BPKP Dukung Penuh Akuntabilitas BUMN Sebagai Agen Pembangunan
Logo BeritaSatu

BPKP Dukung Penuh Akuntabilitas BUMN Sebagai Agen Pembangunan

Selasa, 26 Januari 2021 | 15:35 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri BUMN Erick Thohir, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Penandatanganan MoU ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Erick mengatakan bahwa, Kementerian BUMN terus berkomitmen untuk mendorong penguatan dan peningkatan tata kelola yang baik khususnya di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN dengan senantiasa mengimplementasikan penerapan Good Coorporate Governance (GCG) dalam setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian level kapabilitas APIP Kementerian BUMN berdasarkan kriteria IACM (Internal Auditor Capability Model) dari BPKP yang terus menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir.

Oleh karena itu, kerja sama dan kolaborasi dengan BPKP kali ini juga menjadi wujud komitmen Kementerian BUMN khususnya terkait pengembangan dan penguatan tata Kelola Pemerintahan yang baik, tidak hanya di BUMN tetapi juga di lingkungan Kementerian BUMN. Bahkan sebelumnya, Kementerian BUMN juga telah menjalin kerja sama dengan organisasi internasional yang juga menjadi anggota World Bank Group, yaitu International Finance Corporation (IFC) dalam rangka meningkatkan aspek tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN pada tahun 2020.

“Kami sangat mengapresiasi program-program yang terdapat di dalam nota kesepahaman ini dan mendorong seluruh BUMN untuk memanfaatkan kerja sama dengan BPKP dalam hal penguatan tata kelola dan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (fraud) pada BUMN, sehingga tujuan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Erick.

Sejalan dengan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, BPKP berkomitmen mengawal akuntabilitas di lingkungan Kementerian BUMN, BUMN, dan anak perusahaannya. Selama 2020 kata dia, BPKP telah melaksanakan 208 kegiatan pengawasan terhadap 108 BUMN dan anak perusahaan, termasuk berkolaborasi dengan SPI mengawal Bansos tunai, serta melaksanakan assessment Good Corporate Governence (GCG) pada 22 BUMN, dan 28 anak perusahaan.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bukti nyata, serta upaya melegalkan komitmen Kementerian BUMN dan BPKP untuk meningkatkan kontribusi sektor korporasi bagi pembangunan.

“Diharapkan nantinya ada penilaian akuntabilitas BUMN secara periodik, utamanya untuk memastikan perbaikan tata kelola, serta untuk pencegahan penyimpangan atau fraud di tubuh BUMN,” jelas Ateh.

Selain penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri BUMN dan Kepala BPKP, di tempat yang sama, dilakukan juga penandatanganan perjanjian di level teknis antara 7 Direktur Utama Holding BUMN (Indonesia Financial Group, Pertamina, PT PLN, Mind ID, PTPN III, Perkebunan Nusantara, dan PT Pupuk Indonesia) dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara BPKP, Sally Salamah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bupati Madina Siapkan Lokasi Pengungsian

Madina Dahlan Hasan Nasution memerintahkan jajarannya membantu fasilitas dan kebutuhan masyarakat yang meninggalkan Desa Sibanggor Julu karena gas beracun.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Polisi Usut Kematian 5 Warga Akibat Gas Beracun di Mandailing Natal

Polda Sumut menurunkan 34 personel untuk menyelidiki penyebab tewasnya lima warga diduga akibat menghirup gas beracun di Kabupaten Madailing Natal.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Ahli Epidemiologi Minta Masyarakat Tak Percayai Hoax soal Cip dalam Vaksin Corona

Hariadi Wibisono meminta masyarakat tetap waspada terhadap berita bohong mengenai vaksin Covid-19 yang menyesatkan dan tidak ragu untuk menjalani vaksinasi.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Tekan Penyebaran Covid-19, Gubernur Sumut: Kita Tingkatkan Razia

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan, pihaknya akan meningkatkan razia protokol kesehatan.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Ibas Instruksikan Anggota FPD Sisihkan Gaji Bantu Korban Bencana

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono menginstruksikan kepada anggota FPD agar menyisihkan sebagian gaji untuk membantu korban bencana.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Takut Keracunan Gas, 143 Warga Madina Mengungsi

Sebanyak 143 orang warga yang terdiri dari 23 kepala keluarga (KK) mengungsi dari lokasi kebocoran pipa gas.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Kasus Suap Banprov Indramayu, KPK Jadwalkan Periksa 7 Anggota DPRD Jabar

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ARM (Abdul Rozak Muslim)," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Pemprov Sumut Segera Distribusikan Vaksin untuk 30 Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mendistribusikan 74.840 vial vaksin Sinovac untuk 30 kabupaten/kota di Sumut.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Disebut Lembaga Paling Transparan, KPK: Cerminan Ekspektasi Publik

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Patahan Lembang, Ancaman Bahaya dari Utara Bandung

Salah satu gempa yang merusak terjadi pada 28 Agustus 2011, dua hari jelang Idulfitri 1432 Hijriah sekitar pukul 9 pagi.

NASIONAL | 26 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS