Status WNI Dicabut, Akhir Polemik Kewarganegaraan Ganda Orient?
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Status WNI Dicabut, Akhir Polemik Kewarganegaraan Ganda Orient?

Senin, 8 Februari 2021 | 20:00 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) akan menerbitkan surat keputusan (SK) kehilangan kewarganegaraan terhadap Orient Riwu Kore. Sebab, Orient yang merupakan bupati Sabu Raijua terpilih, masih berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat (AS).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemkumham nantinya bakal menyampaikan secara resmi mengenai SK tersebut. Perwakilan kedutaan besar (kedubes) atau konsulat jenderal bakal menyampaikan kepada Kemkumham bahwa ada WNI yang menjadi warga negara asing (WNA) di negara tersebut.

Sekadar diketahui, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Hal itu diatur Undang-Undang (UU) 12/2006 tentang Kewarganegaraan, Pasal 23. Pada 1 Februari 2021, Kedubes AS menjawab Surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua Nomor:136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020. Pihak kedubes membenarkan Orient merupakan warga negara AS.

Klaim WNI
Orient mengaku masih berstatus warga negara Indonesia (WNI). Status kewarganegaraan Indonesia itu tak pernah dilepas, walau Orient bekerja di AS. Pasalnya, Orient masih bolak-balik ke Indonesia untuk melihat orang tua, keluarga dan saudara-saudaranya di Kupang maupun Sabu Raijua. “Saya WNI yang sah,” ungkap Orient.

Orient menyebut nomor induk kependudukan (NIK) miliknya, tercatat di basis data kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Meski begitu, Orient menyatakan pernah mempunyai paspor AS ketika bekerja di negara tersebut. Orient pun mengaku telah mengajukan pencabutan status warga negara AS.

Menurut Orient, apabila seseorang telah menjadi pejabat publik, politik maupun angkatan bersenjata di negara lain, maka otomatis kewarganegaraan AS gugur. Kasus ini pernah terjadi saat Arcandra Tahar dilantik dan mengucapkan sumpah sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2016.

“Bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian salah satu isi sumpah jabatan menteri. Arcandra memang sempat diberhentikan pada 15 Agustus 2016, karena berkebangsaan asing.

Namun, pada 14 Oktober 2016, Arcandra dilantik menjadi Wakil Menteri ESDM. Perbedaan dengan kasus Orient, ada persyaratan BB.1-KWK saat seseorang mengajukan diri sebagai kepala daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945, dan NKRI,” demikian petikan syarat itu.

Atas dasar itu, Orient diduga memberikan keterangan palsu saat tahap verifikasi berkas pencalonan di KPU. Orient disebut melanggar Pasal 184 UU 1/2015 yang mengatur soal pemilihan kepala daerah (pilkada). “Dia kan berarti memberikan keterangan tidak benar. WNA, tetapi mengaku WNI,” ucap anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Tidak Dilantik
Menurut Titi, Orient tidak bisa dilantik sebagai bupati terpilih. Titi menjelaskan, skema Pasal 164 ayat (4) UU Pilkada bisa diterapkan, yakni wakil bupati Sabu Raijua tetap dilantik meski tanpa berpasangan. Pasal 164 ayat (4) tersebut mengatur soal calon kepala daerah yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan Orient tidak bisa dijatuhkan sanksi diskualifikasi. “Soal diskualifikasi, tidak ada pengaturan diskualifikasi karena perubahan syarat calon. UU Pemilihan tidak mengatur soal itu. Ini berbeda dengan UU Pemilu, bagi caleg (calon anggota legislatif terpilih), kalau ada syarat calon tidak terpenuhi lagi, maka dia (caleg) bisa didiskualifikasi atau batal untuk dilantik,” kata Fritz.

KPU pusat angkat bicara mengenai kasus Orient. Pelaksana Tugas (plt) Ketua KPU, Ilham Saputra mengatakan, proses pendaftaran Orient, sah. Ilham menjelaskan, KPU Sabu Raijua telah mengecek identitas Orient saat pendaftaran. Berdasarkan informasi dari Dinas Dukcapil Kupang, Orient merupakan WNI.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting juga mengatakan, KPU Sabu Raijua sudah menjalankan tugas sesuai UU Pilkada. Menyangkut pelantikan Orient, Evi menegaskan, hal itu bukan ranah KPU. “Tugas KPU Sabu Raijua melaksanakan tahapan sudah selesai sampai kepada penetapan calon terpilih dan mengirimkannya kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) melalui provinsi,” ungkap Evi.

Pindah Alamat
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, Orient awalnya memang berstatus WNI. Zudan menjelaskan, sesuai database Sistem Kependudukan (Simduk), Orient terdata pada 1997 sebagai WNI dengan alamat Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok Jakarta Utara (Jakut). Pada 28 Agustus 2018, Orient melakukan perekaman e-KTP di Dinas Dukcapil Jakut.

Berikutnya, pada 10 Desember 2019, Orient berpindah alamat ke Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Orient lalu mengajukan permohonan pindah alamat e-KTP ke Kota Kupang. Namun dalam rentang waktu tersebut, Orient memiliki paspor AS. Artinya, Orient memiliki kewarganegaraan AS.

Zudan pun mengaku telah menghubungi Orient mengenai polemik kewarganegaraan ganda. “Saya berhasil menelepon Pak Orient Riwu Kore tanggal 3 Februari 2021, diperoleh informasi bahwa benar yang bersangkutan pernah memiliki paspor negara Amerika Serikat (AS) tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia,” kata Zudan.

Masa jabatan bupati Sabu Raijua periode 2015-2020 akan berakhir pada 17 Februari 2021. Kemdagri belum memutuskan sikap soal dilantik atau tidaknya Orient. Kemdagri akan mempertimbangkan usulan untuk menunda pelantikan Orient sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu. Akmal menyebut pemerintah menghormati proses pilkada di Sabu Raijua.

Namun, pemerintah juga mencermati fakta hukum terkait kewarganegaraan AS yang melekat pada Orient. “Agar nanti ketika proses pilkada ini selesai, dan bermuara pada pengesahan penetapan pasangan calon melalui putusan Mendagri tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri, Akmal Malik.

Kemdagri telah menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri, Ditjen Dukcapil, Kapolda NTT Irjen Lotharia Latif, beberapa waktu lalu. Kemdagri akan berkoordinasi dengan otoritas berwenang untuk memastikan masalah Orient yang memiliki kewarganegaraan AS.

Partai Pengusung
Orient maju pilkada berpasangan dengan Thobias Uly. Pasangan itu diusung PDI Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pasangan ini memenangkan pilkada dengan meraih 48,3% atau 21.359 suara. Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD PDIP Nusa Tenggara Timur (NTT), Nelson Matara menyebut dipilihnya Orient sebagai calon, sudah melalui prosedur.

Nelson menuturkan partainya hanya memiliki waktu sedikit untuk memutuskan pencalonan, sehingga tidak banyak waktu untuk mendalami profil Orient. Demikian halnya persoalan administrasi yang menunjukkan Orient berkewarganegaraan AS. “Kami di pengurus tingkat DPD, hanya mendapat hasil telaahan dari teman-teman DPC. Kami tak jeli dalam proses ini,” kata Nelson.

Sementara itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan isu kewarganegaraan ganda Orient, sempat berembus di awal masa penjaringan calon kepala daerah dari Demokrat. Thobias tercatat sebagai kader Demokrat. Bappilu Demokrat telah menindaklanjuti dan meminta klarifikasi kepada ketua DPD Demokrat NTT, Jefri Riwu Kore.

Hasilnya, Jefri menyatakan Orient tak berkewarganegaraan ganda. Bappilu lantas mengajukan permohonan rekomendasi kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Pada saat rapat pendalaman Bappilu dengan Ketua DPD NTT sudah kita pertanyakan. Karena ada jaminan dari Ketua DPD yang notabene ini (Orient) adalah adik kandungnya, tentu kami indahkan,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Secercah Cahaya di Tengah Maraknya Intoleransi Dunia Pendidikan

Kisah paling banyak berasal dari Provinsi Maluku yang pernah porak-poranda akibat kerusuhan berlatar belakang agama pada periode 1999-2004 lalu.

NASIONAL | 8 Februari 2021

Kasus Pelindo II, Kejagung Periksa Anak RJ Lino

Clarissa Sastra Lino diperiksa Kejagung dalam perkara dugaan Tipikor antara Pelindo II dengan JICT.

NASIONAL | 8 Februari 2021

Kasad Pimpin Sertijab Danpuspomad

Dua jabatan yang diserahterimakan yaitu Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kasad dan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad).

NASIONAL | 8 Februari 2021

Pemanfaatan Limbah Jelantah untuk Kelestarian Lingkungan

CMU dengan program Jelantahku akan melakukan pengumpulan minyak jelantah baik dari rumah tangga maupun industri.

NASIONAL | 8 Februari 2021

Untuk Korban Bencana, FFI Dukung Akses Gizi

Frisian Flag Indonesia (FFI) berkolaborasi bersama dalam menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam di wilayah Sulawesi, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat

NASIONAL | 8 Februari 2021

Kasus Abu Janda Disidik, Polisi Periksa Tengku Zulkarnain

Buntut dari cuitan “Islam Arogan” ditangani polisi sesuai LP/B/0056/I/2021/Bareskrim tertanggal 29 Januari 2021.

NASIONAL | 8 Februari 2021

Sambut HPN, Forwaka-Kejagung Gelar Rapid Tes Antigen Gratis dan Bagi Sembako

Jamintel Kejagung Sunarta mengapresiasi aksi sosial kepeduliaan kepada sesama yang dimotori Forum Wartawan Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kejagung.

NASIONAL | 8 Februari 2021

Media Nasional Diperlukan untuk Perangi 800.000 Situs Penyebar Hoax

Media massa nasional tetap diperlukan untuk berperan memerangi situs-situs penyebar hoax, dengan menyajikan informasi yang kredibel dan akurat.

NASIONAL | 8 Februari 2021

KPAI: Libatkan Pemuka Agama untuk Redam Hoax SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

Sebab yang terjadi di lapangan, pro kontra SKB ini telah berubah menjadi pertentangan dan perdebatan antaragama, bukan hanya sekadar seragam sekolah.

NASIONAL | 8 Februari 2021

Status Kewarganegaraan Orient Riwu Kore Masih Dibahas Kemkumham

Pembahasan mengenai Bupati Orient Riwo Kore yang terungkap memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat itu masih berjalan hingga saat ini.

NASIONAL | 8 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS