Langkah Pemerintah Alokasikan Rp 20 Triliun untuk BPUI Tak Tepat
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Langkah Pemerintah Alokasikan Rp 20 Triliun untuk BPUI Tak Tepat

Selasa, 9 Februari 2021 | 07:20 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memandang langkah pemerintah tidak tepat terkait mengalokasikan dana sebesar Rp 20 triliun dalam rangka penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI.

Nantinya dana akan digunakan untuk restrukturisasi polis Jiwasraya melalui aset yang dipindahkan IFG Life sebagai anak usaha BPUI.

Anggota Komisi XI, Anis Byarwati mengatakan pemberian PMN kepada BPUI yang merupakan perusahaan asuransi BUMN yang menjadi IFG Life untuk membayar polis jiwasraya merupakan skema financial engineering. Hal ini telah menyebabkan rakyat negara menanggung beban berat atas skandal kasus Jiwasraya.

“Skandal Jiwasraya merupakan korupsi dan kejahatan terkoordinir dilakukan sekelompok orang yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar,” jelasnya dalam Rapat Komisi XI bersama Kementerian Keuangan, Senin (8/2/2021).

Ia mengatakan bahwa pemberian PMN merupakan skema menanggung beban skandal Jiwasraya yang dilakukan menggunakan uang rakyat, sehingga sangat tidak adil memberikan PMN dari uang rakyat, kepada perusahaan yang dirampok oleh sekelompok orang atau kejahatan terorganisir (organized crime) yang dilakukan secara terstruktur.

Padahal seharusnya kata Anis, PMN itu menjadi pendorong untuk memperbaiki kinerja dan daya saing BUMN sehingga berdampak besar bagi kemakmuran rakyat.

“Kami berpendapat PMN untuk BPUI senilai Rp 20 triliun kurang tepat dan tidak bisa disetujui dengan mempertimbangkan beban negara dan beban rakyat saat ini,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa seharusnya pemerintah mengalokasikan PMN untuk skala yang lebih prioritas dan lebih tepat dalam membantu masyarakat yang terdampak kesehatan, ekonomi akibat Covid-19.

Seharusnya pemerintah mengalokasikan PMN untuk BUMN yang tidak memiliki permasalahan kejahatan, fraud, korupsi dan moral hazard untuk mendorong perbaikan kinerja usaha sehingga bisa berkembang lebih optimal dan membantu akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Menurutnya langkah penyelesaian polis nasabah melalui PMN akan menimbulkan beban di kemudian hari, ditengah munculnya kasus serupa seperti Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Pemerintah masih memiliki opsi untuk mengelola dan membuat skala prioritas pembayaran kewajiban nasabah tradisional yang jatuh tempo dengan perkiraan nilai Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun, dan restrukturisasi untuk nasabah Jiwasraya Saving Plan,” jelasnya.

Disisi lain, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mengembangkan skema alternatif untuk pemenuhan kewajiban bagi 5,2 juta nasabah tradisional Jiwasraya yang masih akan jatuh tempo secara bertahap dalam jangka panjang.

Sementara itu, ia mengingatkan agar pemerintah memiliki due diligence untuk seluruh perusahaan asuransi BUMN untuk melakukan deteksi dini adanya unsur fraud, korupsi atau moral hazard sehingga pemerintah memiliki kesempatan untuk mengambil kebijakan memperbaiki dan reformasi perusahaan secara dini.

“Kami menolak kebijakan PMN untuk BPUI sebesar Rp 20 triliun dan mendorong pemerintah kembangkan skema untuk pemenuhan kewajiban bagi 5,2 juta nasabah tradisional Jiwasraya yang masih akan jatuh tempo secara bertahap dalam jangka panjang,” tegasnya.

Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy mengatakan dalam beberapa kesempatan rapat kerja antara pihaknya dengan BPUI, perusahaan pelat merah itu justru kebingungan untuk mengalokasikan suntikan dana dari pemerintah tersebut.

“Ini seperti BPUI secara mereka memberikan presentasi kepada kami, tapi mereka belum bisa meyakinkan dirinya sendiri apalagi kepada kami untuk menggunakan dana Rp 20 triliun,” kata Vera.

Vera menegaskan, seharusnya pemerintah mengalokasikan PMN tergantung dari kapasitas BUMN penerima. Dalam hal BPUI, Vera terhadap BUMN tersebut bisa lebih mengeksplor bisnis usahanya dan merevisi key performance indicators (KPI).



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemburu Burung di Lombok Tengah Tewas Tenggelam di Sungai

"Saat itu korban hendak mengambil hasil buruannya yang jatuh ke sungai, korban terpeleset kemudian terjatuh dan tenggelam di sungai tersebut," ungkap Herry.

NASIONAL | 9 Februari 2021

Korban Penembakan KKB Dievakuasi ke Timika Hari Ini

RNR (32) sudah dalam keadaan sadar dan telah dirawat di Puskesmas Bilogai. Selasa ini, dia akan dievakuasi ke Kabupaten Mimika.

NASIONAL | 9 Februari 2021

Irwandi Yusuf Rekomendasikan Adik Kandungnya Sebagai Wagub Aceh

Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) Irwandi Yusuf merekomendasikan adik kandungnya, M Zaini Yusuf sebagai salah satu calon wakil gubernur.

NASIONAL | 8 Februari 2021

13.518 SDM Kesehatan di Sulut Sudah Divaksinasi

Satgas Penanganan Covid-19 Sulawesi Utara (Sulut) menyebut 13.518 sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

NASIONAL | 8 Februari 2021

Banjir Genangi Kompleks Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Pasien Aman

Banjir masih menggenangi kompleks Rumah Sakit (RS) Islam Sultan Agung di Jalan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

NASIONAL | 8 Februari 2021

Kasus Covid-19 di Sulawesi Utara Tembus 14.000

Berdasarkan catatan Satgas Penanganan Covid-19 Sulawesi Utara (Sulut), Senin (8/2/2021), akumulasi kasus positif Covid-19 menembus angka 14.000 orang lebih.

NASIONAL | 8 Februari 2021

Sultan Hamengku Buwono X Siap Divaksin Covid-19

Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap, ketersediaan vaksin Covid-19 untuk lansia atau berusia 60 tahun ke atas, bisa lebih cepat.

NASIONAL | 8 Februari 2021

Kasus Penembakan di Depan Keluarga, Sahroni: Aparat Tidak Boleh Brutal

Kejadian penembakan terhadap Deki Susanto, seorang tersangka kasus perjudian di Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), mengejutkan banyak pihak.

NASIONAL | 8 Februari 2021

BMKG Ingatkan Potensi Banjir dan Tanah Longsor di Jawa Timur

Selama tiga hari ke depan sejumlah daerah di Jawa Timur berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi, salah satunya banjir.

NASIONAL | 8 Februari 2021

Ustaz Maaher Meninggal, Dokter Akan Beri Penjelasan

Mabes Polri mengatakan dokter akan menjelaskan sakit yang merenggut nyawa Soni Ernata alias Ustaz Maaher At-Thuwailibi yang meninggal dunia di Rutan Bareskrim.

NASIONAL | 8 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS