Dinilai Abai Fakta Persidangan, Tim Denny Indrayana Kecewa dengan Putusan DKPP
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pilkada Kalsel

Dinilai Abai Fakta Persidangan, Tim Denny Indrayana Kecewa dengan Putusan DKPP

Rabu, 10 Februari 2021 | 17:37 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada petinggi Bawaslu Kalsel pada sidang yang digelar, Rabu (9/2/2021). Dalam sidang yang disiarkan secara virtual tersebut, anggota DKPP Prof Teguh Sentosa, Ida Budiati dan Ketua DKPP Prof Muhammad membacakan putusan secara bergantian.

Bawaslu Kalsel menjadi teradu terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) yang dilaporkan Jurkani, selaku Divisi Hukum Pasangan Calon Gubernur Kalsel Haji Deny Indrayana-Difriadi Darjad (H2D).

Jurkani melalui kuasa hukumnya M Isrof Parhani mengadukan dua perkara, yaitu 178-PKE-DKPP/XI/2020 dan 179-PKE-DKPP/XI/2020 dengan teradu lima orang, yaitu Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah, serta Iwan Setiawan, Aries Murdiono, Azhar Redhani dan Norcholis Madjid selaku anggota.

Dalam putusannya, DKPP menyatakan mengabulkan sebagian aduan yang disampaikan pengadu, yaitu Teradu IV, Azhar Ridhanie terbukti melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. "Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu IV karea terbukti melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu," kata Ketua DKPP, Prof Muhamad saat membacakan putusan.

Sedangkan teradu lainnya, Erna Kasypiah, Iwan Setiawan, Aries Murdiono, dan Norcholis Madjid dinyatakan tidak bersalah dan direhabilitasi nama dan kehormatannya.

Menanggapi putusan itu, Juru Bicara Tim Hukum H2D, Muhamad Raziv Barokah SH MH, menyatakan sangat kecewa karena berbanding terbalik dengan jalannya persidangan yang digelar 21 Januari 2021.

"Fakta-fakta penting yang seharusnya menjadi perhatian utama DKPP, justru luput dalam pertimbangan putusan yang baru saja dibacakan," kata Raziv dalam keterangan kepada Beritasatu.com, Rabu (10/2/2021).

Menurut Raziv, DKPP tidak mempertimbangkan fakta terdapat dua putusan kajian yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kalsel untuk satu laporan yang sama, yaitu laporan penggunaan tagline kampanye oleh Petahana. Versi pertama, kata dia, menyatakan seluruh unsur pelanggaran terpenuhi, sedangkan versi kedua menyatakan ada satu unsur yang tidak terpenuhi.

"Dengan adanya dua versi putusan saja sudah cukup beralasan untuk memecat seluruh komisioner Bawaslu Kalsel. Namun DKPP hanya mempertimbangkan putusan versi kedua dan menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap seorang komisioner berdasarkan putusan versi kedua tersebut. Bahkan DKPP sama sekali tidak mempertimbangkan fakta adanya dua kajian tersebut, seakan-akan hal demikian sama sekali tidak masalah. Sesuatu yang tentu sangat aneh, ada apa dengan DKPP," jelas Raziv.

Ditambahkan, DKPP juga tidak mempertimbangkan fakta bahwa empat komisioner Bawaslu Kalsel yang lain tidak membaca hasil kajian sebelum memutus. Padahal, imbuh dia, hasil kajian merupakan dokumen tertulis di mana seluruh klarifikasi dari para pihak dan ahli dituangkan.

"Kami merasa ada kalimat yang dipelintir seakan-akan hasil kajian tersebut belum selesai sehingga belum dapat dibaca oleh komisioner lain selain Azhar Ridhanie, sehingga hanya Azhar yang terkesan bersalah. Padahal, rapat pleno pengambilan putusan harus berdasarkan hasil kajian. Sekali lagi kenapa putusan DKPP menjadi aneh," jelas Raziv.

Selain itu, Raziv juga menyebutkan bahwa Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah terbukti telah berbohong di hadapan Majelis DKPP terkait tidak diberikannya Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang merupakan hak Para Saksi kepada Pengadu. Saat itu, Erna beralasan Pengadu meminta BAP Saksi tanpa disertai surat kuasa, sehingga disuruh melengkapi surat kuasa terlebih dahulu.

"Padahal faktanya, pengadu telah meminta BAP Saksi disertai dengan 20 (dua puluh) surat kuasa atas nama seluruh saksi yang diajukan, namun ditolak dengan alasan BAP Saksi merupakan dokumen yang dikecualikan. Setelah menerima surat penolakan tersebut, Pengadu beserta tim mendatangi Bawaslu Kalsel dan terjadi perdebatan sengit, hingga akhirnya Bawaslu Kalsel memberikan BAP Saksi-Saksi. Ketua DKPP dalam persidangan sempat menyatakan akan memecat teradu yang ketahuan berbohong, ironisnya, Erna Kasypiah justru direhabilitasi nama baiknya. Mengapa DKPP berbalik melakukan rehabilitasi kebohongan," urai Raziv.

Tim Hukum Pasangan Haji Denny Indrayana-Difriadi Darjad itu mengaku sangat kecewa karena tiga fakta yang krusial tersebut justru luput dari perhatian DKPP.

"Ini bukan hanya persoalan profesionalitas semata, melainkan perihal keadilan demokrasi dan integritas penyelenggara pemilu yang menentukan bagaimana nasib rakyat Kalimantan Selatan selama 5 tahun kedepan. Bagi kami jelas putusan DKPP yang hanya menumbalkan salah satu komisioner saja menimbulkan banyak pertanyaan menggelitik, ada apa dengan DKPP," kata Raziv.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bisa Mencoreng Nama Keluarga, Polri: Keluarga Tahu Sakitnya Ustaz Maaher

Mabes Polri memberi sinyal jika mendiang Soni Ernata alias Ustaz Maaher At-Thuwailibi punya penyakit lama

NASIONAL | 10 Februari 2021

Intip Gaya Fesyen Nadiem dan Billy Mambrasar di Tanah Papua

Staf Khusus, Billy Mambrasar menyatakan sangat antusias menemani Mas Menteri dalam Kunjungan pertamanya ke Tanah Papua ini.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Hukuman Uang Pengganti Rendah, KPK Kasasi Putusan Banding Bos CMIT

KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi DKI terhadap Direktur Utama PT CMI Tekhnologi Rahardjo Pratjinho

NASIONAL | 10 Februari 2021

Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Akui Terima Brompton

Yogas yang diduga sebagai operator anggota DPR Fraksi PDIP buIhsan Yunus, mengaku telah menerima dua unit sepeda merek Brompton dari pengusaha Harry Sidabuke.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Kapolda Kaltim: Pelaku Sudah Ditahan

Kapolda Kalimantan Timur Irjen Herry Rudolf Nahak memastikan penegakan hukum akan berjalan untuk memberikan keadilan bagi MS yang dibunuh oleh MM.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Rumah Layak Huni Kado Imlek PT Timah untuk Ce Mei Ly

Menempati rumah yang bagian belakangnya tak beratap ini bukanlah pilihan bagi wanita tua ini.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Diduga Telantarkan Izin Geledah, Penyidik Kasus Bansos dan Benur Dilaporkan ke Dewas KPK

MAKI melaporkan penyidik KPK yang menangani kasus dugaan suap bansos Covid-19 dan kasus dugaan suap izin ekspor benur ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK

NASIONAL | 10 Februari 2021

Elnusa Group Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana

Elnusa Group berhasil mengumpulkan donasi sebanyak Rp 155,684,756 yang nantinya akan disalurkan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Dukung UMKM Saat Pandemi, Bupati Gianyar Resmikan Pasar Seni Sukawati

Bupati Gianyar I Made Mahayastra meresmikan Pasar Seni Sukawati yang telah selesai direvitalisasi.

NASIONAL | 10 Februari 2021

WNI di Jerman Perkenalkan Jamu Gendong

Bahan untuk membuat jamu terdiri atas delapan elemen, yaitu rimpang, biji, bunga, batang, akar, daun, buah, dan kulit buah.

NASIONAL | 10 Februari 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS