MA Sebut Hanya 8 Persen PK Koruptor yang Dikabulkan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 479 (0)   |   COMPOSITE 5975 (0)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1396 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (0)   |   IDX30 473 (0)   |   IDX80 128 (0)   |   IDXBASIC 1245 (0)   |   IDXBUMN20 361 (0)   |   IDXCYCLIC 739 (0)   |   IDXENERGY 741 (0)   |   IDXESGL 130 (0)   |   IDXFINANCE 1328 (0)   |   IDXG30 133 (0)   |   IDXHEALTH 1274 (0)   |   IDXHIDIV20 418 (0)   |   IDXINDUST 965 (0)   |   IDXINFRA 871 (0)   |   IDXMESBUMN 102 (0)   |   IDXNONCYC 739 (0)   |   IDXPROPERT 876 (0)   |   IDXQ30 136 (0)   |   IDXSMC-COM 280 (0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (0)   |   IDXTECHNO 3334 (0)   |   IDXTRANS 1040 (0)   |   IDXV30 127 (0)   |   INFOBANK15 957 (0)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 408 (0)   |   ISSI 176 (0)   |   JII 579 (0)   |   JII70 205 (0)   |   KOMPAS100 1135 (0)   |   LQ45 890 (0)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1594 (0)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 303 (0)   |   PEFINDO25 295 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (0)   |   SRI-KEHATI 342 (0)   |   TRADE 872 (0)   |  

MA Sebut Hanya 8 Persen PK Koruptor yang Dikabulkan

Jumat, 22 Januari 2021 | 19:14 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) menyebut hanya 8 persen permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi yang dikabulkan Majelis Hakim PK. Dengan demikian, MA menepis anggapan, PK menjadi modus koruptor agar hukumannya berkurang.

"Menurut data yang ada, hanya 8 persen yang memang dikabulkan, jadi masih ada 92 persen yang ditolak," kata Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Andi Samsan Nganro dalam sebuah diskusi secara daring, Jumat (22/1/2021).

Andi Samsan yang juga Juru Bicara MA menegaskan, dalam memutuskan suatu perkara Majelis Hakim, termasuk Majelis Hakim PK tidak dapat diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh Ketua MA. Untuk itu, maraknya pemotongan masa hukuman terpidana korupsi melalui putusan PK tak dapat disimpulkan sebagai pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ditegaskan, MA mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi. Di sisi lain, Andi Samsan menyatakan, sebagai lembaga peradilan, tugas MA tidak sekadar menegakkan hukum dengan memberikan efek jera tetapi juga menegakkan keadilan, termasuk keadilan bagi terpidana kasus korupsi.

"Kami mempertimbangkan semua, kami sinergikan semua kemudian melahirkan sebuah putusan berdasarkan ya kami akan pertimbangkan juga, kami tidak gegabah begitu, kami juga pertimbangan pada hati nurani, apakah ini sudah adil, apakah ini sudah tepat," katanya.

Andi Samsan Nganro membeberkan sejumlah pertimbangan yang dapat membuat Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan PK terpidana korupsi. Salah satunya, adanya disparitas pada pemidanaan yang umumnya terjadi pada perkara tindak pidana yang dilakukan beberapa orang. Mantan Ketua Kamar Pengawasan MA ini menyebut pihaknya beberapa kali hukuman seorang terpidana dipukul rata dengan terpidana lainnya. Padahal dalam perkara itu, terpidana tersebut telah mengembalikan suap yang diterima atau perbuatan lain yang dapat meringankan hukuman.

"Bahwa ya jadi terjadi diskriminasi hukum, menimbulkan ketidakadilan, ya bagaimana MA memutus perkara kasasi, kendati Majelis Hakim berbeda kok berbeda-beda. Inilah yang antara lain yang dijadikan alasan untuk mengajukan PK. Nah kalau diajukan PK perkara yang demikian itu ya Majelis Hakim PK itu ya tetap akan mempertimbangkan," kata Andi.

Alasan lainnya, yakni pemohon PK merasa keberatan dengan hukuman yang diberikan. Dicontohkan, seorang pelaku utama dihukum ringan, sementara pihak yang membantu justru dihukum berat.

"Dari segi hukum pidana membantu itu ya itu salah satu alasan yang bisa meringankan artinya tidak sama dengan pelaku pemeran utama," jelasnya.

Selain itu, Andi Samsan mengatakan, dikabulkannya permohonan PK merupakan independensi hakim untuk menilai suatu perkara berdasarkan rasa keadilan.

"Sebab menentukan berat ringannya pidana juga itu merupakan suatu seni, suatu pertimbangan memerlukan suatu bekerjanya fungsi-fungsi rasio, fungsi hari nurani dan lain lain," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kejaksaan Agung Periksa Dua Direktur BPJS Ketenagakerjaan

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan berinisial MKS dan Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan berinisial EA.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Masa Penahanan Edhy Prabowo dan 3 Tersangka Ekspor Benur Diperpanjang

Edhy Prabowo dkk bakal mendekam di sel tahanan masing-masing setidaknya hingga 22 Februari 2020 mendatang.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Mendikbud Dorong Daerah 3T Segera Pembelajaran Tatap Muka

Di wilayah 3T yang belum tersambung internet, berisiko loss of learning atau kehilangan pengalaman belajar.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Dinkes Telusuri Kontak Bupati Sleman

Dinkes Sleman memeriksa sejumlah warga yang pernah kontak dan berkegiatan dalam rentang waktu sepekan terakhir dengan Bupati Sri Purnomo.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Sepanjang 2020, 65 Koruptor Ajukan Peninjauan Kembali

KPK khawatir PK menjadi modus para koruptor untuk mengurangi hukuman yang diterimanya.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Gara-gara Uang Rp 20.000, Remaja 13 Tahun Dibunuh Temannya

Korban dibunuh dua temannya dengan cara digantung gara-gara persoalan uang Rp 20.000.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Dua Prajurit TNI di Papua Gugur, Satu Ditembak KKB Usai Salat Subuh

KKB di Papua kembali melakukan aksi terornya dengan menembaki Prajurit TNI dari Yonif R 400/BR yang mengakibatkan dua prajurit TNI gugur.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Bank Dunia: Indonesia di Urutan Ke-12 Negara Berisiko Bencana

Bank Dunia menilai Indonesia adalah negara berisiko bencana dengan peringkat ke-12 dari 35 negara di dunia.

NASIONAL | 22 Januari 2021

2.019 Tenaga Kesehatan Jalani Vaksinasi Covid-19 di RSUP Adam Malik

Secara umum, proses vaksinasi Covid-19 oleh vaksinator di RSUP Adam Malik Medan berjalan lancar.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Suap Bansos, KPK Periksa Dirjen di Kemsos Hingga Petinggi Perusahaan

Penyidik KPK menggeledah rumah Pepen di Kota Bekasi dan menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara ini.

NASIONAL | 22 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS