KSP Inisiasi Pembentukan Gugus Tugas RUU PKS
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KSP Inisiasi Pembentukan Gugus Tugas RUU PKS

Rabu, 10 Februari 2021 | 20:22 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Staf Presiden (KSP) menginisiasi pembentukan gugus tugas kementerian dan lembaga, untuk mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, gugus tugas ini berfungsi untuk mengawal kinerja politik, aspek substansi dan komunikasi media sehingga pembahasan RUU PKS di DPR berlangsung efektif dan segera dapat diundangkan.

Rencananya, gugus tugas ini beranggotakan KSP, Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri

“Sehingga RUU PKS bisa selesai tahun ini, serta jadi landasan Pemerintah dalam menghapus kekerasan yang tidak berkeperimanusiaan ini,” kata Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga terkait RUU PKS, di Gedung Bina Graha Jakarta, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Moeldoko menegaskan, rencana pembentukan gugus tugas RUU PKS sesuai dengan tugas KSP yakni monitoring, evaluasi serta debottlenecking masalah terkait Program Prioritas Presiden.

Dalam hal ini, perlindungan warga negara yang bersifat paripurna dan inklusif merupakan bagian program prioritas tersebut, termasuk perlindungan terhadap kekerasan seksual bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Diungkapkannya, Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR terhadap RUU PKS dan mencermati dengan seksama dinamika yang terjadi dalam proses-proses politik maupun substantif sejak awal. Namun demikian, RUU ini sempat mengalami penundaan dalam pembahasan dan tidak di-carry over pada DPR pada masa kerja 2019-2024. Akibatnya, RUU PKS tidak masuk dalam prolegnas 2020.

“Hal tersebut memunculkan kekecewaan dari masyarakat luas seiring terus meningkatnya kasus kekerasan seksual, terutama pada anak-anak perempuan,” ujar Moeldoko.

Ia menegaskan, kekerasan seksual harus dihapuskan karena secara tragis menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia yang diharapkan akan melanjutkan estafet bangsa menjadi Indonesia yang tangguh dan maju.

Kolaborasi

Dalam rapat yang sama, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menambahkan, gugus tugas untuk mengawal RUU PKS memerlukan intensitas dan kapasitas dari kementerian dan lembaga dan juga perlu melibatkan organisasi masyarakat perempuan.

“Sehingga rencana kolaborasi ke depan bisa berjalan baik melalui koherensi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam menanggulangi meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan,” kata Jaleswari Pramodhawardani.

Sedangkan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati setuju adanya gugus tugas. Agar kementerian dan lembaga bisa menentukan langkah cepat, siapa berbuat apa, terutama berkaitan dengan politik, substansi dan media dalam mengawal RUU PKS.

Adapun Wamenkumham Eddy Hiraej berharap pembahasan RUU PKS tidak hanya di satu komisi di DPR saja, melainkan melibatkan Badan Legislatif karena isunya merupakan lintas komisi. Selain Kementerian PPPA dan Kemkum HAM, rapat ini juga dihadiri perwakilan Kejagung dan Polri.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Generasi Milenial Ubah Peta Demografi Papua

Kompleksitas dalam penyelesaian konflik Papua dipengaruhi oleh sudut pandang yang dikotomis, paradoks, dan beranggapan realita di Papua secara hitam putih.

NASIONAL | 10 Februari 2021

PPKM Mikro, Upaya Spesifik Menekan Laju Pandemi

Prinsip PPKM Mikro sebenarnya adalah pembatasan bukan pelarangan. Pembatasannya ini dibuat berskala. Kemudian dengan berjalannya waktu penanganannya semakin berskala kecil dan semakin tersasar (targeted)

NASIONAL | 10 Februari 2021

PKB Usul Syaikhona Cholil dan KH Bisri Syansuri Sandang Gelar Pahlawan Nasional

Kementerian Sosial (Kemsos) diminta segera menindaklanjuti usulan gelar Pahlawan Nasional bagi KH Muhammad Cholil dan KH Bisri Syansuri.

NASIONAL | 10 Februari 2021

KPK Lelang Barang Rampasan Perkara Pedangdut Saipul Jamil

KPK melelang barang hasil rampasan dari perkara suap penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan terpidana Saipul Jamil

NASIONAL | 10 Februari 2021

Politikus PKS Singgung Sumber Dana Abu Janda

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menyinggung soal sumber dana Permadi Arya atau yang dikenal dengan Abu Janda.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Wagub Terima Audiensi Kepala PLN NTT

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef Nae Soi menerima audiensi Kepala PLN Wilayah NTT, Agustinus Jatmiko.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Kemdagri Ajak Masyarakat Ikut Melandaikan Kurva Penularan Covid-19

Tantangan dalam penanganan Covid-19 sangat besar

NASIONAL | 10 Februari 2021

Kemdagri: 8% Dana Desa Boleh Dimanfaatkan untuk Penanganan Covid-19

Sekitar 8% dana desa yang sudah ada dalam APBDes, termasuk pendapatan lainnya, bisa dimanfaatkan dalam rangka pengendalian Covid-19.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Mendagri Sebut Desa Mandiri Jadi Kunci Penguatan Ekonomi

Penguatan peran desa akan menjadi kunci ketahanan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 10 Februari 2021

Mendagri Tekankan Pengelolaan Pemerintah Desa Harus Profesional

Tito Karnavian menekankan pengelolaan pemerintah desa harus dijalankan sesuai konsep manajemen pemerintahan yang profesional.

NASIONAL | 10 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS