Politikus Golkar Dorong Titik Temu Pemerintah dan DPR soal RUU PDP
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-52)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-13)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-12)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-2)   |   IDXENERGY 747 (-0)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-13)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-19)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-4)   |   IDXPROPERT 877 (-9)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-20)   |   IDXTRANS 1056 (-4)   |   IDXV30 127 (-0)   |   INFOBANK15 952 (-12)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-4)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-9)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-2)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Politikus Golkar Dorong Titik Temu Pemerintah dan DPR soal RUU PDP

Senin, 1 Februari 2021 | 19:52 WIB
Oleh : CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mendorong tercapainya titik temu antara pemerintah dan DPR mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Menurut Christina, DPR menganggap perihal perlindungan data perlu lembaga di luar kementerian dikarenakan pemerintah menjadi salah satu pihak yang juga akan diawasi.

“Dalam rapat ini saya kembali mendorong Menkominfo agar segera ada titik temu antara pemerintah dan DPR terkait subtansi yang belum disepakati DPR dan pemerintah,” kata Christina di Jakarta, Senin (1/2/2021).

Hal tersebut disampaikannya terkait Rapat Kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Senin (1/2/2021). Rapat membahas evaluasi capaian kinerja Tahun Anggaran (TA) 2020, realisasi anggaran TA 2020, persiapan pelaksanaan TA 2021 dan isu-isu aktual lainnya.

Christina menyatakan pemerintah melalui Menkominfo menegaskan perlindungan data pribadi mengacu pada beberapa negara yang mengatur otoritas perlindungan data pribadinya, berada di bawah kementerian.

“Penegasan ini sekaligus mengonfirmasi kekhawatiran saya bahwa titik temu tersebut akan sulit dicapai,” ucap politikus Partai Golkar tersebut.

Tentunya, kata dia, kebuntuan itu harus segera dicari jalan keluarnya sehingga keinginan masyarakat memiliki payung hukum pelindungan data pribadi bisa segera terealisasi.

“Saya membayangkan jika terus seperti ini maka harapan masyarakat memiliki kepastian hukum aspek pelindungan data akan ikut terbengkalai,” ujarnya.

Terkait RUU PDP, Christina mengingatkan pada 10 Februari mendatang DPR akan mengakhiri masa persidangan III yang sekaligus menjadi masa sidang kedua pembahasan RUU PDP.

Ketentuan Tata Tertib DPR (tatib) mengatur suatu RUU dibahas Panja dalam maksimal 3 masa sidang dan hanya dapat diperpanjang oleh rapat paripurna atas permintaan pimpinan Komisi.

Hal-hal yang bisa menjadi alasan perpanjangan juga diatur dalam tatib, yaitu materi muatan yang kompleks, jumlah pasal yang banyak serta beban tugas komisi. Namun mengingat RUU PDP hanya terdiri dari 72 pasal dan materi muatannya pun tidak sekomplek RUU lainnya.

“Prediksi saya, argumentasi perpanjangan di luar 3 masa sidang akan sulit terpenuhi. Sehingga atas nama urgensi dan kemendesakan, kami mendorong perlu segera dicari titik temu antara DPR dan pemerintah sehingga kebuntuan ini bisa segera teratasi,” tutur Christina.

Selain soal RUU PDP, Christina juga mengangkat beberapa isu, utamanya kesiapan Indonesia mengimplementasikan analog switch off (ASO) atau beralihnya siaran analog kepada siaran digital.

Sebagaimana diamanatkan Pasal 60A UU Cipta Kerja, kata dia, migrasi penyiaran televisi analog ke digital yang disertai penghentian siaran analog akan diselesaikan paling lambat 2 November 2022.

“Masukan yang kami terima, perlu dibentuk Tim Digital Nasional yang melibatkan stakeholders terkait untuk segera membahas hal-hal yang perlu dipersiapkan, utamanya rencana aksi implementasi ASO, kewenangan institusi terkait hingga sosialisasinya,” katanya.

Christina menambahkan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak pada masyarakat banyak akibat diperlukannya perangkat dekoder khusus konversi atau keharusan untuk menggunakan TV digital.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Dalami Aliran Uang dan 2 Brompton ke Ihsan Yunus

KPK memastikan bakal mendalami aliran uang dan sepeda mewah merk Brompton dari tersangka kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19

NASIONAL | 1 Februari 2021

Terjebak di Selokan, Buaya 2 Meter Ditangkap Warga di Halmahera Selatan

Warga menangkap seekor buaya dengan panjang sekitar dua meter yang terjebak di selokan Pasar Moderen Desa Labuhan, Kota Labuha, Halmahera Selatan.

NASIONAL | 1 Februari 2021

PLN NTB Kembali Luncurkan Outage Management System, Inovasi Berbasis IT 4.0

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram mengimplementasikan Outage Management System.

NASIONAL | 1 Februari 2021

Terungkap, Tersangka Suap Bansos Serahkan Uang Rp 1,5 Miliar ke Operator Ihsan Yunus

Harry Sidabuke yang merupakan tersangka kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 diduga tak hanya menyuap Juliari P Batubara

NASIONAL | 1 Februari 2021

Nadiem: Sekolah Penggerak Bukan Sekolah Unggulan

Nadiem Anwar Makarim menegaskan program Sekolah Penggerak bukan ditujukan untuk sekolah unggulan.

NASIONAL | 1 Februari 2021

Peneliti IPB: Pentingnya Paradigma Baru Pembangunan Desa

Tim peneliti IPB juga merumuskan sejumlah rekomendasi paradigma baru pembangunan perdesaan. Di antaranya adalah pengembangan data desa presisi.

NASIONAL | 1 Februari 2021

Muncul Nama Indra Rukman dalam Rekonstruksi Kasus Suap Bansos

Dalam rekontruksi kasus korupsi dana bansos muncul nama pengusaha Indra Rukman yang diperankan oleh seorang penyidik.

NASIONAL | 1 Februari 2021

Rekonstruksi Suap Bansos, Uang Disimpan dalam Gitar Hingga Manjakan Pejabat Kemsos Berkaraoke

Dalam reka ulang, terungkap tersangka Harry Sidabuke menyiapkan sebuah gitar berisi uang Rp 150 juta sebagai pembayaran suap tahap delapan

NASIONAL | 1 Februari 2021

Ini Syarat Pemeriksaan GeNose di Stasiun

Mulai 5 Februari 2021, KAI menyediakan layanan lemeriksaan GeNose C19 di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Yogyakarta sebagai syarat untuk naik KA jarak jauh.

NASIONAL | 1 Februari 2021

Ketua Umum TP PKK Pusat Berikan 1 Juta Masker Untuk Warga DKI

TP PKK DKI diminta tetap bersemangat untuk mengingatkan masyarakat terkait pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 1 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS