Hamdan Zoelva: Bawaslu Berhak Diskualifikasi Paslon Pilkada
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hamdan Zoelva: Bawaslu Berhak Diskualifikasi Paslon Pilkada

Rabu, 27 Januari 2021 | 08:16 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Ahli Hukum, Hamdan Zoelva, mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhak mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) yang terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

"Kasus pelanggaran TSM adalah kewenangan Bawaslu untuk dapat memutuskan. Jika terbukti ada pelanggaran TSM yang dilakukan oleh salah satu paslon, maka Bawaslu berhak untuk mendiskualifikasi paslon tersebut”, ujar Hamdan, Selasa (26/1/2021).

Hamdan Zoelva mengatakan hal tersebut, salah satunya untuk Pilkada Bandaralampung. Ia melihat sengketa pilkada Bandarlampung sangat sederhana dan tak perlu berlarut. Pasalnya, keputusan KPU dan Bawaslu sudah jelas dan berkekuatan hukum tetap.

Bawaslu mendiskualifikasi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung nomor urut 03, Eva Dwiana-Deddy Amarullah, di Pilkada 2020. Keputusan diskualifikasi tersebut, didasarkan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dengan mengarahkan dan menyalahgunakan dana bantuan Covid-19.

Putusan Bawaslu Provinsi Lampung nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 dan keputusan KPU nomor 007/HK.03.1-KPT/1871/KPU-Kot/I/2021 mengenai sanksi pembatalan (diskualifikasi) kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung nomor urut 03 atas nama Eva Dwiana-Deddy Amrullah sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan pelanggaran yaitu menyalahgunakan dana bantuan sosial Covid-19 untuk kepentingan kampanye.

Salah satunya, pembagian bantuan sosial (Bansos) Covid-19 berupa beras 5 kilogram (kg) didanai APBD Kota Bandar Lampung kepada seluruh warga masyarakat secara merata dengan ditumpangi atas nama Walikota Herman HN dan menyampaikan pesan-pesan khusus untuk memilih pasangan calon nomor urut 03.

Dalam persidangan beberapa waktu lalu, Hamdan Zoelva telah menjelaskan aturan pasal 73 ayat 4 yang berbunyi "Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung”.

Hal ini dapat dilihat dari dua perspektif yakni yang pertama bahwa subjek yang melakukan pelanggaran dan kedua, jika dilihat dari persoalan keadilan dan kesetaraan, tidak boleh siapa pun diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain.

Pelanggaran yang dilakukan petahana dalam mendukung salah satu pihak masuk kategori pihak lain yang masuk dalam sanksi pembatalan pemilu.

Dengan keputusan KPU dan Bawaslu yang memiliki ketetapan hukum, maka Paslon nomor urut 02 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo dinilai dapat ditetapkan sebagai pemenang karena memperoleh suara terbanyak kedua.

Sementara, kasus pelanggaran TSM yang dilakukan Eva-Deddy pada Pilkada Kota Bandar Lampung masih berlanjut karena Paslon nomor urut 03 ini melakukan upaya banding ke Mahkamah Agung (MA). Banyak pihak berharap agar putusan hakim di MA nanti haruslah adil dan hendaknya didasarkan pada fakta dan bukti-bukti persidangan.

Koordinator Kuasa Hukum Paslon 02 (Yusuf Kohar-Tulus Purnomo), Ahmad Handoko, optimistis MA akan menolak permohonan Paslon 03.

"Putusan pada sidang Bawaslu untuk mendiskualifikasi paslon 03 sudah tepat dan sesuai undang-undang. Kami yakin MA menolak permohonan dari pemohon dan harapannya MA bisa memutuskan perkara ini secara objektif serta sesuai undang-undang,” ujar Handoko.

"Kemudian, KPU sebagai lembaga yang berwenang kami harap bisa menetapkan paslon 02, yaitu Yusuf Kohar-Tulus Purnomo sebagai peraih suara terbanyak kedua untuk menjadi pemenang Pilkada karena Paslon 03 sudah didiskualifikasi dari proses pemilihan," tambahnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Prihatin Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, DPN Indonesia Gelar UPA Daring

Saat ini, hampir seribu orang calon peserta ujian dari seluruh Indonesia sedang melakukan proses pendaftaran.

NASIONAL | 27 Januari 2021

BMKG: 95% Bencana Alam Adalah Bencana Hidrometeorologi

Saat menghadapi cuaca ekstrem lanjutnya, masyarakat diminta tidak panik, tetap waspada dan memonitor selalu informasi cuaca dari BMKG.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Kurangi Risiko Bencana dengan Mengenali Potensi di Sekitar

Saat ini terdapat 489 kabupaten/kota berada di daerah sedang hingga tinggi bencana banjir dengan jumlah penduduk 63,7 juta jiwa.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Stafsus: Cinta Jokowi Terhadap Papua Tak Akan Pernah Pudar

Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Billy Mambrasar, menegaskan rasa cinta Presiden Jokowi terhadap orang asli Papua tidak akan pernah memudar.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Korupsi Masih Berkaitan dengan Partai Politik

Hingga saat ini keberadaan parpol di Indonesia belum mampu mendorong terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan lebih baik.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Covid-19 Tembus 1 Juta, Pakar Sarankan Ratio Tracing Indicator

Pelacakan Covid-19 di Indonesia masih rendah, diperkirakan baru 1 banding 4 atau 5 orang.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Jadi Tersangka Penghinaan Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Dijemput Polisi

Bareskrim Polri akhirnya resmi menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

NASIONAL | 26 Januari 2021

Kejagung Berhasil Selamatkan Uang Negara Lebih Rp 19 T

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Korps Adhyaksa telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara lebih dari Rp19 triliun.

NASIONAL | 26 Januari 2021

HUT Ke-71 Imigrasi, Sahroni: Sudah Tunjukkan Kerja Keras

Direktorat Jendral Imigrasi genap memasuki usia ke-71 tahun.

NASIONAL | 26 Januari 2021

HUT Ke-12, YPA-MDR Telah Bina 23.000 Siswa di Wilayah Prasejahtera

Memasuki usia 12 tahun, Yayasan Pendidikan Astra-Michael D Ruslim (YPA-MDR) telah membina 23.000 siswa di wilayah prasejahtera.

NASIONAL | 26 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS