Pejabat Setneg Diduga Terima Kickback dari PT Dirgantara Indonesia
Logo BeritaSatu

Pejabat Setneg Diduga Terima Kickback dari PT Dirgantara Indonesia

Kamis, 28 Januari 2021 | 14:38 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Tahun 2007-2017. KPK menduga terdapat aliran uang korupsi PT DI ke pejabat Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, pejabat PT DI itu diduga menerima kick back atau suap dari PT DI terkait pengadaan pesawat. Dugaan aliran uang korupsi PT DI kepada pejabat Setneg ini didalami tim penyidik dengan memeriksa empat orang saksi, pada Rabu (27/1/2021) kemarin. Keempat saksi yang diperiksa itu, yakni Kemal Hidayanto selaku mantan Manajer Penjualan ACS Wilayah Domestik PTDI; Achmad Azar selaku Manager Penagihan PT Dirganta Indonesia 2016-2018; Suharsono selaku mantan Kabiro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara tahun 2006-2015 dan Teten Irawang selaku Manajer SU ACS tahun 2017 PT DI.

"Melalui keterangan para saksi tersebut, Tim Penyidik KPK masih terus mendalami adanya dugaan penerimaan sejumlah dana sebagai kickback dari PT Dirgantara Indonesia kepada pihak-pihak tertentu di Setneg terkait pengadaan pesawat," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (28/1/2021).

Tim penyidik pada Selasa (26/1/2021) telah memeriksa mantan Sekretaris Kemsetneg Taufik Sukasah dan Kepala Biro Umum Setneg Piping Supriatna dalam kasus kasus pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT DI. Dalam pemeriksaan ini, KPK penyidik juga mendalami aliran uang korupsi PT DI ke pejabat di Setneg.

"Taufik Sukasah dan Piping Supriatna, kedua saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah dana oleh pihak-pihak tertentu di Setneg terkait proyek pengadaan servis pesawat PT Dirgantara Indonesia," kata Ali.

Diketahui, KPK menetapkan Direktur Utama PT PAL Indonesia, Budiman Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun 2007-2017. Budiman ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Aerostructure PT DI periode 2007- 2010, Direktur Aircraft Integration PT DI (2010-2012); dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI (2012-2017).

Penetapan tersangka terhadap Budiman Saleh merupakan pengembangan kasus yang sama yang telah menjerat mantan Dirut PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani. Budi Santoso dan Rizal Zailani sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Selain Budiman Saleh, dalam pengembangan kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka baru, yakni Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI tahun 2007-2014 yang juga Direktur Produksi PT DI tahun 2014 s.d 2019 Arie Wibowo, Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa Didi Laksamana, dan Dirut PT Selaras Bangun Usaha Ferry Santosa Subrata.

KPK menduga para tersangka telah melakukan korupsi terkait kontrak kerja fiktif dengan sejumlah perusahaan mitra penjualan, seperti PT Bumiloka Tegar Perkasa (BTP), PT Angkasa Mitra Karya (AMK), PT Abadi Sentosa Perkasa (ASP), PT Penta Mitra Abadi (PMA), dan PT Niaga Putra Bangsa (NPB)) dan PT Selaras Bangun Usaha (SBU). Kontrak dengan mitra penjualan tersebut hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI (Persero) dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user.

Pembayaran yang dilakukan PT DI kepada mitra yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan. Kemudian sejumlah dana yang ada di rekening tersebut dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT DI. Dana yang dihimpun oleh para pihak di PT DI melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif dialirkan kepada pejabat PT DI, pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya.

Atas perbuatan para tersangka, keuangan negara menderita kerugian yang ditaksir senilai sekitar Rp 202,196 miliar dan USD 8,65 juta atau sekitar Rp 315 miliar dengan asumsi kurs 1 USD adalah Rp 14.600.

Tak hanya itu, perbuatan tersebut memperkaya sejumlah pihak. Arie Wibowo, Didi Laksamana dan Ferry Santosa Subrata diduga turut kecipratan aliran dana dari tindak pidana korupsi tersebut. KPK menduga, Arie Wibowo menerima Rp 9,17 miliar; Didi Laksamana menerima Rp 10,8 miliar; dan Ferry Subrata menerima Rp 1,95 miliar.

KPK memastikan akan terus berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan kerugian negara sebagai bentuk upaya penyelamatan keuangan negara. Dari proses penyidikan yang dilakukan, KPK telah menyita aset senilai Rp 40 miliar.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Indonesia Merosot ke Peringkat 102 dalam Indeks Persepsi Korupsi Dunia

Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2020 mengalami kemerosotan sebesar tiga poin dibanding tahun sebelumnya dari skor 40 menjadi 37.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Gus Yasin Minta Masyarakat Tidak Takut Divaksin

"Kaosnya Gus Yasin bagus ya. Nanti habis ini wartawan jangan lupa minta kaosnya," celetuk Ganjar.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Alokasi Pupuk untuk Jawa Tengah Meningkat

Masih terdapat kendala pendistribusian pupuk bersubsidi seperti penggunaan Kartu Tani di Provinsi Jawa Tengah yang masih minim.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Pemprov NTT Dukung Penanganan Covid 19 di Kota Kupang

Ia meminta Pemkot Kupang untuk segera menginventarisasi kebutuhan apa saja terkait penanganan Covid-19 yang bisa segera diajukan ke pemerintah pusat.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Menteri LHK: Menjadi PNS Berarti Masuk dalam Barisan Pelayanan Publik

Sebagai pelayan publik, ada aturan dan cara kerjanya, serta prinsip-prinsip bagaimana PNS berada di tengah publik, yang disebut public life principles.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Pandemi Covid-19 Dorong Inovasi Pameran Pendidikan di Indonesia

Aku Pintar Virtual Edu Expo 2021 menghadirkan pameran pendidikan virtual yang dapat diakses secara gratis.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Gubernur Sumut: PT SMGP Harus Bertanggung Jawab dan Bisa Diproses Hukum

"Jadi PT Sorik Marapi Geothermal Plant tak hanya bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat, tapi bisa dipenjara," tegas Edy Rahmayadi.

NASIONAL | 28 Januari 2021

Askrindo Gandeng Baznas Selenggarakan Khitanan Massal di Bekasi dan Ternate

khitanan massal ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam memperoleh layanan kesehatan, utamanya untuk mencegah meningkatnya risiko penyakit

NASIONAL | 28 Januari 2021

Jokowi Setujui Penambahan Petugas Penyuluh KB

Pemerintah membutuhkan petugas yang bisa bekerja melakukan pembinaan penyuluhan dan pelayanan KB di tengah-tengah masyarakat.

NASIONAL | 28 Januari 2021

3 Pekerja Korban Longsor di Tanah Karo Ditemukan Meninggal Dunia

Jenazah ketiga orang korban diserahkan kepada keluarganya masing - masing.

NASIONAL | 28 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS