Kemdagri: 2.849 Instansi Gunakan Data Dukcapil
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Kemdagri: 2.849 Instansi Gunakan Data Dukcapil

Jumat, 22 Januari 2021 | 20:24 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Zudan Arif Fakrulloh mengemukakan, hingga akhir 2020, ada 2.849 instansi yang telah bekerja sama dengan Dukcapil. Kerja sama itu berupa penggunaan data kependudukan dari Dukcapil untuk kebutuhan organisasi atau instansi terkait.

"Saat ini, sudah ada 2.849 lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil. Kami akan terus kerja sama sehingga tercapai integrasi data nasional,” kata Zudan di Jakarta, Jumat (22/1/2021).

Zudan menjelaskan, lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil terdiri atas lembaga pemerintah dan swasta yang berada di tingkat pusat dan daerah. Diharapkan tahun 2021 ini, semakin banyak lagi yang menggunakan data Dukcapil sehingga integrasi menuju satu data nasional bisa lebih cepat.

"Sudah lebih dari 800 lembaga pengguna di daerah yang kerja sama. Untuk lembaga pengguna pusat, terdiri dari kementerian/lembaga, dan berbagai industri seperti industri keuangan, industri kesehatan dan perguruan tinggi,” jelas Zudan.

Dia mengklaim kerja sama yang dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan integrasi data nasional menuju penyelenggaraan single identity number. Pihaknya bercita-cita seluruh lembaga pelayanan publik bisa saling terkoneksi, sehingga memudahkan seluruh pelayanan publik dan memiliki tingkat akurasi data yang tinggi.

"Ini untuk mewujudkan harapan Presiden Jokowi menuju satu data Indonesia,” tutur Zudan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pendiri PT Dua Putra Perkasa Segera Diadili Atas Dugaan Suap Kepada Edhy Prabowo

Pendiri PT Dua Putra Perkasa, Suharjito bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Jakarta.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Kadinsos Kabupaten Serdang Bedagai Terjaring OTT

Penyidik masih melakukan pendalaman perkara.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Per 21 Januari, Sebanyak 132 ribu Tenaga Kesehatan Telah Divaksin

Hingga saat ini, ada sebanyak 132 ribu tenaga kesehatan telah divaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Penetapan Paslon Terpilih Pilkada Pandeglang dan Kota Tangsel Ditunda

Penetapan paslon terpilih hasil Pilkada serentak di Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Ini Alasan Mengapa Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Dua Kali

Guna membentuk kekebalan seseorang terhadap virus Covid-19 diperlukan dua kali vaksinasi.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Polisi Bongkar Praktik Prostitusi Online di Puncak

Pelaku bermodus penyediaan jasa PSK melalui aplikasi penginapan dengan mengantar ke vila-vila sesuai permintaan dari pelanggan.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Bupati Sleman Terinfeksi Covid-19 Kendati Sudah Divaksinasi, Ini Penjelasan Kementerian Kesehatan

Bupati Sleman Sri Purnomo kemungkinan telah terinfeksi Covid-19 saat menjalani vaksinasi pada Kamis (14/1/2021).

NASIONAL | 22 Januari 2021

MA Sebut Hanya 8 Persen PK Koruptor yang Dikabulkan

MA menyebut hanya 8 persen permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi yang dikabulkan Majelis Hakim PK.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Kejaksaan Agung Periksa Dua Direktur BPJS Ketenagakerjaan

Kejaksaan Agung memeriksa Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan berinisial MKS dan Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan berinisial EA.

NASIONAL | 22 Januari 2021

Masa Penahanan Edhy Prabowo dan 3 Tersangka Ekspor Benur Diperpanjang

Edhy Prabowo dkk bakal mendekam di sel tahanan masing-masing setidaknya hingga 22 Februari 2020 mendatang.

NASIONAL | 22 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS