Mendagri: Tata Kelola Jadi Sumber Masalah Dana Otsus Papua
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Mendagri: Tata Kelola Jadi Sumber Masalah Dana Otsus Papua

Rabu, 27 Januari 2021 | 16:31 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengungkapkan sumber masalah dana otonomi khusus (Otsus) Papua adalah pada tata kelola keuangan. Persoalan tata kelola itu dimulai sejak perencanaan, eksekusi hingga pengawasan keuangan.

“Kita melihat ada masalah tata kelola yang menjadi persoalan utama,” kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD di gedung DPD, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Rapat yang dilakukan secara online atau dalam jaringan (Daring) ini membahas masalah revisi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Tito menyebut berbagai praktik penyimpangan yang terjadi selama ini sebagai cermin buruknya tata kelola keuangan. Hal itu yang kemudian membuat banyaknya pejabat di Papua yang masuk penjara karena salah mengurus dana Otsus.

“Ini menjadi perhatian kedepan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudian peningkatan pengelolaan keuangan mulai perencanaan hingga pengawasan,” jelas Tito.

Mantan Kapolri ini menyebut persoalan lain yang terkait dana Otsus adalah tidak adanya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dia memberi contoh ada pembangunan dermaga oleh Kementerian PUPR. Dermaganya memang terbangun, namun tidak bisa berfungsi karena tidak ada jalan raya. Wewenang pembangunan jalan ada di pemerintah provinsi.

“Sinkronisasi seperti ini juga yang akan diberesin supaya tidak mubazir,” tutur Tito.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan untuk melanjutkan pemberian Dana Otonomi Khusus atau Otsus Papua dan Papua Barat selama 20 tahun ke depan atau hingga 2041. Usulan tersebut masuk dalam Revisi UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Selain melanjutkan Otsus Papua dan Papua Barat,Sri Mulyani menyebut pemerintah juga akan meningkatkan jumlah alokasi Anggaran Otsus untuk kedua provinsi tersebut yang selama ini 2% dari DAU dinaikkan menjadi 2,25 %.

Dia menyebut kenaikan anggaran otsus diharapkan akan membawa dampak terhadap perbaikan tata kelola. Selain itu, penyaluran Otsus akan menggunakan skema pendanaan block grant dan earmark berbasis kinerja.

“Ini tujuannya supaya setiap rupiah otsus itu betul-betul terkait dengan hasil. Dan juga perlu adanya tambahan untuk pembagi di antara provinsi, serta pembinaan dan pengawasan penggunaan dana otsus yang lebih kuat dan lebih reliable,” ujar Sri Mulyani.

Anggota Komite I dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan Papua. Wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) seperti NTT juga harus diperhatikan.

“Kami kadang iri juga dengan Papua. Dana sudah sangat besar dikucurkan. Kami di NTT sama dengan Papua yaitu masuk 3 T. Mohon diperhatikan juga untuk kesetaraan,” kata Abraham.

Dia juga merasa heran dengan Papua yang sudah diberikan Otsus. Namun tetap saja bergejolak. Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan kelompok separatis lainnya tetap ada, bahkan makin brutal.

Dia mencurigai ada kepentingan negara luar yang ikut bermain di Papua. Mereka bisa gunakan strategi proxy war, hasutan, perang ideologi, dan berbagai cara perang modern lainnya.

“Ini harus diperhatikan pemerintah Indonesia. Jangan sampai karena terganggu kepentingan di sana, lalu buat macam-macam. Apalagi dengan kebijakan Presiden Jokowi yang mengambil 51 persen saham PT Freeport,” tutur Abraham.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Penangkapan 2 Tanker Asing, Aksi Bakamla Diapresiasi

Bakamla adalah institusi strategis yang handal menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Anggota DPR Firman Subagyo Tegaskan di Era Presiden Jokowi Tak Ada Obral Izin

Politisi senior Partai Golkar ini mengakui terobosan Presiden Jokowi ketika menggabungkan bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjadi satu kementerian.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Hadiah Satu Juta untuk Pembuat Video Buang Sampah Sembarangan di Bengkulu

Sehmi mengatakan, jika ada video warga membuang sampah sembarangan akan diviralkan untuk memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan.

NASIONAL | 27 Januari 2021

2 Pekan Sungai Batanghari Meluap, 3 Warga Jambi Tewas Tenggelam

Kemungkinan korban sudah tewas karena sudah sepekan tidak ditemukan.

NASIONAL | 27 Januari 2021

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Eks Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus

Penjadwalan ulang dilakukan karena Ihsan Maulana belum menerima surat pemanggilan dari KPK.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Petugas Labfor Teliti Kondisi Udara di Madina

Labfor Polda Sumut masih melakukan pengecekan atas kondisi udara di Desa Sibanggor Julu terkait tewasnya lima warga karena menghirup gas beracun.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Rektor USU Muryanto Amin Dilantik 28 Januari

MWA USU menggelar rapat dalam membahas pelantikan Dr Muryanto Amin sebagai Rektor USU periode 2021-2026 pada Kamis (28/1/2021) siang.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Ketua Umum DPP N4J: Pelantikan Kapolri Membawa Pesan Kebangsaan yang Kuat

RE Nainggolan menambahkan, dirinya mengikuti perkembangan karier dan sepak terjang Listyo Sigit.

NASIONAL | 27 Januari 2021

14.754 Tenaga Kesehatan di Jambi Belum Divaksinasi

Tenaga kesehatan yang belum divaksinasi itu tersebar di dua kota, dan sembilan kabupaten.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Polres Madina Gagalkan Pengiriman 576 Ganja Tujuan Jakarta

Ketiga pelaku ditangkap dari dalam sebuah truk bemuatan ganja yang dikemas dalam 26 karung ukuran besar.

NASIONAL | 27 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS