ICW Desak Hakim Hukum Jaksa Pinangki 20 Tahun Penjara
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

ICW Desak Hakim Hukum Jaksa Pinangki 20 Tahun Penjara

Senin, 8 Februari 2021 | 08:39 WIB
Oleh : Fana Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman maksimal atau 20 tahun pidana penjara terhadap Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari.

Diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini menggelar sidang putusan untuk terdakwa Pinangki atas perkara dugaan suap, pencucian uang,dan pemufakatan jahat.

"ICW mendesak Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis maksimal atau 20 tahun penjara kepada terdakwa Pinangki Sirna Malasari," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan pers yang diterima, Senin (8/2/2021).

Kurnia menyatakan, terdapat lima alasan yang mendasari argumentasinya agar Pinangki dihukum maksimal. Pertama, Pinangki merupakan penegak hukum yang harusnya meringkus DJoko S Tjandra. Namun, Pinangki justru mencari cara agar Joko terbebas dari jerat hukum.

Kedua, Pinangki diduga melakukan tiga tindak pidana sekaligus, mulai dari penerimaan suap, permufakatan jahat, dan pencucian uang. Ketiga, tindakan Pinangki telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum.

"Keempat, salah dua kejahatan Pinangki yakni dugaan penerimaan suap dan permufakatan jahat dilakukan dalam konteks penegakan hukum, yakni permohonan fatwa ke Mahkamah Agung. Tindakan ini mestinya dipandang serius, karena telat menciderai makna penegakan hukum itu sendiri)," kata Kurnia.

Kelima, Kurnia menyatakan, berdasarkan pengamatan ICW, Pinangki tidak kooperatif selama masa persidangan. Hal ini dibuktikan dari bantahan Pinangki yang mengklaim tidak pernah mendapatkan uang dari Djoko, menyusun action plan, dan memberikan US$ 50 ribu ke Anita Kolopaking.

"Jika Hakim menjatuhkan vonis ringan atau sekadar mengikuti tuntutan Jaksa, maka dapat dikatakan institusi kekuasaan kehakiman tidak serius dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, hal tersebut juga akan berimbas pada penurunan kepercayaan publik pada pengadilan," tegas Kurnia.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Pinangki. Jaksa meyakini Pinangki terbukti menerima suap sebesar US$ 500 ribu dari US$ 1 juta yang dijanjikan Djoko Soegiarto Tjandra.

Suap itu diterima Pinangki dari Joko Tjandra melalui pengusaha yang juga mantan politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya untuk mengurus permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung. Selain itu, Jaksa meyakini Pinangki melakukan pencucian uang atas uang suap yang diterima serta bermufakat jahat untuk mengurus permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi saat kembali ke Indonesia.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa hanya mempertimbangkan status Pinangki sebagai aparat penegak hukum yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara untuk hal meringankan, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal, yakni Pinangki dianggap belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya, serta memiliki anak yang masih berusia empat tahun.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jaksa Pinangki Hadapi Vonis Perkara Suap, Pencucian Uang, dan Pemufakatan Jahat

Tim kuasa hukum berharap Pinangki mendapatkan putusan yang terbaik.

NASIONAL | 8 Februari 2021

Situs Streaming Ilegal Siaran Bola Makin Banyak

Pihak Mola TV menyatakan pelaku pembajakan siaran sepakbola secara ilegal makin banyak.

NASIONAL | 8 Februari 2021

Bencana Jateng, Menteri Risma Tinjau Titik Banjir dan Longsor

Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik dan santunan kematian dengan nilai total Rp 203,8 juta.

NASIONAL | 7 Februari 2021

Angka Kematian Akibat Covid-19 di Semarang Masih di Atas Nasional

Menurut dia, rata-rata pertambahan penderita baru setelah pelaksanaan PKM berada di bawah 100 orang per hari.

NASIONAL | 7 Februari 2021

Misteri Dentuman Terpecahkan, Lapisan Inversi Jadi Biang Keladi

Suara dentuman tersebut disebabkan oleh petir, tapi ada faktor lain yang menjadi biang keladinya, yaitu lapisan inversi.

NASIONAL | 7 Februari 2021

AYDA Membuka Jalan Talenta Muda Indonesia untuk Mendunia

Indonesia mengukir nama pada AYDA Summit 2020, yaitu Greta Elsa dari UPH sebagai Asia Young Designer of The Year kategori desainer interior.

NASIONAL | 7 Februari 2021

Tiongkok Buka Peluang Beasiswa untuk 3.000 WNI

Indonesia dan Tiongkok saat ini mengalami peningkatan kerja sama yang pesat dalam berbagai bidang termasuk pendidikan.

NASIONAL | 7 Februari 2021

Airlangga Diminta Batalkan Hasil Musda IX Partai Golkar Ambon

Yang terpenting dalam Musda IX Golkar Kota Ambon adalah prosedur yang sah, karena merupakan keputusan tertinggi dalam organisasi partai sesuai tingkatan.

NASIONAL | 7 Februari 2021

1.000 Calon Bintara Asli Papua "Digembleng" di Sejumlah Resimen Induk Daerah Militer

Komandan Rindam IV/Diponegoro Kolonel Inf Tarsono menjelaskan setiap prajurit siswa yang mengikuti pendidikan harus melewati tes diagnostik.

NASIONAL | 7 Februari 2021

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di NTT di atas 50%

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari paparan Covid-19 berada di atas 50%.

NASIONAL | 7 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS