P2G Minta Bantuan Subsidi Kuota Internet Dievaluasi
Logo BeritaSatu

P2G Minta Bantuan Subsidi Kuota Internet Dievaluasi

Minggu, 24 Januari 2021 | 18:53 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, memastikan subsidi bantuan kuota internet kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen akan kembali dilanjutkan mulai Maret hingga Mei 2021.

Menanggapi hal tersebut, koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan, perpanjangan subsidi kuota internet merupakan aspirasi guru-guru P2G sejak beberapa bulan lalu, namun perlu adanya evaluasi. Pasalnya, bantuan subsidi kuota tahap pertama yang berlangsung selama empat bulan kurang optimal.

"Anggaran Rp 7,2 triliun tidak terserap semuanya, ini potret yang buruk dari segi serapan anggaran. Dari total 59 juta yang berhak menerima, hanya mampu mencapai 35,5 juta pengguna,” kata Satriwan, di Jakarta, Minggu (24/1/2021).

Satriwan menuturkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mesti benar-benar serius mengelola pendataan sekolah termasuk jauh-jauh hari telah koordinasi dengan dinas dan sekolah. Dengan begitu, perpanjangan bantuan kuota harus dengan perbaikan-perbaikan.

Satriwan menjelaskan, bantuan kuota internet tidak bisa lagi dipukul rata seperti empat bulan lalu. Hendaknya, lanjut dia, kategori penerima untuk siswa adalah yang tidak mampu saja, ukurannya misalnya merujuk data laporan dari sekolah.

"Kewenangan sekolah yang menilai, sebab sekolah yang tahu berapa pendapatan orang tua siswanya. Jadi lebih selektif dan tepat sasaran dan tepat guna,” ucapnya.

Selain itu, P2G mengharapkan, skema penggunaan kuota tidak perlu dibatasi sehingga tidak mubazir. Sebab, banyak guru dan siswa mengeluhkan kuota yang mubazir. "Black list biar leluasa dalam pemakaian, nah ini kan tidak. Malah tetap pakai skema white list akhirnya banyak tersisa kuotanya, mubazir. Saya saja masih ada 70 GB,” ujar Satriwan yang juga merupakan seorang guru di SMA Swasta di Jakarta.

Ia juga meminta untuk tahap kedua ini, pembagian format kuota umum dan kuota belajar mestinya tak perlu. Jika sudah menggunakan skema black list dengan sendirinya akan optimal pemakaiannya.

Selanjutnya, Satriwan juga mengatakan, harus ada transparansi antara Kemdikbud dengan penyedia provider, yakni berapa sisa kuota yang tak terpakai, balik ke negara berapa jumlahnya wajib dilaporkan ke publik.

Menurut Satriwan, sistem hangus seharusnya tidak diterapkan perbulan sebagaimana lazim untuk kuota umum bisnis selama ini, melainkan hangusnya sampai program selesai. Artinya selama program berlangsung kuota tak dapat hangus, tapi terakumulasi otomatis dengan sisa kuota sebelumnya. "Ini sekali lagi agar optimalnya penggunaan kuota tersebut,” ucapnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rizieq Minta Didoakan Umat Islam Seluruh Dunia Agar Lekas Sembuh

Rizieq Syihab saat ini masih mendekam di sel tahanan Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Satpol PP DIY Akan Sita KTP Pelanggar Protokol Kesehatan

Sanksi sosial yang selama diterapkan seperti menyapu jalan, dinilai tidak efektif.

NASIONAL | 24 Januari 2021

31 Kabupaten dan Kota di Jateng Canangkan Vaksinasi Serentak

Pencanangan vaksinasi serentak akan diikuti 31 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, Senin (25/1/2021).

NASIONAL | 24 Januari 2021

Wartawan Harus Dorong Persatuan untuk Atasi Covid-19

Dunia termasuk Indonesia tengah menghadapi cobaan yang sangat berat yakni, pandemi Covid-19 yang memukul seluruh sendi-sendi kehidupan.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Situasi Belum Kondusif, DIY Masih Berlakukan Belajar di Rumah

Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 harian di DIY masih tinggi, bahkan cenderung meningkat.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Dentuman di Bali Terekam Sensor Gempa BMKG, Beberapa Warga Lihat Meteor

Sensor BMKG merekam sinyal seismik tersebut dalam durasi sekitar 20 detik.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Mengabdi Tanpa Pamrih, Alumni IPB Bantu Rumah untuk Keluarga Kasim Arifin

Menjalani masa KKN di Waimital dan tinggal bersama rakyat di Pulau Seram itu selama 15 tahun.

NASIONAL | 24 Januari 2021

3 Daerah di Jateng Siapkan Vaksinasi Covid-19 Tahap Kedua

Vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Kota Semarang, Kota Solo dan Kabupaten Semarang akan dilaksanakan pada 28 Januari mendatang.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Jokowi Teken Perpres Kebijakan Umum Pertahanan Negara

Kebijakan Umum ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

NASIONAL | 24 Januari 2021

Arah Erupsi Merapi ke Barat Daya, Pengungsi Sleman Segera Dipulangkan

Pemerintah Kabupaten Sleman segera memulangkan pengungsi yang berada di barak pengungsian balai desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman.

NASIONAL | 24 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS