Protokol Kesehatan

Ia mengatakan, dalam dua pekan terakhir pasien Covid-19 di Bengkulu lebih banyak sembuh dari pada penambahan kasus baru positif virus corona.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 di Banten Terkendali

Pemprov Banten melalui Dinas Ketahanan Pangan telah menerbitkan 297 sertifikasi/registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT).

NASIONAL | 22 Januari 2021

PPKM di Jateng Berhasil Kendalikan Penyebaran Covid-19

"Lihat perkembangan seminggu ini semoga menurun terus," ungkap Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi.

NASIONAL | 22 Januari 2021

PSTKM di DIY Diperpanjang, Sultan HB X: Kebijakandi Tangan Pemerintah Pusat

"Bagi saya, apa pun kebijakan itu, masyarakat juga ikut menentukan,” tegas Sultan.

NASIONAL | 22 Januari 2021

KPU Sultra: 4 Gugatan Pilkada Berlanjut sidang di MK

Seluruh gugatan yang masuk ke MK telah terdaftar dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK), maka proses selanjutnya adalah ranah MK.

NASIONAL | 22 Januari 2021

KPK Turun Tangan Pantau Proses Hukum Korupsi Lahan di Labuan Bajo

KPK memastikan turun tangan untuk memantau proses hukum kasus dugaan korupsi pengelolaan aset tanah di Labuan Bajo.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Tiga Kapal TNI AD Angkut Bantuan Kemanusiaan ke Kalsel dan Sulbar

NI AD kerahkan tiga Kapal TNI AD (ADRI 50, ADRI 51, ADRI 52) untuk membantu korban bencana alam di Kalimantan Selatan maupun Sulawesi Barat.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Curhat, Edhy Prabowo Mohon untuk Diizinkan Bertemu Keluarga

Edhy mengaku membutuhkan dukungan moral dari pihak keluarga dalam menjalani proses hukum kasus suap yang menjeratnya.

NASIONAL | 22 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS