Logo BeritaSatu

Korupsi Masih Berkaitan dengan Partai Politik

Selasa, 26 Januari 2021 | 22:14 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Partai politik (Parpol) merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat menentukan maju ataupun mundurnya sebuah negara demokrasi. Namun demikian, hingga saat ini keberadaan Parpol di Indonesia belum mampu mendorong terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan lebih baik.

"Pembangunan demokrasi bergantung pada eksistensi partai. Kondisi demokrasi kita saat ini, kenyataan saat ini politik kita cenderung untuk dikuasai elite," kata Kepala Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), Firman Noor, dalam webinar Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Seri Diskusi Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik Ke-12 dengan tema "Partai Politik, Politik Uang, dan Kemunduran Demokrasi", di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Menurutnya, selama ini ada orang di dalam partai dan kemudian menjelma sedemikian rupa di dalam percaturan politik di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan secara subtansial demokrasi di Indonesia tidak murni lagi.

"Elite demikian menentukan, dan justru Parpol menyuarakan kepentingan elite, bukan kepentingan masyarakat. Belum lagi praktik dinasti juga marak di sejumlah daerah," ujarnya.

Menurut Firman, demokrasi di Indonesia saat ini juga masih diwarnai kepentingan personal maupun kelompok yang memanfaatkan celah praktek korupsi.

"Beberapa menteri terus menjadi pelaku korupsi. Ada ratusan kepala daerah yang terjerat KPK dan melibatkan hampir seluruh partai. Partai disini berkontribusi sekali untuk menciptakan korupsi," ucapnya.

Atas kondisi ini, dirinya menilai, hampir tidak ada praktik korupsi di Indonesia yang tidak melibatkan partai. Mengingat sebagian besar koruptor adalah kader partai yang ditempatkan di posisi atau jabatan tertentu di pemerintahan. "Nampaknya tidak ada korupsi tanpa partai politik dan ini suatu hal yang sangat menyedihkan," kata Firman.

Menurutnya, salah satu penyebab kondisi ini bisa terjadi adalah faktor kepemimpinan atau leadership. Faktor kepemimpinan masih menjadi masalah Parpol dalam mengelola lembaganya.

"Leadership itu penting. Ini salah satu sumber masalah di partai politik. Sangat tergantung di satu kepemimpinan. Masalahnya kepemimpinan Parpol di indonesia saat ini cenderung anti demokrasi. Hampir semua partai memiliki tokoh yang diagungkan, kadang malah cenderung anti kritik. Bahkan termasuk penentuan kepala daerah harus mendapat lampu hijau dari pusat. Situasi ini menyebabkan pengaturan Parpol menjadi tidak transparan. Manakala tidak transparan maka peluang-peluang terjadinya pelanggaran, deal-deal di belakang layar menjadi membudaya," katanya.

Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menilai, politik uang masih menjadi masalah penting yang menggerus kualitas demokrasi Indonesia. Data operasi tangkap tangan KPK menunjukkan bahwa pada tiap pemilu selalu diiringi lonjakan kasus OTT yang demikian masif.

"OTT KPK paling banyak terjadi pada masa menjelang Pemilu seperti tahun 2013, 2018. Di sini, tiap momen pemilu para politisi mencari modal untuk membiayai pemenangannya," kata Wijayanto.

Artinya, politik uang untuk membiayai mahalnya pemenangan pemilu sangat berkaitan erat dengan masifnya praktik korupsi politik. Para elite politik mencari solusi instan bukan dengan menghentikan praktik politik uang, namun justru dengan melemahkan institusi penegak hukumnya.

Menurutnya, hampir setiap politisi membenci politik uang. Namun sebagian besar dari mereka justru tetap mempraktikkannya karena takut kalah dalam pemilu.

"Mengapa membenci? Karena biaya politik yang besar itu tidak selalu diiringi dengan kemenangan. Bahkan, dalam dua kelas sekolah demokrasi LP3ES yang menghadirkan berbagai kalangan termasuk elit partai politik dan wakil rakyat, baik mereka yang menang dan apalagi gagal menang dalam pemilu sama-sama lelah dengan politik uang ini," ujarnya.

Dikatakan, mereka semua memang bersepakat bahwa politik uang adalah masalah serius yang menjadi salah satu indikator kemunduran demokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya, politik uang tetap marak dilakukan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kapolda Jatim Beberkan Alasan Polisi Tembakkan Gas Air Mata

Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta membeberkan aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata pada tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Presiden Jokowi Minta Liga 1 Dihentikan Sementara

Presiden Jokowi memberikan perintah kepada PSSI untuk menghentikan sementara penyelenggaraan Liga 1 sebagai buntut dari tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Mahfud Harap Keluarga Korban Sabar

Menko Polhukam Mahfud MD meminta keluarga yang anggotanya menjadi korban dalam tragedi Kanjuruhan agar bersabar menghadapi musibah itu.

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Duga Penggunaan Kekuatan Berlebih

Penggunaan gas air mata yang tidak sesuai dengan prosedur pengendalian massa mengakibatkan suporter berdesak-desakan di tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Bakal Terjunkan Tim ke Malang

Komnas HAM bakal menurunkan tim ke Malang merespons tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang.

NEWS | 2 Oktober 2022

Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.

NEWS | 2 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Polisi Dinilai Langgar Aturan FIFA dan PSSI Lalai

Dalam tragedi Kanjuruhan, polisi telah menggunakan gas air mata untuk meredam aksi anarkistis suporter di Stadion Kanjuruhan dalam laga Arema FC dan Persebaya.

NEWS | 2 Oktober 2022

Ratusan Tewas di Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Sampaikan Belasungkawa

Mahfud MD atas nama pemerintah menyampaikan belasungkawa atas Tragedi Kanjuruhan yang dilaporkan telah menewaskan ratusan orang.

NEWS | 2 Oktober 2022

Puan Minta Investigasi Menyeluruh Tragedi Kanjuruhan

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan tadi malam adalah peristiwa yang memilukan.

NEWS | 2 Oktober 2022

Komnas HAM Pertimbangkan Kirimkan Tim Investigasi Usut Tragedi Kanjuruhan

Menurut Beka, Tragedi Kanjuruhan ini perlu diusut tuntas dari semua aspek, mulai dari pelaksanaan hingga aspek teknis lainnya.

NEWS | 2 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bansos dan Infrastruktur Jadikan Kepuasan Publik terhadap Jokowi Naik

Bansos dan Infrastruktur Jadikan Kepuasan Publik terhadap Jokowi Naik

NEWS | 9 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings