Korupsi Masih Berkaitan dengan Partai Politik
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 512.005 (-6.84)   |   COMPOSITE 6248.46 (-48.82)   |   DBX 1360.69 (9.25)   |   I-GRADE 178.558 (-2.77)   |   IDX30 501.18 (-6.46)   |   IDX80 134.891 (-1.5)   |   IDXBUMN20 391.494 (-5.94)   |   IDXESGL 138.797 (-1.34)   |   IDXG30 140.594 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 444.842 (-5.97)   |   IDXQ30 144.61 (-1.81)   |   IDXSMC-COM 297.035 (-1.97)   |   IDXSMC-LIQ 354.776 (-3.84)   |   IDXV30 134.17 (-1.02)   |   INFOBANK15 1041.89 (-18.93)   |   Investor33 432.33 (-5.63)   |   ISSI 179.471 (-1.28)   |   JII 609.439 (-6.78)   |   JII70 215.337 (-2.24)   |   KOMPAS100 1204.27 (-15.92)   |   LQ45 940.235 (-12.38)   |   MBX 1689.01 (-17.61)   |   MNC36 320.772 (-4.37)   |   PEFINDO25 321.867 (-5.36)   |   SMInfra18 307.883 (-4.4)   |   SRI-KEHATI 367.45 (-5.83)   |  

Korupsi Masih Berkaitan dengan Partai Politik

Selasa, 26 Januari 2021 | 22:14 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Partai politik (Parpol) merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat menentukan maju ataupun mundurnya sebuah negara demokrasi. Namun demikian, hingga saat ini keberadaan Parpol di Indonesia belum mampu mendorong terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan lebih baik.

"Pembangunan demokrasi bergantung pada eksistensi partai. Kondisi demokrasi kita saat ini, kenyataan saat ini politik kita cenderung untuk dikuasai elite," kata Kepala Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), Firman Noor, dalam webinar Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Seri Diskusi Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik Ke-12 dengan tema "Partai Politik, Politik Uang, dan Kemunduran Demokrasi", di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Menurutnya, selama ini ada orang di dalam partai dan kemudian menjelma sedemikian rupa di dalam percaturan politik di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan secara subtansial demokrasi di Indonesia tidak murni lagi.

"Elite demikian menentukan, dan justru Parpol menyuarakan kepentingan elite, bukan kepentingan masyarakat. Belum lagi praktik dinasti juga marak di sejumlah daerah," ujarnya.

Menurut Firman, demokrasi di Indonesia saat ini juga masih diwarnai kepentingan personal maupun kelompok yang memanfaatkan celah praktek korupsi.

"Beberapa menteri terus menjadi pelaku korupsi. Ada ratusan kepala daerah yang terjerat KPK dan melibatkan hampir seluruh partai. Partai disini berkontribusi sekali untuk menciptakan korupsi," ucapnya.

Atas kondisi ini, dirinya menilai, hampir tidak ada praktik korupsi di Indonesia yang tidak melibatkan partai. Mengingat sebagian besar koruptor adalah kader partai yang ditempatkan di posisi atau jabatan tertentu di pemerintahan. "Nampaknya tidak ada korupsi tanpa partai politik dan ini suatu hal yang sangat menyedihkan," kata Firman.

Menurutnya, salah satu penyebab kondisi ini bisa terjadi adalah faktor kepemimpinan atau leadership. Faktor kepemimpinan masih menjadi masalah Parpol dalam mengelola lembaganya.

"Leadership itu penting. Ini salah satu sumber masalah di partai politik. Sangat tergantung di satu kepemimpinan. Masalahnya kepemimpinan Parpol di indonesia saat ini cenderung anti demokrasi. Hampir semua partai memiliki tokoh yang diagungkan, kadang malah cenderung anti kritik. Bahkan termasuk penentuan kepala daerah harus mendapat lampu hijau dari pusat. Situasi ini menyebabkan pengaturan Parpol menjadi tidak transparan. Manakala tidak transparan maka peluang-peluang terjadinya pelanggaran, deal-deal di belakang layar menjadi membudaya," katanya.

Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menilai, politik uang masih menjadi masalah penting yang menggerus kualitas demokrasi Indonesia. Data operasi tangkap tangan KPK menunjukkan bahwa pada tiap pemilu selalu diiringi lonjakan kasus OTT yang demikian masif.

"OTT KPK paling banyak terjadi pada masa menjelang Pemilu seperti tahun 2013, 2018. Di sini, tiap momen pemilu para politisi mencari modal untuk membiayai pemenangannya," kata Wijayanto.

Artinya, politik uang untuk membiayai mahalnya pemenangan pemilu sangat berkaitan erat dengan masifnya praktik korupsi politik. Para elite politik mencari solusi instan bukan dengan menghentikan praktik politik uang, namun justru dengan melemahkan institusi penegak hukumnya.

Menurutnya, hampir setiap politisi membenci politik uang. Namun sebagian besar dari mereka justru tetap mempraktikkannya karena takut kalah dalam pemilu.

"Mengapa membenci? Karena biaya politik yang besar itu tidak selalu diiringi dengan kemenangan. Bahkan, dalam dua kelas sekolah demokrasi LP3ES yang menghadirkan berbagai kalangan termasuk elit partai politik dan wakil rakyat, baik mereka yang menang dan apalagi gagal menang dalam pemilu sama-sama lelah dengan politik uang ini," ujarnya.

Dikatakan, mereka semua memang bersepakat bahwa politik uang adalah masalah serius yang menjadi salah satu indikator kemunduran demokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya, politik uang tetap marak dilakukan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Covid-19 Tembus 1 Juta, Pakar Sarankan Ratio Tracing Indicator

Pelacakan Covid-19 di Indonesia masih rendah, diperkirakan baru 1 banding 4 atau 5 orang.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Jadi Tersangka Penghinaan Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Dijemput Polisi

Bareskrim Polri akhirnya resmi menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Kejagung Berhasil Selamatkan Uang Negara Lebih Rp 19 T

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Korps Adhyaksa telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara lebih dari Rp19 triliun.

NASIONAL | 26 Januari 2021

HUT Ke-71 Imigrasi, Sahroni: Sudah Tunjukkan Kerja Keras

Direktorat Jendral Imigrasi genap memasuki usia ke-71 tahun.

NASIONAL | 26 Januari 2021

HUT Ke-12, YPA-MDR Telah Bina 23.000 Siswa di Wilayah Prasejahtera

Memasuki usia 12 tahun, Yayasan Pendidikan Astra-Michael D Ruslim (YPA-MDR) telah membina 23.000 siswa di wilayah prasejahtera.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Polri Bantah Kabar Perwira Polisi yang Menganggur

Mabes Polri menegaskan bahwa tidak ada perwira Polri yang tengah menganggur saat ini.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Komisi X DPR Dorong Kemparekraf Serius Mengembangkan Desa Wisata

Program desa wisata belum berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah dan negara.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Kapolri Baru, Sahabat Polisi: Kita Berharap Ada Paradigma Baru

Sahabat Polisi Indonesia menyambut baik dan berharap Kapolri baru mampu membawa institusi kepolisian sesuai slogan Polri Presisi.

NASIONAL | 26 Januari 2021

BMKG: 7 Wilayah Ini Berpotensi Terdampak Banjir Rob Dua Hari ke Depan

Aktivitas bulan purnama berpengaruh terhadap pasang air laut maksimum yang berpotensi menyebabkan rob di beberapa wilayah pesisir Utara pulau Jawa.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Kerja KPK Setahun Terakhir Dinilai Layak Diapresiasi

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi setahun terakhir layak untuk mendapat apresiasi.

NASIONAL | 26 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS