Pakar: Pemberitaan Dugaan Tindak Pidana Tak Boleh Langgar Asas Praduga Tidak Bersalah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar: Pemberitaan Dugaan Tindak Pidana Tak Boleh Langgar Asas Praduga Tidak Bersalah

Kamis, 28 Januari 2021 | 09:27 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Agus Surono, mencermati terkait pemberitaan di sebuah majalah pada pekan ini. Pemberitaan yang berjudul “Bancakan Bansos Banteng” di mana proses hukum penyidikannya terkait kasus bantuan sosial yang hingga saat ini masih berlangsung. Menurutnya, media harus menerapkan asas praduga tidak bersalah dan asas prudent (kehati-hatian) dalam pemberitaan kasus dugaan tindak pidana.

"Pemberitaan di majalah terkemuka minggu ini 'Bancakan Bansos Banteng' tidak boleh melanggar asas Presumption of Innocence (praduga tiak bersalah) sebagai wujud due process of law dalam penegakan hukum pidana," ujar Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Agus Surono, Kamis (28/1/2021).

Ia menyebutkan bahwa adanya media massa yang memberikan opini mengenai informasi yang diangkat dengan menerapkan prasangka bersalah dan menurunkan berita yang belum dikonfirmasi sebelumnya (cover both side) menjadi akar dan biang terjadinya penghakiman (trial by the press) dan merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka atau bahkan pelanggaran terhadap hak-hak pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa pidana tersebut.

Diketahui, landasan yuridis asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini, secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang berbunyi: “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa: “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Berdasarkan UU Pers tersebut, Agus juga menyebutkan bahwa implementasi asas praduga tidak bersalah ini harus diberlakukan dalam memberikan pemberitaan yang tidak menghakimi seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau bahkan kepada pihak-pihak manapun juga yang tidak atau belum ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Pelanggaran asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) yang terjadi karena kekeliruan informasi dari narasumber dapat mengakibatkan terjadinya trial by the press yang dapat menggiring masyarakat untuk memiliki keyakinan yang belum dibuktikan oleh pengadilan dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengakibatkan terserangnya hak tersangka," tegasnya.

Ia mengungkapkan, kemudahan penggunaan ruang publik (public sphere) saat menyampaikan laporan karya jurnalistik harus dilakukan dengan bertanggung jawab sebagai bentuk masyarakat yang taat hukum.

"Kebebasan pers (a freedom of the press) dalam perspektif pers Indonesia diterjemahkan sebagai kebebasan absolut, padahal sebenarnya kebebasan itu dibatasi oleh hak orang lain yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," jelasnya.

Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa itu pula terikat oleh Kode Etik dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Pers nasional harus dapat melaksanakan fungsi, asas dan kewajibannya secara profesional dengan terbebas dari campur tangan pihak manapun, termasuk pemilik pers sendiri demi tercapainya pemberitaan yang faktual," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Keributan di Timika, Polri Siap Beri Sanksi Anggotanya

Propam Polri sedang mmendalami peristiwa keributan itu antara anggota TNI dan Polri di Timika.

NASIONAL | 30 November 2021

Siswa SMK Mampu Hasilkan Startup Bisnis

Kemdikbudristek menggelar kegiatan workshop dan pameran hasil karya dan startup bisnis siswa SMK.

NASIONAL | 30 November 2021

Tokoh Imbau Rakyat Papua Tak Terprovokasi Isu 1 Desember

Rakyat di Papua diimbau agar tidak terpengaruh dengan isu 1 Desember yang sengaja dihembuskan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

NASIONAL | 30 November 2021

ASN Langgar Larangan Cuti Nataru, Sanksi Tegas Menanti

Pemerintah mewajibkan aparat sipil negara (ASN) menunda cuti pada Desember.

NASIONAL | 30 November 2021

Polri Dalami Video Polantas Diduga Minta Durian

Beredar video berisi seorang sopir truk mengeluh karena oknum Polantas diduga meminta durian yang diangkutnya.

NASIONAL | 30 November 2021

Petani di Bendungan Tugu Beterima Kasih kepada Jokowi

Petani di Bendungan Tugu, Trenggalek, Jawa Timur, berterima kasih kepada Presiden Jokowi.

NASIONAL | 30 November 2021

Menko Marves dan Menteri ATR Tinjau Proyek Bandara Kediri

Turut mendampingi kunjungan ini Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar.

NASIONAL | 30 November 2021

Pemkot Kediri Daftarkan KIK untuk Tahu Takwa dan Tenun Ikat

Tahu takwa diakui dalam jenis Pengetahuan Tradisional “Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

NASIONAL | 30 November 2021

66,6% Anak Lelaki Melihat Pornografi di Media Online

Terungkap 66,6% anak lelaki dan 63,2% anak perempuan pernah menyaksikan kegiatan seksual di media online.

NASIONAL | 30 November 2021

Ahmad Sahroni Kecam Aksi Penganiayaan di Sel Tahanan

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengecam aksi penganiayaan di sel tahanan.

NASIONAL | 30 November 2021


TAG POPULER

# Ameer Azzikra


# Omicron


# Bens Leo


# Cristiano Ronaldo


# Infeksi Lever



TERKINI
Kemenkes Imbau Masyarakat Patuh Prokes

Kemenkes Imbau Masyarakat Patuh Prokes

KESEHATAN | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings