KSP Siap Perjuangkan Nasib Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KSP Siap Perjuangkan Nasib Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer

Rabu, 27 Januari 2021 | 17:23 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan siap memfasilitasi perjuangan guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori (GTKNHK 35+) untuk menjadi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima audiensi delapan perwakilan guru dan tenaga kependidikan honorer dengan usia 35 tahun di gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/1/2021).

“Akan kami carikan formulanya sehingga ada perubahan, karena kami juga pernah penjuangkan honorer perawat,” kata Moeldoko.

Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan menyadari, kontribusi dan pengabdian guru dan tenaga kependidikan honorer sangat besar bagi pengembangan sumber daya manusia. Sayangnya, selama ini masih banyak guru dan tenaga kependidikan honorer yang mendapat upah jauh dari standar. Bahkan, katanya, Presiden Joko Widodo pun prihatin dan sangat memperhatikan masalah ini.

Hal itu pula yang mendorong KSP menerima audiensi GTKNHK 35+ untuk merumuskan masalah dan mencari solusi bersama. “Karena kami punya semangat yang sama untuk membantu nasib guru dan tenaga kependidikan honorer. Setelah pertemuan ini, GTKNHK bisa berkomunikasi secara intens dengan KSP untuk memperjuangkan apa yang diinginkan,” ujar Moeldoko.

Delapan perwakilan GTKNHK 35+ ini hadir dari berbagai provinsi. Di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sulawesi Utara. Sebagian besar telah menjadi guru dan tenaga kependidikan honorer lebih dari 15 tahun.

Salah satunya Yudha Aremba, yang merupakan Ketua I GTKNHK 35+. Yudha yang merupakan guru honorer salah satu sekolah dasar (SD) di Jawa Timur sudah memasuki masa pengabdian selama 16 tahun dan hingga kini hanya mendapat upah Rp 700.000 per bulan. “Sehingga masa muda kami habis untuk mencari kerja sampingan. Ini merupakan bentuk beratnya kami menjalankan kehidupan,” kata Yudha Aremba.

Dari pengabdiannya itu, Yudha dan para anggota GTKNHK 35+ sempat menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) pada Februari 2020. Pada Rakornas GTKHNK 35+ itu, disepakati dua tuntutan kepada Pemerintah, yakni permohonan pengangkatan sebagai ASN melalui Keputusan Presiden dan penaikan upah untuk guru dan tenaga kependidikan honorer di bawah usia 35 tahun.

“Hasil Rakornas tersebut juga akan didukung oleh kajian akademik beberapa profesor dan doktor terkait dengan keadaan kami di lapangan,” jelas Yudha Aremba.

Ditempat yang sama, Tinon Wulandari yang bekerja sebagai guru honorer di SMK, mengatakan dirinya sempat bahagia saat mendengar kabar adanya rekrutmen untuk 1 juta orang melalui seleksi P3K. Namun pada kenyataannya, perempuan dengan sapaan Wulan ini merasa seleksi P3K tersebut tidak berpihak pada guru dan tenaga kependidikan honorer.

“Dalam perjalanannya, seleksi P3K itu untuk umum, tidak memperhitungkan masa bakti. Sehingga bagi kami guru dan tenaga kependidikan honorer usia di atas 35 tahun menjadi berat karena harus bersaing dengan yang lebih muda. Apalagi, selama ini kompetensi guru dan tenaga kependidikan honorer masih diragukan,” ungkap Wulan.

Wulan juga memaparkan, dari rencana formasi P3K 1 juta orang yang melalui proses usulan dari Pemerintah Daerah, ternyata hanya terealisasi sekitar 467.000 orang. Dari ini, Wulan melihat masih banyak Pemerintah Daerah yang tidak mau mengusulkan formasi karena terkait penggajian yang masih dilimpahkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi, harapan kami tinggal Kepres. Tapi kami kembalikan lagi keputusan itu pada Pemerintah, karena kami yakin Pemerintah punya pertimbangan khusus,” terang Wulan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pernikahan Emas, Luhut Bersyukur Miliki Istri Cerdas dan Berhati Ikhlas

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersyukur memiliki istri Devi Pandjaitan Br Simatupang yang saat ini berusia 72 tahun

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Kementan Jadikan Kupang Daerah Percontohan Pertanian Terintegrasi

Syahrul Yasin Limpo menetapkan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah percontohan pengembangan usaha pertanian terintegrasi.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Dewan Pers Harap MK Tolak Uji Materi UU Pers

Dewan Pers berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengajuan uji materi UU 40/1999 tentang Pers

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Seekor Harimau Sumatera Mati Terjerat di Bengkalis

Seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) ditemukan dalam kondisi mati oleh masyarakat di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Riau.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

KPK Akui Politik Dinasti Membuka Celah Terjadinya Korupsi

KPK mengakui politik dinasti membuka celah terjadinya korupsi. Sejumlah keluarga yang membangun politik dinasti telah dijerat KPK.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

PWI: Wartawan Tidak Tunduk pada UU Ketenagakerjaan

Ketum PWI Atal S Depari menegaskan, wartawan tidak tunduk pada UU Ketenagakerjaan ketika melaksanakan tugas jurnalistik

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Anggota DPR Apresiasi Kesigapan Pemerintah Berantas Pinjol Ilegal

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengapresiasi kesigapan pemerintah memberantas kasus pinjaman online (pinjol) ilegal.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Wapres Minta Data Kemiskinan Lebih Mutakhir dan Akurat

Wapres Ma'ruf Amin memberikan arahan agar perbaikan data kemiskinan terus diupayakan.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Wapres Dorong BLK Komunitas Link and Match dengan Dunia Industri

Wapres Ma'ruf Amin meminta agar pemda lebih memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dan dipastikan link and match dengan kebutuhan industri.

NASIONAL | 17 Oktober 2021

Wapres Sampaikan Simpati atas Bencana Gempa di Bali

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menyampaikan simpatinya atas bencana gempa bumi yang terjadi di Bali.

NASIONAL | 17 Oktober 2021


TAG POPULER

# Dodi Reza Alex Noerdin


# OJK


# Piala Thomas


# Guru Honorer


# Pinjol Ilegal



TERKINI
Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Jakarta sampai 17 Oktober 2021

Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 di Jakarta sampai 17 Oktober 2021

BERITA GRAFIK | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings