KSP Siap Perjuangkan Nasib Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

KSP Siap Perjuangkan Nasib Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer

Rabu, 27 Januari 2021 | 17:23 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan siap memfasilitasi perjuangan guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori (GTKNHK 35+) untuk menjadi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima audiensi delapan perwakilan guru dan tenaga kependidikan honorer dengan usia 35 tahun di gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/1/2021).

“Akan kami carikan formulanya sehingga ada perubahan, karena kami juga pernah penjuangkan honorer perawat,” kata Moeldoko.

Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan menyadari, kontribusi dan pengabdian guru dan tenaga kependidikan honorer sangat besar bagi pengembangan sumber daya manusia. Sayangnya, selama ini masih banyak guru dan tenaga kependidikan honorer yang mendapat upah jauh dari standar. Bahkan, katanya, Presiden Joko Widodo pun prihatin dan sangat memperhatikan masalah ini.

Hal itu pula yang mendorong KSP menerima audiensi GTKNHK 35+ untuk merumuskan masalah dan mencari solusi bersama. “Karena kami punya semangat yang sama untuk membantu nasib guru dan tenaga kependidikan honorer. Setelah pertemuan ini, GTKNHK bisa berkomunikasi secara intens dengan KSP untuk memperjuangkan apa yang diinginkan,” ujar Moeldoko.

Delapan perwakilan GTKNHK 35+ ini hadir dari berbagai provinsi. Di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sulawesi Utara. Sebagian besar telah menjadi guru dan tenaga kependidikan honorer lebih dari 15 tahun.

Salah satunya Yudha Aremba, yang merupakan Ketua I GTKNHK 35+. Yudha yang merupakan guru honorer salah satu sekolah dasar (SD) di Jawa Timur sudah memasuki masa pengabdian selama 16 tahun dan hingga kini hanya mendapat upah Rp 700.000 per bulan. “Sehingga masa muda kami habis untuk mencari kerja sampingan. Ini merupakan bentuk beratnya kami menjalankan kehidupan,” kata Yudha Aremba.

Dari pengabdiannya itu, Yudha dan para anggota GTKNHK 35+ sempat menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) pada Februari 2020. Pada Rakornas GTKHNK 35+ itu, disepakati dua tuntutan kepada Pemerintah, yakni permohonan pengangkatan sebagai ASN melalui Keputusan Presiden dan penaikan upah untuk guru dan tenaga kependidikan honorer di bawah usia 35 tahun.

“Hasil Rakornas tersebut juga akan didukung oleh kajian akademik beberapa profesor dan doktor terkait dengan keadaan kami di lapangan,” jelas Yudha Aremba.

Ditempat yang sama, Tinon Wulandari yang bekerja sebagai guru honorer di SMK, mengatakan dirinya sempat bahagia saat mendengar kabar adanya rekrutmen untuk 1 juta orang melalui seleksi P3K. Namun pada kenyataannya, perempuan dengan sapaan Wulan ini merasa seleksi P3K tersebut tidak berpihak pada guru dan tenaga kependidikan honorer.

“Dalam perjalanannya, seleksi P3K itu untuk umum, tidak memperhitungkan masa bakti. Sehingga bagi kami guru dan tenaga kependidikan honorer usia di atas 35 tahun menjadi berat karena harus bersaing dengan yang lebih muda. Apalagi, selama ini kompetensi guru dan tenaga kependidikan honorer masih diragukan,” ungkap Wulan.

Wulan juga memaparkan, dari rencana formasi P3K 1 juta orang yang melalui proses usulan dari Pemerintah Daerah, ternyata hanya terealisasi sekitar 467.000 orang. Dari ini, Wulan melihat masih banyak Pemerintah Daerah yang tidak mau mengusulkan formasi karena terkait penggajian yang masih dilimpahkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi, harapan kami tinggal Kepres. Tapi kami kembalikan lagi keputusan itu pada Pemerintah, karena kami yakin Pemerintah punya pertimbangan khusus,” terang Wulan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wajib Lapor, Gisel dan Michael Yukinobu Kooperatif

Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu de Fretes kooperatif melakukan wajib lapor seminggu dua kali terkait kasus video syur.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Panji Tribrata Resmi Diserahkan Ke Jenderal Sigit

Upacara serah terima jabatan Kapolri ditandai dengan penyerahan Panji Tribrata dari Jenderal Idham Azis kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Vaksinasi di Jateng Capai 52,4 Persen

Sebanyak 86.570 tenaga kesehatan di Jawa Tengah telah disuntik vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Science dan PT Bio Farma.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Polisi Masih Buru Penyebar Pertama Video Syur Gisel

Penyidik masih terus menyelidiki dan mencari siapa orang yang pertama kali menyebarkan video syur Gisella Anastasia alias Gisel.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Ganjar Bersiap Terima Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua Besok

Ganjar mengaku tidak memiliki persiapan khusus jelang vaksinasi tahap kedua itu. Sebab, vaksinasi bukan hal yang pertama ia lakukan.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Komisi III DPR RI Uji Kelayakan Calon Hakim Hakim Agung

Rapat digelar secara fisik dan virtual Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Demond Junaidi Mahesa.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Ganjar: Banyak Persoalan Harus Diselesaikan jika Lockdown

Ada yang sudah pernah lockdown, gitu kan, tapi (kasus Covid-19) muncul lagi.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Kapolri Baru, Ganjar Berharap Ada Reformasi Besar

“Saya menyampaikan selamat kepada Pak Kapolri yang baru, Pak Sigit Listyo, mudah-mudahan bisa membawa amanah ini dengan sangat baik,” ujar Ganjar.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Akhyar Bakal Dilantik Sebagai Wali Kota dengan Masa Jabatan Tercepat di Indonesia

Gubernur Sumut tidak mempersoalkan pelantikan Akhyar Nasution sebagai Wali Kota Medan meski sisa jabatan yang diemban hanya tinggal tiga pekan.

NASIONAL | 27 Januari 2021

Mendagri: Tata Kelola Jadi Sumber Masalah Dana Otsus Papua

Persoalan tata kelola dana Otsus Papua dimulai sejak perencanaan, eksekusi hingga pengawasan keuangan.

NASIONAL | 27 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS