Dirjen PPKL, KLHK Karliansyah Tawarkan Empat Pendekatan Atasi Banjir Kalsel
Logo BeritaSatu

Dirjen PPKL, KLHK Karliansyah Tawarkan Empat Pendekatan Atasi Banjir Kalsel

Rabu, 27 Januari 2021 | 07:20 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) MR Karliansyah mengatakan dari 51% total tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, seluas 46% berada di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan hanya 5% yang berada di DAS Barito wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).

Perubahan areal berhutan di DAS Barito wilayah Kalsel terluas menjadi pertanian lahan kering campur, semak belukar rawa dan semak belukar. Perubahan areal berhutan menjadi pertambangan dan perkebunan juga telah terjadi sejak tahun 1990an baik untuk perkebunan sawit maupun karet.

Paparan Dirjen Karliansyah tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi langkah tindak lanjut ke depan dalam penanganan musibah banjir dan upaya pemulihan lingkungan di Kalimantan Selatan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Alue Dohong, Selasa (26/1/2021), juga dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Oleh karena itu, lanjut Karliansyah , tata kelola air perlu ditingkatkan, khususnya pengelolaan dan pengawasan air limpasan yang terjadi di daerah hulu melalui pembangunan prasarana penampungan dan pengaliran air, karena rekayasa vegetasi saja dinilai tidak cukup.

Dalam rangka penanganan dan upaya pemulihan lingkungan ke depan, Karliansyah menawarkan beberapa pendekatan:

Pertama, pendekatan vegetatif antara lain melakukan rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis dengan mempertimbangkan lokasi banjir dan longsor serta proposional tutupan vegetasi pada segmen-segmen sungai yang kritis.
Penanaman atau penggantian tanaman pada daerah sempadan sungai yang berada di perkebunan (perkebunan sawit), pengaturan dan pembatasan pembukaan lahan dan rasio penanaman yang diwajibkan (pertambangan, perkebunan, kehutanan), percepatan pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, dan peningkatan kualitas tutupan lahan pada pertanian lahan kering dengan pembangunan agroforestri.

Kedua pendekatan sipil teknis antara lain pembangunan bangunan konservasi tanah dan air pada daerah dengan tingkat erosi tinggi, pengurangan pasokan limpasan air dari hulu/pembangunan waduk, dam dan bendungan pada tipe daerah tangkapan air yang luas, normalisasi alur sungai/pengerukan sungai, pelaksanaan pembangunan embung-embung pada perkebunan dan hutan tanaman, dan pemanfaatan lubang-lubang tambang untuk pengendalian banjir.

Ketiga, pendekatan sosial berupa kegiatan ekoriparian, transformasi budaya melalui perubahan profesi dari masyarakat ke Perhutanan Sosial, dan mengdukasi publik tentang pentingnya DAS dan lingkungan.

Keempat, pendekatan hukum berupa penerapan Undang Undang Cipta Kerja serta penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemulihan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan

Curah Hujan Ekstrem

Sementara itu, Wakil Menteri LHK Aloe Dohong mengungkapkan, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa antara tanggal 1-18 Januari 2021 tercatat 121 bencana banjir dan 23 kejadian longsor di 21 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Salah satu di antaranya adalah bencana banjir di Kalimantan Selatan.

Ia mengatakan, banjir di Kalsel dipacu oleh curah hujan yang sangat ekstrem atau 300 mm dalam dua hari menimpa 11 dari 13 kabupaten/jota se-Kalsel. Ribuan rumah terendam dalam beberapa hari, jalur transportasi darat antar kota sempat terputus dan ratusan ribu masyarakat harus diungsikan.

Menurtnya, data dan fakta lapangan atas berbagai bencana banjir dan longsor di berbagai tempat tersebut dari tahun ke tahun, terutama tahun 2020 dan awal 2021, sangat jelas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab utama bencana alam tersebut.

"Kerusakan lingkungan merupakan masalah kronis dan akumulatif dari banyak persoalan dalam kurun waktu yang sangat panjang (ukuran puluhan tahun) dan dari akumulasi banyak aktivitas manusia yang kurang bersahabat dan ramah terhadap keberlanjutan nilai dan fungsi lingkungan hidup," katanya.

Dijelaskan, data menunjukkan bahwa luas Kawasan Hutan di DAS Barito Kalsel hanya 39,9% dan sisanya 60,7% berupa Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar Kawasan Hutan. Dengan kata lain, sebetulnya DAS Barito Kalsel memang lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat.

Menanggapai arahan Wamen LHK Alue Dohong, Gubernur Syahbirin Noor menyatakan apresiasi dan penghargaan rakyat dan Pemerintah Provinsi Kalsel kepada Presien Joko Widodo (Jokowi) atas perhatian, aksi tanggap darurat, serta respon cepat pemerintah pusat, TNI dan Polri Polri berupa bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Syahbirin juga menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian LHK atas prakarsa rapat koordinasi dalam rangka membantu penanganan banjir dan upaya pemulihan lingkungan di Kalsel.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2017 telah mencabut 645 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 9545 IUP yang diserahkan oleh kabupaten/kota.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah mengeluarkan lagi izin tambang maupun perkebunan dan kehutanan, sesuai dengan moratorium hutan primer dan lahan gambut semua dilakukan untuk melindungi fungsi lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap lestari,” ujar Gubernur Kalsel.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemprov Sumut Anggarkan Rp 271,303 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Jumlah anggaran itu ditangani langsung oleh 16 organisasi perangkat daerah (OPD) dalam lingkungan kerja Pemprov Sumut.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Bengkulu Distribusikan 11.600 Vaksin Covid-19 ke Tujuh Kabupaten

Diharapkan hasil capaian pelaksanaan vaksinasi nakes di Bengkulu dapat meningkat dari saat ini yang baru mencapai 12 persen.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Kasus Suap Bansos, KPK Periksa Eks Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus

Keterangan Ihsan dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bansos di Kemsos, Adi Wahyono.

NASIONAL | 27 Januari 2021

2.127 Nakes di Banten Gagal Divaksin, Ini Penyebabnya

"Alasannya karena komorbid, pernah terpapar Covid-19, sedang hamil dan sedang menyusui,” ujar Agus.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Periksa Staf Ahli Mensos, KPK Dalami Tahapan Bansos Covid-19

KPK juga mendalami perolehan jumlah paket bansos yang disuplai dari PT Pertani untuk didistribusikan di Jabodetabek.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Kepala BKKBN Ungkap Penyebab Stunting di Indonesia

Saat ini total angka kelahiran per tahun sebanyak 5 juta dan sekitar 1,2 juta bayi di antaranya dalam kondisi kurang gizi kronis atau stunting.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Kapolri: Stabilitas Kamtibmas Tolok Ukur Pemulihan Ekonomi

“Bagaimana menampilkan Polri yang tegas namun manis. Tentunya, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik,” kata Jend. Sigit.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Sidang Vonis Jaksa Pinangki Digelar 8 Februari 2021

Setelah mendengar waktu pembacaan vonisnya sudah ditetapkan, Pinangki kembali meminta belas kasih dari para hakim.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Tersangka Rasisme, Ambroncius Nababan Resmi Ditahan

Ketua Umum DPP Projamin atau Pro Jokowi-Ma'ruf Amin itu terancam hukuman lima tahun penjara atas kasus rasisme terhadap Natalius Pigai.

NASIONAL | 27 Januari 2021

PT SMGP Akui Ada Kebocoran Pipa Gas Diduga Menyebabkan 5 Orang Tewas di Madina

Menurut Krishna, peristiwa kebocoran gas terjadi saat PT SMGP melakukan uji untuk pengoperasian di salah satu sumur uap panas bumi.

NASIONAL | 27 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS