Pemerintah Diminta Pertahankan Kewajiban Over The Top Asing
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Diminta Pertahankan Kewajiban Over The Top Asing

Selasa, 2 Februari 2021 | 13:30 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Kalangan DPR meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk mempertahankan pengaturan kewajiban over the top (OTT) asing untuk bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. OTT adalah layanan dengan konten berupa data, informasi, dan multimedia yang berjalan melalui jaringan internet.

“Saya mendorong Menkominfo (Johnny G Plate) untuk berani tetap pada pendiriannya bahwa OTT global itu wajib bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia. Jangan mau ditakut-takuti OTT asing dengan berbagai alasan. Ini adalah kedaulatan kita untuk mengaturnya,” kata mantan anggota Komisi I DPR yang kini duduk di Komisi VI, Evita Nursanty, di Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Dikatakan Evita, kedaulatan itu mencakup kedaulatan informasi dan keamanan data pribadi, kedaulatan dalam menjaga pertahanan negara, hingga kedaulatan ekonomi nasional melalui keberpihakan kepada OTT lokal dan operator nasional. Ketika OTT asing mengembangkan jaringan sendiri, maka kendali ada di tangan mereka, termasuk big data.

“Ketidaktegasan dalam urusan ini dengan membiarkan OTT asing bermain sendiri akan memunculkan kerawanan di berbagai bidang. Saya sangat peduli dengan informsi dan keamanan data pribadi, serta khawatir merebaknya konten tidak bertanggung jawab dan segala bentuk kriminal lain yang bisa membahayakan bangsa ini. Ingat, siapa yang menguasai informasi adalah pemenang di era digital ini. Itu sebabnya harus dikontrol, jangan kebablasan,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Menurut Evita, para pemain OTT global itu biasa memainkan isu pembatasan inovasi, menghalangi investasi, dan lainnya untuk melepaskan diri dari berbagai kewajiban mereka di negara lain. Karena itu, Evita ingin agar aturan yang dibuat itu tegas dan tidak bersifat karet.

“Jangan ada opsi lain selain opsi 'wajib' bekerja sama bukan 'dapat' bekerja sama yang bersifat karet. Mereka menikmati keuntungan dari kita dan wajar kalau kemudian Indonesia mendapat keuntungan yang lebih dari OTT global. Ada equal playing field dalam hal kontribusi ke pendapatan kas negara dalam bentuk pajak, retribusi, dan lainnya. Usaha kecil kita saja bayar retribusi, bayar pajak, masak mereka tidak,” tutur Evita.

Kewajiban untuk bekerja sama dengan penyelenggaraan telekomunikasi ini juga agar status OTT global jelas dan mereka menjalankan kewajibannya. Tidak boleh terjadi OTT memegang kendali penuh atas platform dan infrastruktur digital.

Diingatkan juga oleh Evita, masa pandemi Covid-19 ini menunjukkan penggunaan OTT global, seperti Google, Youtube, dan WhatsApp, melonjak tinggi, di tengah ambruknya entitas bisnis lain. Dalam kondisi seperti itu, Evita mempertanyakan kontribusi mereka terhadap negara atau penyedia jaringan di Indonesia.

“Saat banyak dunia usaha rontok dan menghadapi kesulitan besar karena tekanan pandemi ini, mereka malah semakin berkembang. Ke depan, kita melihat OTT ini akan semakin berkembang karena memang semua akan bergantung pada teknologi komunikasi dan informatika. Nah, saat itulah kita butuh ketegasan. Sekali lagi, jika OTT ini tidak diatur, maka potensi kerugian bagi pelaku usaha, yakni operator telekomunikasi, dan negara, akan terus membesar,” ucapnya.

Apalagi, ujar Evita, jika selama ini operator di dalam negeri merasa tidak adil atas layanan yang seharusnya mereka dilibatkan dan mendapat keuntungan, tetapi kenyataannya tidak memperoleh apa-apa. Artinya, pemerintah harus mendorong keadilan dan transparansi

“Kasihan kalau sampai industri telekomunikasi nasional bangkrut dan potensi anak-anak bangsa kita yang berjuang untuk membangun OTT lokal menjadi terhalangi karena semua sudah dikuasai oleh OTT asing,” kata Evita.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

3 Strata Penangkal Ancaman Keamanan

Purnomo Yusgiantoro mengatakan, ada tiga strata yang harus diterapkan untuk menangkal berkembangnya ancaman keamanan di Indonesia

NASIONAL | 18 September 2021

Purnomo: Ancaman Keamanan Berdampak pada Tata Kehidupan Bangsa

Purnomo Yusgiantoro mengingatkan seluruh elemen bangsa terkait berkembangnya model konsep dasar ancaman keamanan di berbagai negara di dunia

NASIONAL | 18 September 2021

Polisi Belum Tetapkan Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece

Polisi belum menetapkan tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece, tersangka penistaan agama di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 18 September 2021

BPBD Ingatkan Wisatawan Waspadai Gelombang Tinggi di Pantai Selatan

BPBD Banten sudah menyampaikan peringatan dini kepada pengelola wisata di pesisir selatan Lebak agar meningkatkan kewaspadaan cuaca buruk.

NASIONAL | 18 September 2021

Tekan Laju Urbanisasi, Mendagri Dorong Desa Perkuat Ekonomi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi desa, yakni masih meningkatnya laju urbanisasi.

NASIONAL | 18 September 2021

Menhub: Ganjil Genap Berlaku di Tempat Wisata di Indonesia

Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan aturan ganjil genap di tempat wisata ini belaku untuk seluruh Indonesia .

NASIONAL | 18 September 2021

Bakamla Jelaskan Situasi di Laut Natuna Utara Saat Ini

Badan Keamanan Laut menjelaskan situasi di Laut Natuna Utara saat ini. Di Laut Natuna Utara banyak kapal asing karena lalu lintas Selat Sunda dan Selat Malaka.

NASIONAL | 18 September 2021

CIPS: PTM Terbatas Harus Atasi Learning Loss Siswa

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas perlu mengatasi kondisi learning loss yang dialami para siswa

NASIONAL | 18 September 2021

KKB Sudah Deklarasikan Perang

Sekitar tiga tahun silam, KKB sudah melakukan eksekusi massal terhadap warga sipil yang sedang mengerjakan proyek infrastruktur negara.

NASIONAL | 18 September 2021

KSP: Pemerintah Konsisten Wujudkan Reforma Agraria

Abetnego Tarigan menegaskan, pemerintah tetap konsisten mewujudkan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Jumlah Pengunjung TMII Capai 2.000 Lebih pada Akhir Pekan

Jumlah Pengunjung TMII Capai 2.000 Lebih pada Akhir Pekan

MEGAPOLITAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings