Kasus Djoko Tjandra, PSI Minta Tidak Berhenti di Pinangki
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Djoko Tjandra, PSI Minta Tidak Berhenti di Pinangki

Kamis, 11 Februari 2021 | 21:24 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik vonis 10 penjara dan denda Rp 600 juta yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor atas Pinangki Sirna Malasari, terdakwa kasus suap dan gratifikasi dalam perkara menyangkut terpidana buron cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya empat tahun dan denda Rp 500 juta.

“Sudah saatnya masyarakat disuguhi berita baik dalam penegakan hukum. Sulit membayangkan kejahatan yang melibatkan uang sedemikian banyak dan oknum penegak hukum hanya dihukum 4 tahun penjara. Terdakwa terbukti melakukan 3 tindak pidana sekaligus, yaitu suap, pencucian uang dan permufakatan jahat dalam pengurusan fatwa MA," kata Juru Bicara PSI Ariyo Bimmo, di Jakarta, Kamis (11/2/2021).

Bimmo meminta kasus ini terus diselidiki agar siapapun yang terlibat harus dimintai tanggung jawab dan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kasus ini harus terus digali sehingga nyata benar siapa yang ikut terlibat dan bertanggung jawab. Inilah momentum untuk membersihkan lembaga-lembaga hukum dari para pejabat korup," kata dia.

Menurut Bimmo, tindakan Jaksa Pinangki menerima suap dari Andi Irfan sebesar US$ 500.000 telah mengacak-acak tatanan penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Apalagi tujuan diberikan uang tersebut adalah untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung agar Djoko Tjandra tidak perlu menjalani hukuman penjara.

"Untung saja kejadian tersebut (fatwa MA) tidak pernah terwujud. Mahkamah Agung terlepas dari beban kelembagaan dalam kasus ini. Hakim, dalam perkara ini, sangat berpotensi untuk menjadi corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," jelas Bimmo.

Selain itu, Jaksa Pinangki juga tidak dapat membuktikan kekayaan fantastis yang dimilikinya dan pengeluaran sebanyak Rp 70 juta perbulan yang tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai ASN. Pertimbangan hakim dalam putusan ini merupakan terobosan karena ketentuan mengenai peningkatan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment) dan pembuktian terbalik sesuai Konvensi Anti Korupsi 2003 belum diadopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Hakim berpikir progresif. Semestinya akan lebih mudah bila sudah ada revisi hukum acara dan hukum materil tindak pidana korupsi" lanjut lulusan Universitas Groningen Belanda yang sempat aktif dalam reformasi hukum dan peradilan tersebut.

PSI menilai, kasus Djoko Tjandra merupakan bagian penting dari gunung es permasalahan penegakan hukum di Indonesia. "Ini merupakan skandal politik penegakan hukum dan salah satu wujud nyata apa yang selama ini kita ributkan sebagai mafia peradilan. Karena itu, PSI mendukung kerja sama berbagai perangkat hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK dalam menuntaskan kasus Djoko Tjandra,” jelas Bimmo.

Fakta hukum lain yang ditemukan selama persidangan adalah keterlibatan Pinangki sebagai makelar kasus dalam perkara-perkara lainnya. Karena itu Bimmo mendorong agar keterlibatan para oknum harus diusut, tanpa pandang bulu.

"Termasuk jika melibatkan pejabat di lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah terkait," pungkas Bimmo.

Sejauh ini, ada tiga pejabat yang diduga terlibat dalam kasus Djoko Tjandra dan dua di antaranya dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Mereka adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Bersama Djoko Tjandra, ketiganya telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice. Selain itu Djoko Tjandra dan Prasetijo juga menjadi tersangka dalam kasus surat jalan palsu yang juga melibatkan Anita Kolopaking sebagai mantan pengacara Djoko Tjandra. Baik Anita maupun Djoko Tjandra telah divonis pengadilan, juga dengan hukuman yang lebih tinggi daripada tuntutan jaksa.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Kepala LAN: Widyaiswara Jadi Garda Terdepan Penyiapan ASN Unggul di Era Digital Learning

Birokrasi meninggalkan cara-cara lama dalam bekerja demi mencapai efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi

NASIONAL | 21 September 2021

PTM di Semarang, 7 Guru dan Siswa Tertular Covid-19

Ada tujuh guru dan siswa dikonfirmasi tertular Covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Semarang

NASIONAL | 21 September 2021

Prihatin Tragedi Kiwirok, Ratusan Nakes Gelar Aksi Bakar Lilin di Jayapura

Para nakes di antaranya berasal dari organisasi IDI, Patelki, HAKLI, Persagi, IBI, IAKMI, IAI dan PPNI.

NASIONAL | 21 September 2021

RIsma Jabarkan Strategi Percepatan Penanganan Kemiskinan

Di hadapan anggota Komite III DPD, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan strategi Kemsos mengakselerasi penanganan kemiskinan

NASIONAL | 21 September 2021

Pemuda Papua Sebut Pemimpin Idola, Sandiaga: Saya Hanya Orang Biasa

Salah seorang pemuda terharu dan menegaskan kalau Sandiaga adalah sosok pemimpin idola.

NASIONAL | 21 September 2021

Mendikbudristek Respons Positif Pemberdayaan SAD yang Diusung Universitas Jambi

Mendikbud Nadiem Makarim akan melihat dari dekat pemberdayaan suku anak dalam (SAD) di Sarolangun, Jambi terutama pada aspek pendidikannya.

NASIONAL | 21 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Cak Nanto: Main Hakim Sendiri Tidak Dibenarkan

Cak Nanto menyebut tindakan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece, tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 21 September 2021

DPR Tetapkan 7 Hakim Agung, Herman Herry: Selamat Bekerja

DPR telah menetapkan tujuh hakim agung dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 21 September 2021

MPR Dukung Langkah TNI-Polri Tumpas KKB

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendukung langkah TNI-Polri menumpas KKB di Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

Fadli Zon: Pemerintah Harus Memperkuat Alutsista

Fadli Zon mengatakan pemerintah harus lebih keras lagi dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Liga Italia: Taklukkan Fiorentina, Inter Pimpin Klasemen

Liga Italia: Taklukkan Fiorentina, Inter Pimpin Klasemen

BOLA | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings