Indeks Persepsi Korupsi Turun, Pemerintah Optimalkan Sistem Pencegahan dan Terintegrasi
Logo BeritaSatu

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Pemerintah Optimalkan Sistem Pencegahan dan Terintegrasi

Rabu, 3 Februari 2021 | 18:35 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mengingatkan kepada pejabat publik dan aparatur sipil negara (ASN) agar berhati-hati dengan area rawan korupsi. Hal ini menyusul turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Meski begitu, penegakan hukum serta penerapan sistem layanan publik yang dapat mencegah terjadinya korupsi, mengalami peningkatan.

Sektor pelayanan publik juga beradaptasi selama Covid-19 mewabah. Banyak sistem pelayanan yang kini dilakukan dengan aplikasi tanpa tatap muka. Tentu, sistem layanan daring ini juga mengurangi terjadinya pungutan liar atau suap dalam penyelenggaraan pelayanan.

“Karena yang diharapkan masyarakat adalah kecepatan memberikan perizinan dan kecepatan memberikan pelayanan di segala bidang,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo, Rabu (3/2/2021).

Menurut Tjahjo, pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik terlihat dari penyederhanaan perizinan usaha, serta perizinan administrasi umum. Pemerintah kini memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyatukan banyak unit pelayanan publik dalam satu gedung.

Perizinan yang dulu tumpang tindih dan tersebar di berbagai instansi, saat ini mulai terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Dalam laporan pengukuran outcome oleh Transparency International Indonesia (TII) pada November 2020, dunia usaha mulai merasakan adanya efisiensi waktu dan biaya. Sebab prosedur perizinan menjadi lebih cepat dan sederhana.

Di sisi lain, upaya penegakkan hukum yang transparan dan birokrasi melayani menjadi fokus pemerintah. Sebab, korupsi pada dua aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap negara.

“ASN harus cermat dan berhati-hati terhadap area rawan korupsi,” tegas Tjahjo.

Area rawan korupsi yang dimaksud Menteri Tjahjo meliputi perencanaan anggaran, hibah dan dana bantuan sosial, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan. Birokrasi pemerintah juga diperkuat dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Penerapan SPBE Indonesia, bahkan mengalami peningkatan peringkat, dari peringkat 103 pada 2019, menjadi 88 pada 2020. Pemeringkatan itu didasarkan penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu aplikasi umum dalam SPBE adalah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Onine Rakyat (LAPOR!).

Aplikasi ini adalah portal berbagi pakai yang menjadi wadah masyarakat untuk melaporkan pelayanan publik yang kurang memuaskan, termasuk jika ada indikasi pungutan liar atau korupsi. Berdasarkan data terbaru, nilai IPK Indonesia turun dari 40 pada 2019, menjadi 37 pada 2020.

Peringkat Indonesia ikut turun dari 85 ke 102. Nilai itu tentu tidak lepas dari kualitas SDM yang bekerja di sektor pemerintahan. Pada sektor SDM, Kementerian PAN dan RB bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong penerapan sistem merit di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.

Demikian halnya seleksi jabatan pimpinan tinggi agar dilakukan secara terbuka, transparan, dan adil. Pengelolaan data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN juga didorong agar terintegrasi secara nasional.

Sebagai informasi, program Stranas PK diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh pimpinan dari lima instansi pemerintah, yaitu Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, Bappenas, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Stranas PK berkolaborasi dengan 87 kementerian dan lembaga, serta 542 pemerintah daerah yang fokus dalam perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan reformasi birokrasi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Warga Majene Kembali Rasakan Guncangan Kuat Gempa M5,2

Tidak ada laporan dampak pascagempa tersebut.

NASIONAL | 3 Februari 2021

Marwan Jafar Harap BKPM Jadi Lokomotif Investasi

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar berharap agar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat menjadi lokomotif investasi Indonesia.

NASIONAL | 3 Februari 2021

Dentuman Misterius di Malang, BMKG: Bukan Fenomena Alam

Dentuman tersebut sama sekali tidak terdeteksi data seismik BMKG.

NASIONAL | 3 Februari 2021

Masyarakat Diminta Laporkan Pelanggaran SKB Seragam Agama

Kemdikbud sudah membuka unit layanan terpadu (ULT) dengan nomor 177 serta berbagai macam portal dan email yang bisa dihubungi masyarakat.

NASIONAL | 3 Februari 2021

Kasus Eks Dirut Garuda Dilimpahkan ke Kejari Tangerang

Kejari Kota Tangerang, menerima pelimpahan tersangka serta barang bukti tindak pidana kepabeanan dan penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton

NASIONAL | 3 Februari 2021

Forum Merdeka Barat 9: Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021 Lebih Kolaboratif

Program BST Kemsos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam penyaluran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

NASIONAL | 3 Februari 2021

Pemda dan Kepsek Diminta Cabut Aturan soal Seragam Khusus Agama

Pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut keagamaan lainnya di sekolah.

NASIONAL | 3 Februari 2021

Langgar Imigrasi, Istri Teroris JI Dideportasi ke Inggris

Tazneen Miriam Sailar adalah istri Asep Ahmad Setiawan alias Abu Ahmad dan akan segera dideportasi ke Inggris.

NASIONAL | 3 Februari 2021

Hasil Investigasi ESDM Sebut PT SMGP Lakukan Malaoperasi

Peralatan komunikasi tidak dibawa oleh semua petugas serta peralatan deteksi gas tidak dibawa. Sosialisasi juga tidak optimal.

NASIONAL | 3 Februari 2021

Lewat Teknologi PATS, Sanspower Alirkan 1,6 Juta Liter Air Per Hari

Sebagai tenaga penggerak, PATS menggunakan energi sinar matahari yang memiliki keunggulan lebih yakni tidak adanya biaya harian maupun bulanan.

NASIONAL | 3 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS